TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Simak reaksi terbaru Wali Kota Tarakan soal WFH setiap hari Jumat, dr Khairul membandingkan saat pandemi Covid-19.

Wali Kota Tarakan, Khairul, merespons instruksi Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) terkait penerapan Work From Home ( WFH ) setiap hari Jumat.

Khairul mengaku masih akan mempelajari edaran tersebut, apakah kebijakan itu bersifat wajib atau hanya imbauan.

“Untuk instruksi Mendagri nanti kami pelajari dulu. 

Kalau memang itu harus, ya kita ikuti,” ujar Khairul, saat diwawancara di Tarakan, Kamis (2/4/2026).

Meski begitu, Khairul mengisyaratkan jika kebijakan tersebut tidak bersifat wajib, pihaknya menilai efektivitas WFH, khususnya dalam konteks daerah seperti Tarakan, masih perlu dipertimbangkan.

“Kalau tidak harus, saya lebih cenderung tidak. 

Karena kalau sekarang kerja saja kadang masih susah dicari, apalagi WFH,” kata Khairul.

Baca juga: Sebelum Lebaran, Wali Kota Khairul Sebut akan Rapat Pleno Penjaringan Calon Pimpinan Baznas Tarakan

Ia juga menyoroti alasan penghematan bahan bakar minyak (BBM), yang menjadi salah satu dasar wacana kebijakan tersebut. 

Menurut Khairul, penerapan WFH belum tentu menjamin masyarakat tetap berada di rumah.

“Kalau alasannya penghematan BBM, siapa yang bisa jamin orang tetap di rumah? 

Bisa saja malah ke mal, ke pasar, atau ke tempat lain,” ungkapnya.

Khairul membandingkan kondisi saat pandemi Covid-19, di mana pembatasan aktivitas masyarakat dilakukan secara ketat sehingga mobilitas benar-benar berkurang.

“Kalau seperti Covid-19 dulu, semua tutup, mungkin orang di rumah. 

Tapi sekarang semua masih buka, jadi sulit dikontrol,” jelas Khairul.

Ia bahkan menilai, dalam kondisi normal seperti saat ini, penerapan WFH berpotensi justru meningkatkan mobilitas masyarakat, bukan menekan penggunaan BBM.

“Bisa saja yang tadinya kerja ke kantor, malah jalan-jalan ke Pantai Amal atau ke tempat lain. 

Jadi tambah panjang lagi pergerakannya,” katanya.

Lebih lanjut, Khairul menegaskan bahwa selama ini Pemkot Tarakan telah menerapkan kebijakan efisiensi BBM, khususnya untuk kendaraan dinas. 

Ia menyebut, hanya kendaraan operasional tertentu yang ditanggung BBM-nya oleh pemerintah.

“Sejak lama kami sudah atur, kendaraan dinas yang dibawa pulang, BBM-nya tanggung sendiri. 

Yang ditanggung hanya mobil operasional seperti ambulans, pemadam, dan kendaraan lapangan,” tegas Khairul.

Selain itu, ia juga menerapkan efisiensi dalam pelaksanaan rapat, yang lebih sering dilakukan di rumah jabatan dibandingkan di kantor guna menekan pengeluaran.

“Saya jarang rapat di kantor. 

Kalau di rumah kan tidak perlu siapkan konsumsi, cukup air minum saja. 

Ini sudah dari awal saya menjabat,” ujar Khairul.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Khairul menegaskan pihaknya akan menunggu kejelasan isi edaran Kemendagri sebelum mengambil keputusan.

“Kalau itu wajib, tentu kita laksanakan. 

Tapi kalau tidak, kami lihat untuk Tarakan belum tentu efektif,” tukasnya. 

Baca juga: Gubernur Zainal dan Wali Kota Tarakan Khairul Kompak Hadiri Pelantikan IKA PMII Kaltara

(*)

Penulis: Andi Pausiah