Nilai TKA Aceh: Antara Harapan, Kenyataan, dan Alarm bagi Pemangku Pendidikan
Subur Dani April 02, 2026 04:38 PM

Oleh: Dr. Jalaluddin, M.Pd*)

Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) nasional yang diadakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kembali menghadirkan kabar yang kurang menggembirakan bagi dunia pendidikan Aceh. 

Berdasarkan data terbaru, Aceh berada di peringkat 31 dari 38 provinsi di Indonesia dalam capaian nilai TKA. 

Posisi ini tentu bukan sekadar angka statistik, tetapi menjadi cermin nyata kondisi kualitas pendidikan di daerah yang selama ini mengklaim pendidikan sebagai prioritas pembangunan.

Baca juga: Nilai TKA Bahasa Inggris Siswa Aceh Rendah, Disdik Lakukan Evaluasi dan Cari Solusi

Tes ini diperuntukkan bagi jenjang pendidikan akhir di setiap tingkatan sekolah, yaitu: SD/MI/Sederajat: Kelas 6; SMP/MTs/Sederajat: Kelas 9; SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat: Kelas 12.

Tujuan pelaksanaan TKA antara lain untuk mengukur capaian akademik: Menilai penguasaan konsep, kemampuan berpikir kritis (HOTS), serta penerapan pengetahuan murid sesuai kurikulum.

Kemudian validator SNBP: Khusus untuk kelas 12, nilai TKA akan berperan sebagai validator nilai rapor dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Baca juga: Menyikapi Peringkat 31 TKA Aceh pada Jenjang SMA/MA Tahun 2025

Tujuan lain, penyetaraan hasil belajar: Memastikan standar akademik yang terstandar di seluruh Indonesia.

Terakhir, sebagai refleksi mutu pendidikan: Data hasil TKA digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

TKA direncanakan mulai diberlakukan sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) pada tahun 2025 dan 2026.

Tantangan Serius

Jika ditelusuri lebih jauh, capaian nilai TKA anak-anak Aceh pada beberapa mata pelajaran utama menunjukkan fakta yang memprihatinkan. 

Rata-rata nilai Matematika berada di kisaran 34, Bahasa Indonesia sekitar 50, dan Bahasa Inggris bahkan masih di bawah 25. 

Baca juga: Wagub Mediasi Perselisihan Bupati–Wabup Pijay, Ribut Soal Kewenangan

Angka-angka ini menggambarkan bahwa kemampuan akademik siswa Aceh, terutama dalam bidang literasi dan numerasi, masih menghadapi tantangan serius.

Ironisnya, kondisi tersebut terjadi di tengah besarnya anggaran pendidikan yang selama ini dialokasikan pemerintah daerah. 

Aceh termasuk daerah yang memiliki komitmen anggaran pendidikan cukup besar. 

Berbagai program peningkatan mutu guru juga kerap digelar, mulai dari pelatihan, workshop, hingga seminar pendidikan. 

Baca juga: VIDEO - Ratusan Emak-Emak Demo Pendopo Bupati Aceh Timur, Tuntut Kejelasan Data Korban Banjir

Namun jika indikator akademik nasional masih menunjukkan capaian yang rendah, maka pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: di mana letak persoalan sebenarnya?

Sudah saatnya kita berhenti merasa puas dengan berbagai program yang bersifat seremonial. 

Pelatihan dan Infrasturkut Bukan Indikator

Pendidikan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya kegiatan pelatihan atau jumlah pembangunan fisik sekolah. 

Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kualitas proses pembelajaran yang berlangsung setiap hari di ruang kelas.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses pembelajaran di banyak sekolah masih berjalan secara konvensional. 

Metode mengajar yang terlalu berorientasi pada hafalan membuat siswa kurang terlatih untuk berpikir kritis, menganalisis masalah, dan memecahkan persoalan secara logis. 

Baca juga: Bahlil Segera Bahas Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi Sepulang Temani Prabowo dari Luar Negeri

Padahal kemampuan tersebut merupakan kompetensi utama yang diukur dalam berbagai evaluasi akademik modern, termasuk TKA.

Di sisi lain, budaya literasi dan numerasi juga belum tumbuh secara kuat. 

Minat membaca di kalangan siswa masih relatif rendah, sementara kemampuan memahami teks secara mendalam juga belum berkembang secara optimal. 

Jika fondasi literasi ini lemah, maka tidak mengherankan jika capaian akademik siswa juga tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Kondisi ini seharusnya menjadi alarm serius bagi semua pemangku kepentingan pendidikan di Aceh. 

Tanggung Jawab Bersama

Pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, hingga perguruan tinggi perlu melakukan evaluasi secara jujur dan menyeluruh terhadap sistem pendidikan yang selama ini berjalan.

Kita tidak boleh menutup mata terhadap fakta bahwa persoalan pendidikan sering kali terjebak pada pendekatan administratif dan program rutin, sementara kualitas pembelajaran yang sesungguhnya belum menjadi perhatian utama. 

Tanpa pembenahan yang menyentuh substansi proses belajar, berbagai program peningkatan mutu pendidikan hanya akan menjadi agenda tahunan tanpa dampak yang berarti.

Baca juga: VIDEO - Detik-detik Fasilitas Minyak Inggris di Irak Dilalap Api, Serangan Drone Iran Hantam Erbil

Aceh memiliki sejarah panjang sebagai daerah yang melahirkan banyak ulama dan cendekiawan besar. 

Tradisi keilmuan tersebut seharusnya menjadi inspirasi untuk membangun kembali kualitas pendidikan yang lebih kuat dan kompetitif.

Karena itu, rendahnya capaian nilai TKA harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan yang lebih serius dan berani. 

Pendidikan Aceh membutuhkan kebijakan yang tidak hanya populis secara politik, tetapi benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran.

Baca juga: BREAKING NEWS - Seratusan Warga Demo ke Pemko Langsa, Terkait Bantuan Banjir Belum Mereka Terima

Jika tidak, maka kita akan terus mengulang cerita yang sama setiap kali hasil evaluasi pendidikan nasional diumumkan: harapan masyarakat yang tinggi terhadap pendidikan Aceh kembali berhadapan dengan kenyataan yang belum menggembirakan.

Dan jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang paling dirugikan bukan sekadar citra pendidikan daerah, melainkan masa depan generasi Aceh itu sendiri.(*)

*) PENULIS adalah Wakil Rektor Universitas Serambi Mekkah/Alumnus Program Doktor Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Medan

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.