- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman Ono Surono, Ketua DPD PDIP Jawa Barat sekaligus anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, di Kota Bandung, Rabu (1/4/2026).

Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta praktik ijon proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang menjerat Bupati nonaktif, Ade Kuswara Kunang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Rabu, menyatakan penggeledahan dilakukan untuk menelusuri bukti tambahan terkait aliran dana dari pihak swasta.

KPK menduga ada keterlibatan pihak legislatif dalam kasus rasuah tersebut.

Nama Ono Surono dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PDIP, Nyumarno, disebut ikut menerima dana dari tersangka pemberi suap, Sarjan.

Lembaga antirasuah juga mempertimbangkan penerbitan surat pencegahan ke luar negeri terhadap keduanya agar tetap berada di Indonesia selama proses penyidikan.

Sebelum rumahnya digeledah, Ono Surono telah dipanggil sebagai saksi pada Januari 2026.

Ia mengaku mendapat sekitar 15 pertanyaan dari penyidik, termasuk mengenai dugaan penerimaan uang.

Namun, Ono membantah keras telah menerima dana dari Sarjan maupun Ade Kuswara Kunang.

Adapun kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 18 Desember 2025. Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi periode 2025–2030, bersama ayahnya HM Kunang yang menjabat Kepala Desa Sukadami, sebagai penerima suap.

Sementara itu, Sarjan ditetapkan sebagai pemberi suap.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jaksa KPK mendakwa Sarjan telah menyalurkan uang hingga Rp11,4 miliar kepada Ade Kuswara Kunang, termasuk Rp1 miliar untuk biaya ibadah umrah sang bupati.

Dana tersebut diberikan agar perusahaan milik Sarjan memenangkan sejumlah proyek di Pemkab Bekasi dengan nilai kontrak mencapai Rp107,6 miliar.