TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan komitmennya dalam mendukung transparansi keuangan pemerintah daerah.

Hal itu disampaikannya usai mengikuti Entry Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang digelar secara daring dari Rumah Dinas Wali Kota Medan, Kamis (2/4/2026).

Rico Waas didampingi Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman, serta jajaran pimpinan perangkat daerah.

Rico tampak menyimak dengan serius arahan yang disampaikan Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi.

Dalam arahannya, Bobby menjelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menggunakan pendekatan berbasis risiko atau risk-based audit yang dipadukan dengan Big Data Analytics dalam pemeriksaan LKPD.

“Karena itu, kami berharap kerja sama dari seluruh pihak agar proses pemeriksaan dapat berjalan lancar,” ujar Bobby dalam pertemuan yang diikuti kepala daerah dan Ketua DPRD di lingkup Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V.

Ia menegaskan, BPK tidak berada pada posisi untuk mengkritisi kebijakan kepala daerah, melainkan memastikan implementasi kebijakan melalui program dan kegiatan berjalan sesuai aturan.

“Yang kami periksa adalah turunan dari kebijakan tersebut, apakah program dan kegiatan sudah sesuai ketentuan,” jelasnya.

Selain itu, Bobby juga menyoroti pentingnya peran DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD sangat krusial untuk memastikan setiap penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kami mengapresiasi upaya pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga transparansi keuangan. Namun, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan harus segera dilaksanakan,” katanya. 

Di akhir arahannya, Bobby mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga integritas dan profesionalisme selama proses pemeriksaan berlangsung.

Ia berharap, pemeriksaan LKPD Tahun 2025 tidak sekadar menjadi rutinitas administratif, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas di tengah dinamika global.

“Hasil pemeriksaan ini diharapkan dapat mendorong perbaikan pelayanan publik, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, serta penurunan angka kemiskinan,” pungkasnya. 

(Dyk/Tribun-Medan.com)