Seusai Wali Kota Sidak TPS, Kepala DLH Dicopot, Pemkot Rotasi 70 Pejabat
Noval Andriansyah April 02, 2026 09:19 PM

Tribunlampung.co.id, Surabaya - Mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, yang dilakukan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjadi sorotan.

Hal tersebut lantaran satu di antara pejabat yang terkena mutasi dan rotasi jabatan itu adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya, Dedik Irianto.

Kini Dedik Irianto menjabat sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan.

Adapun Eri melakukan pergeseran terhadap 7 pejabat eselon II dari total sekitar 70 pejabat yang mengalami rotasi, mulai dari pejabat struktural hingga staf, pada Kamis (2/4/2026).

Dikutip dari TribunJatim.com, sehari sebelum melakukan mutasi dan rotasi tersebut, Eri sidak ke Tempat Penampungan Sementara alias TPS. Diduga, mutasi yang dilakukan terhadap Kepala DLH tersebut lantaran sidak yang dilakukan Eri ke TPS.

Baca juga: Mutasi Pejabat Polres Lampung Selatan, Kasat Reskrim, Kasat Lantas dan Kapolsek Berganti

Seusai ditinggal Dedik, posisi Kepala DLH kosong dan diisi oleh Plt, sembari menunggu pengisian jabatan definitif melalui mekanisme seleksi atau lelang jabatan.

Wali Kota tidak memungkiri pergantian Kepala DLH ini berkaitan dengan evaluasi kinerja. 

Saat sidak ke TPS, Eri memberikan catatan terkait penataan yang hingga kini dinilai belum berjalan optimal.

Eri mengakui, ada sejumlah program yang telah diperintahkan sejak lama namun belum menunjukkan perkembangan signifikan sehingga perlu dilakukan evaluasi. 

"Saya banyak hal yang sudah saya perintahkan satu tahun yang lalu tetapi ternyata masih belum jalan. Kan evaluasi-evaluasi saja yang kita lakukan. Yang mungkin salah satunya itu (penataan TPS),” ujar mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) ini. 

Ia menegaskan, evaluasi terhadap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dilakukan secara rutin setiap bulan. Jika kinerja tidak menunjukkan hasil atau tidak mampu mencapai target, maka rotasi atau pergantian jabatan bisa dilakukan sewaktu-waktu.

“Jadi nanti setiap kepala OPD itu pasti ada evaluasi per bulan. Kalau ngulang enggak iso (mengulang kinerja yang sebelumnya belum tercapai), ya ganti,” katanya.

Eri juga menekankan kepada seluruh pejabat agar lebih fokus bekerja dan tidak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. Ia meminta pejabat lebih banyak bekerja dan menghasilkan output nyata bagi masyarakat.

“Saya pastikan, kerjone duduk kakehan teori, kerjone gak kakehan ngomong. Karena saya itu pernah jadi kepala dinas, pernah jadi staf. Waktu yang terbuang itu banyak. Maka hari ini tidak ada lagi teman-teman itu membuang waktu yang sudah ada,” tegasnya.

Penyegaran Organisasi

Di sisi lain, Wali Kota mengatakan, mutasi ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi, persiapan pejabat yang memasuki masa purna tugas, serta upaya percepatan kinerja perangkat daerah. Pemkot ingin program pemerintah berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Ini ada sekitar 70. Eselon II-nya 7 tapi yang totalnya 70. Jadi perubahan-perubahan ini salah satunya memang persiapan ada yang sudah mendekati MPP (Masa Persiapan Pensiun). Jadi diputar,” ujar Eri ketika dikonfirmasi di Surabaya. 

Ia menjelaskan, rotasi jabatan dilakukan untuk mencocokkan kemampuan pejabat dengan kebutuhan organisasi dan target pembangunan kota. Pemkot Surabaya saat ini membutuhkan percepatan program di berbagai sektor, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Ini untuk memastikan bahwa kinerja itu kita cocokkan dengan kemampuan yang dia punya. Kita membutuhkan percepatan-percepatan,” kata mantan ASN Pemkot Surabaya ini. 

Baca juga: Cara Ikut Seleksi Mutasi PNS Kementerian Haji dan Umrah 2026, Ada 453 Formasi

Pihaknya juga menyinggung soal loyalitas para pejabat yang harus berpihak kepada masyarakat. 

“Karena hari ini tidak ada matahari kembar di Surabaya. Loyalitas hanya satu, kepada masyarakat Surabaya. Bukan loyalitas kepada wali kota, bukan loyalitas kepada wakil wali kota, bukan loyalitas kepada sekda, tapi loyalitasnya satu kepada masyarakat Surabaya,” tegas Wali Kota dua periode tersebut.

Adapun tujuh pejabat eselon II yang dilantik dalam mutasi tersebut yakni Eddy Christijanto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dr. Billy Daniel Messakh sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Maria Theresia Ekawati Rahayu sebagai Kepala Bappeda, Irvan Wahyudrajat sebagai Kepala Dispendukcapil, Nanik Sukristina sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Antiek Sugiharti sebagai Kepala Dinas Sosial, serta Dedik Irianto sebagai Staf Ahli Wali Kota.

Selain pelantikan pejabat tinggi pratama, Pemkot Surabaya juga melantik sejumlah pejabat struktural lain seperti kepala bidang, camat, lurah, hingga beberapa jabatan staf sebagai bagian dari rotasi organisasi. Menurut Eri, seluruh rotasi dilakukan untuk memperkuat organisasi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat Surabaya.

Pada Rabu (1/4/2026), Wali Kota Eri Cahyadi memimpin jalannya penataan kerja bakti massal serentak di Surabaya. Berlangsung di Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), Wali Kota Eri terlihat kesal dengan kondisi TPS yang jauh dari kesan tertata. 

Ada dua TPS yang ditata langsung oleh Wali Kota Eri, yakni TPS Rangkah dan TPS Simpang Dukuh. TPS Rangkah merupakan TPS terbesar yang biasa menampung dari 4 kecamatan dan TPS Simpang Dukuh berada di pusat kota, dekat dengan Gedung Negara Grahadi. 

Wali Kota menyesalkan masih adanya tumpukan sampah, gerobak sampah (geledekan), hingga barang-barang rongsokan yang diduga titipan petugas kebersihan. Bahkan, beberapa sampah besar terlihat menumpuk.

Daftar Pejabat yang Dilantik Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kamis (2/4/2026):

  1. Eddy Christijanto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika/Diskominfo (sebelumnya Kepala Dispendukcapil)
  2. dr. Billy Daniel Messakh, Sp.B sebagai Kepala Dinas Kesehatan/Dinkes (sebelumnya Direktur Utama RSUD Dr. Muhammad Soewandhie Surabaya)
  3. Maria Theresia Ekawati Rahayu sebagai Kepala Bappeda (sebelumnya dari Bakesbangpol)
  4. Irvan Wahyudrajat sebagai Kepala Dispendukcapil (sebelumnya Kepala Bappeda)
  5. Nanik Sukristina sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian/DKPP (sebelumnya Dinas Kesehatan)
  6. Antiek Sugiharti sebagai Kepala Dinas Sosial (sebelumnya DKPP)
  7. Dedik Irianto sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan (sebelumnya Kepala DLH)
© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.