TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Pemerintah Kota Bogor menyatakan siap menerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari efisiensi energi instruksi pemerintah pusat.

Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan pihaknya siap menerapak WFH ini tipa hari Jumat mulai pekan depan atau 10 April 2026.

"WFH Kota Bogor ini akan sama dengan WFH nasional, jadi Pemkot akan menetapkan WFH itu setiap hari Jumat ya," kata Dedie Rachim, Rabu (1/4/2026).

"Tapi berlaku mungkin, karena besok Jumat libur kan, insya Allah mulai Jumat depan kita mulai laksanakan WFH sesuai dengan ketentuan yang kemarin sudah diputuskan oleh pemerintah pusat," imbuhnya.

Dedie mengatakan bahwa dalam Kepwal 800.1/2025 sudah diatur siapa saja yang boleh melakukan WFH dan unit mana saja yang tidak boleh melakukan WFH.

ASN yang melaksanakan WFH akan terus diawasi dengan selalu terhubung dengan unit kerja dan sebagainya, untuk memastikan tugas melayani masyarakat tetap berjalan.

"Untuk absensi, untuk komunikasi dan sebagainya itu adanya poin-poin ketentuannya, misalnya harus terhubung dengan unit kerja dengan pimpinannya dan sebagainya itu ada aturan detilnya," kata Dedie.

Jika ada yang ASN yang WFH kemudian tidak terhubung atau tidak terkomunikasi dengan unit kerjanya karena keluar rumah atau keluyuran maka sanksi menanti untuk ASN tersebut.

"Kan ada ketentuan, ada sanksi, ada teguran. Bertingkat ya, pertama teguran lisan, kemudian kalau masih bandel nanti ada peringatan satu, dua dan seterusnya. Ada lah mekanismenya kalau ASN mah," ungkapnya.

Pantauan TribunnewsBogor.com, Dedie Rachim juga sempat mengumumkan WFH Kota Bogor ini di hadapan para Forkopimda Kota Bogor dalam acara Tausiah Kebangsaan pada Rabu (1/4/2026) pagi di lapangan upacara Balai Kota.

Sambil mengenakan kopiah hitam dan koko putih, Dedie mengungkapkan menyiapkan Keputusan Wali Kota (Kepwal) terkait WFH ASN di Kota Bogor ini.

Di saat yang sama, Dedie tetap mengapresiasi langkah pemerintah pusat di tengah perang Timur Tengah yang berkecamuk.

Seperti BBM yang dikhawatirkan bakal mengalami kenaikan harga seperti negara-negara lain imbas perang, bahkan antrean sempat terjadi di SPBU Kota Bogor ketika isu ini mencuat.

Namun pada akhirnya per 1 April 2026, pemerintah memutuskan BBM tidak mengalami kenaikan.

"Hari ini kita menyaksikan kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, geopolitik dunia sekarang tengah gonjang-ganjing dan belum selesai," kata Dedie di atas panggung.

"Dampaknya tentu akan datang ke kita, ke Kota Bogor, akan tetapi masih kita syukuri, sampai dengan hari ini pemerintah pusat masih bisa mengendalikan," ungkapnya.