TRIBUN-MEDAN.com, PADANGSIDIMPUAN - Partai Gerindra akhirnya menanggapi polemik kenaikan gaji anggota DPRD Padangsidimpuan.
Diketahui, para anggota DPRD Padangsidimpuan akan merima gaji senilai Rp 37,2 juta per bulan.
Kenaikan gaji anggota DPRD Padangsidimpuan yang sebelumnya Rp 33 juta, kini bertambah senilai Rp 4,2 juta.
Ketua DPC Gerindra Padangsidimpuan, Rusydi Nasution menyikapi persoalan ini dengan menekankan kebijakan yang ada memang memiliki dasar regulasi yang jelas, namun dalam implementasinya tetap diperlukan kepekaan terhadap kondisi masyarakat.
“Secara aturan memang dibenarkan. Namun, dalam situasi saat ini, kita tidak bisa mengabaikan realitas yang dihadapi masyarakat. Sikap yang bijak dan empati menjadi hal yang utama,” ujar Rusydi saat dihubungi, Kamis (2/4/2026).
Sebagai kader Gerindra, Rusydi menegaskan bahwa nilai-nilai perjuangan partai justru menuntut adanya keberpihakan yang nyata kepada rakyat, termasuk dalam menyikapi isu kenaikan penghasilan tersebut.
“Bagi kami, untuk kepentingan yang lebih besar, kami siap menyesuaikan pendapatan, meskipun ketentuan perundang-undangan mengizinkan adanya kenaikan. Kader Gerindra dididik untuk berkorban dan mendahulukan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan ini tidak semata dilihat dari aspek legalitas, tetapi juga harus mempertimbangkan kepatutan sosial di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Rusydi juga menyinggung dinamika global yang berdampak hingga ke daerah, mulai dari ketegangan geopolitik hingga fluktuasi harga kebutuhan pokok yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Situasi global saat ini memberi dampak nyata hingga ke daerah. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran wakil rakyat harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya sebatas menjalankan aturan,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai perbedaan pandangan dalam dinamika politik merupakan hal yang wajar. Namun, yang terpenting adalah menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
“Ini bukan sekedar perbedaan pendapat, tetapi bagaimana mendahulukan kepentingan rakyat, membangun kepekaan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan itu mahal, dan harus dijaga dengan tindakan nyata, bukan hanya kebijakan di atas kertas,” ungkapnya.
(ase/ Tribun-medan.com)
