TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Gubernur Jambi, Al Haris, menghadiri kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Kamis, (2/4/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta dan dihadiri oleh para gubernur serta ketua DPRD provinsi se-Indonesia.

Acara itu menjadi tahap awal dalam rangkaian pemeriksaan LKPD oleh BPK RI. Acara itu bertujuan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Kegiatan itu juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Dia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam setiap proses perencanaan hingga pelaporan keuangan.

“Pemeriksaan ini merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara tepat sasaran dan bertanggung jawab. Kami siap mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK,” katanya.

Gubernur Al Haris juga menekankan pentingnya peran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Mereka berperan menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. 

Sebab itu, dia meminta seluruh jajaran untuk kooperatif dan responsif, terhadap setiap proses pemeriksaan yang dilakukan.

Gubernur Al Haris berharap, hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2025 dapat kembali memberikan opini terbaik bagi Provinsi Jambi.

Dia juga berharap LKPD 2025 menjadi indikator meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kegiatan entry meeting ini turut dihadiri oleh para pimpinan daerah lainnya dari seluruh Indonesia.

Hal itu menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. 

Melalui forum itu, diharapkan terbangun kesamaan persepsi serta langkah strategis dalam menghadapi proses pemeriksaan keuangan oleh BPK RI.

Dengan keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan kesiapannya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)

Baca juga: Soal Al Haris ke Malaysia bukan untuk Dinas, Inspektorat: Sudah Klir