TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Tidung menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tindak lanjut instruksi pemerintah pusat dalam upaya penghematan energi dan efisiensi anggaran daerah.

Kebijakan WFH tersebut mulai diberlakukan pada awal April 2026 dan diterapkan secara terbatas setiap hari Jumat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Tana Tidung, Hersonsyah mengatakan, penerapan WFH merupakan bagian dari kebijakan nasional yang harus dijalankan oleh seluruh pemerintah daerah.

“Terutama kita mengikuti instruksi dari pusat, maka kita diminta untuk melakukan WFH di semua kabupaten dan kota,” ujar Hersonsyah kepada TribunKaltara.com, Kamis (2/4/2026).

Baca juga: Reaksi Terbaru Wali Kota Tarakan soal WFH Setiap Jumat, Khairul Bandingkan saat Covid-19

Ia menjelaskan, kebijakan ini bertujuan untuk menekan penggunaan energi dan operasional pemerintah, mulai dari listrik, air, hingga bahan bakar kendaraan dinas.

“Nanti sambil kita lihat apa yang didapatkan hasil dari WFH ini, tapi yang pastinya tujuan kita adalah penghematan,” jelasnya.

Meski demikian, Hersonsyah menegaskan bahwa penerapan WFH tidak mengurangi tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Pengawasan terhadap kinerja pegawai tetap berada di bawah kendali kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kepala OPD yang berperan untuk mengawasi anggotanya masing-masing, meskipun mereka tidak turun berkantor tapi mereka tetap bekerja,” ungkapnya.

Baca juga: Bulungan Dukung WFH, Pemkab Tunggu Pengumuman Resmi dari Pusat

Lebih lanjut, ia memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal meskipun sebagian ASN menjalankan WFH.

Instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti sektor kesehatan, administrasi kependudukan, dan pemadam kebakaran tetap membuka pelayanan seperti biasa.

“Pelayanan publik tetap buka seperti kesehatan, capil, damkar,” tegasnya.

Pemerintah daerah juga akan melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan tersebut untuk melihat dampaknya terhadap efisiensi dan kinerja ASN.

Ia berharap kebijakan ini dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi pengelolaan keuangan daerah.

“Yang jelas ASN tetap harus bekerja dengan serius meskipun dalam kondisi WFH,” pungkasnya.

(*)

Penulis : Rismayanti