TRIBUN-MEDAN.com, Medan- Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas dan Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta membahas bersama isu penanganan sampah menjadi fokus utama pembahasan. 

Kunjungan rombongan DPRD DKI Jakarta yang dipimpin Ketua Komisi D, Yuke Yurike, turut dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Medan, di antaranya Asisten Ekbang Setdako Medan Citra Effendi Capah, Kepala Bappeda Ferry Ichsan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Melvi Marlabayana, serta Kadis Perkimcikataru John Ester Lase.

Rico Waas memaparkan kondisi Kota Medan yang memiliki kompleksitas tinggi sebagai kota terbesar di wilayah barat Indonesia.

"Dengan luas wilayah sekitar 265 kilometer persegi dan jumlah penduduk mencapai 2,5 juta jiwa pada malam hari serta meningkat hingga 4 juta jiwa pada siang hari, persoalan sampah menjadi tantangan besar," kata Rico Waas usai pertemuan, Rabu (1/4/2026) 

Saat ini, produksi sampah di Kota Medan berkisar antara 1.300 hingga 1.500 ton per hari. Bahkan, jumlah tersebut bisa meningkat drastis saat terjadi bencana, seperti banjir.

“Ketika banjir, produksi sampah bisa mencapai 3.000 ton per hari, bahkan sempat 7.000 ton dalam sehari,” jelasnya.

Rico juga mengungkapkan, Kota Medan saat ini hanya memiliki satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yakni TPA Terjun seluas sekitar 14 hektare. Dari total tersebut, hanya tersisa 2 hingga 3 hektare yang belum terisi.

“Jika tidak segera diatasi, diperkirakan pada 2029 TPA Terjun akan overload. Ini menjadi ancaman serius,” katanya.

Sebagai langkah awal, Pemko Medan terus menggalakkan gerakan kebersihan berbasis masyarakat, seperti program “Sapa Warga” setiap Minggu dan “Gotong Royong Raya” yang melibatkan sekitar 3.000 personel dari 21 kecamatan.

Selain itu, Medan juga masuk dalam 10 kota di Indonesia yang mendapatkan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

“Kami sudah menyiapkan lahan sekitar 5 hektare untuk fasilitas pengolahan sampah sekaligus pembangkit listrik. Energi yang dihasilkan nantinya akan dijual ke PLN,” ujarnya.

Namun, ia mengakui pembangunan fasilitas tersebut membutuhkan biaya besar. Berdasarkan studi banding ke Jakarta, pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) dapat mencapai Rp 1,7 triliun.

“Dengan APBD sekitar Rp 7 triliun, tentu ini berat jika hanya mengandalkan anggaran daerah. Kami berharap dukungan pemerintah pusat,” ungkapnya.

Sementara itu, Yuke Yurike menyampaikan bahwa persoalan sampah juga menjadi tantangan besar di Jakarta, meski didukung anggaran besar.

“Dengan anggaran besar pun, sampah masih menjadi darurat. Bahkan kejadian longsor di tempat pengolahan sampah yang menelan korban jiwa menjadi perhatian kami,” ujarnya.

Ia menilai, pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari pengurangan di hulu hingga pengolahan di hilir. Namun, tantangan terbesar tetap pada perubahan perilaku masyarakat.

“Yang paling sulit itu memilah sampah dari sumbernya. Ini yang terus kami dorong,” katanya.

Yuke berharap kunjungan kerja ini menjadi momentum untuk saling berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama. Di akhir pertemuan, Rico Waas menegaskan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam mengatasi persoalan lingkungan.

“Komunikasi dan kolaborasi antar daerah sangat penting. Karena tujuan kita sama, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya. 

(Dyk/Tribun-Medan.com)