Laporan Muhammad Azzam

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG- Bupati Karawang, Aep Syaepuloh bakal melaporkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG bermasalah ke Badan Gizi Nasional (BGN).

Di Karawang terdapat 214 SPPG dengan sebanyak 84 dapur telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima arahan yang sangat jelas dari Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN terkait langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah.

“Kami telah menerima arahan yang sangat luar biasa dari Bapak Deputi. Sudah jelas alur-alur yang perlu kami laksanakan di daerah,” ujarnya pada Kamis (2/4/2026).

Ia menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas pelaksanaan program. Menurutnya, apabila ditemukan dapur yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BGN, pihaknya tidak akan ragu untuk melaporkannya.

“Jika ada dapur yang tidak sesuai prosedur, kami akan langsung melaporkan kepada BGN,” tegasnya.

Bupati Aep juga mengingatkan kepada seluruh yayasan dan mitra bahwa program ini bukan sekadar memberikan makanan, tetapi memastikan asupan yang bergizi dan berkualitas bagi masyarakat.

“Ini bukan sekadar makan kenyang, tetapi makan yang memenuhi dan mempertimbangkan nilai gizinya,” tambahnya.

Sebagai langkah penguatan pengawasan, Pemerintah Kabupaten Karawang berencana melakukan pertemuan rutin bersama yayasan dan mitra setiap satu hingga dua bulan sekali.

Selain itu, akan dibuat sistem portal digital untuk pelaporan harian program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Nanti akan kami buat portal untuk upload kegiatan MBG setiap hari, dan kami tunjuk kepala dinas untuk mengontrolnya,” jelasnya.

Ia juga menegaskan dukungan penuh terhadap program ini, termasuk memberikan kemudahan bagi mitra dan yayasan dalam pelaksanaannya.

“Program ini bukan sekadar bisnis, tetapi bentuk kehadiran negara untuk memastikan anak-anak kita mendapatkan makanan yang bergizi,” pungkasnya. (MAZ/*)