SURYA.CO.ID, GRESIK - Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani atau Gus Yani secara resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, Jawa Timur (Jatim). Kebijakan ini, mewajibkan ASN bekerja dari rumah satu kali dalam sepekan.

Gus Yani menjelaskan, bahwa langkah ini diambil sebagai respons atas instruksi pemerintah pusat. Fokus utamanya adalah efisiensi anggaran daerah di tengah tekanan kenaikan harga energi dunia.

"Tujuan pemerintah pusat menerapkan WFH sehari dalam sepekan adalah untuk penghematan anggaran. Terutama di tengah lonjakan harga energi," ujar Gus Yani, Kamis (2/4/2026).

Skema WFH dan Sektor yang Dikecualikan

Kebijakan WFH ASN ini, merupakan langkah strategis untuk menekan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Dinamika kondisi global dan konflik di Timur Tengah, menjadi faktor pemicu utama yang memengaruhi stabilitas sektor energi nasional.

Pemkab Gresik telah menyiapkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) agar transisi kerja ini berjalan lancar. Rencananya, kebijakan ini mulai efektif diimplementasikan pada pekan depan.

• Jadwal pelaksanaan WFH direncanakan setiap hari Jumat.
• Penerapan mengikuti kebijakan pusat yang berlaku per 1 April 2026.
• Sektor pelayanan publik utama seperti Rumah Sakit dan Puskesmas tetap masuk kantor.
• Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan fungsi kehadiran fisik dilarang WFH.

Bupati Gus Yani menegaskan, bahwa pelayanan publik tidak boleh terganggu. Koordinasi antar instansi tetap dilakukan secara digital untuk menjamin produktivitas ASN selama bekerja dari rumah.

Target Efisiensi 50 Persen untuk Bansos

Selain WFH, Gus Yani juga mendorong gerakan hemat energi lainnya, termasuk imbauan bersepeda ke kantor. Targetnya cukup ambisius, yakni memangkas biaya operasional perangkat daerah hingga separuh dari anggaran normal.

"Dalam dua bulan kedepan setidaknya ada penghematan biaya operasional 50 persen yang nantinya akan kita bahas bersama DPRD," imbuh Gus Yani.

Hasil dari penghematan ini, nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD). Dana tersebut, dialokasikan untuk program bantuan sosial (bansos) dan penyelenggaraan pasar murah guna menjaga daya beli warga.

Latar Belakang Kebijakan WFH ASN 2026

Kebijakan WFH bagi ASN secara periodik mulai digaungkan kembali oleh Pemerintah Pusat sejak awal tahun 2026. Hal ini dipicu oleh tren Green Office, atau kantor ramah lingkungan yang bertujuan mengurangi emisi karbon dari mobilitas kendaraan pegawai.

Selain itu, digitalisasi sistem pemerintahan (SPBE) yang semakin matang di Indonesia, memungkinkan koordinasi jarak jauh dilakukan tanpa mengurangi kualitas layanan birokrasi.

Tips Menjaga Produktivitas WFH

Bagi para ASN dan masyarakat yang menjalankan sistem kerja remote, berikut beberapa tips agar tetap produktif:

1. Tetapkan ruang kerja khusus yang nyaman di rumah.
2. Gunakan aplikasi manajemen tugas untuk melacak target harian.
3. Pastikan koneksi internet stabil dan selalu aktif dalam kanal komunikasi kantor.
4. Manfaatkan waktu yang biasanya habis di jalan untuk berolahraga ringan guna menjaga kebugaran.