TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemacetan panjang di lintasan penyeberangan Merak, Banten kerap berulang kali terjadi. 

Kondisi ini dikeluhkan oleh para sopir dan pengurus truk serta masyarakat di sekitar pelabuhan karena menimbulkan banyak kerugian bagi mereka.

Ketua Paguyuban Pengurus Truk (PETRUCK) Merak, Marhan menegaskan sering terjadinya antrian panjang tersebut telah merugikan banyak pihak.

Baca juga: Arus Balik Lebaran 2026, Penyeberangan Bakauheni Mulai Ramai, Pelabuhan Merak dan Gilimanuk Lancar

“Akibat truk-truk yang mengantri di jalan raya aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan menjadi sangat terganggu karena masyarakat tidak bisa lagi leluasa mengunakan akses jalan raya untuk kegiatan keseharian mereka. Selain itu sopir-sopir kami juga mengalami kerugian pembengkakan biaya  operasional, penurunan pendapatan, terganggunya mental dan psikologis, serta klaim akibat keterlambatan pengiriman,” kata Marhan kepada wartawan Kamis (2/4/2026).

PETRUCK adalah organisasi atau komunitas yang menaungi para pengurus truk dan bus di kawasan Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. PETRUCK berfungsi sebagai wadah komunikasi, solidaritas, dan advokasi bagi para sopir serta pengusaha truk/bus yang setiap hari beroperasi di jalur penyeberangan Merak–Bakauheni.

Marhan menuntut kapal-kapal yang banyak menganggur di penyeberangan Merak supaya bisa dioperasikan semua karena menurutnya masih banyak kapal yang tidak dioperasikan.

“Seharusnya Gapasdap mengoperasikan kapal-kapal yang banyak menganggur itu supaya antrian tidak kerap terjadi lagi,” ujar Marhan.

Secara terpisah menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPC GAPASDAP Merak Ir. Togar Napitupulu, MM menegaskan bahwa kapal-kapal yang banyak menganggur di lintasan penyebrangan Merak tidak mungkin bisa dioperasikan semua karena terbatasnya jumlah dermaga tempat bersandarnya kapal-kapal tersebut.

“Jumlah kapal yang sedang tidak beroperasi atau menganggur memang banyak, tapi karena keterbatasan jumlah dermaga, maka kapal‐kapal tersebut tidak memungkinkan lagi untuk dioperasikan,” tegas Togar, Kamis (2/4/2026).

Menurut Togar, supaya kapal-kapal mengganggur tersebut bisa dioperasikan secara maksimal, ASDP perlu menambahkan atau membangun beberapa dermaga baru.

“Kami akan mendorong ASDP dan pemerintah untuk segera membangun dermaga-dermaga baru agar kapal-kapal yang banyak mengganggur tersebut bisa dioperasikan secara maksimal sehingga kejadian antrian kendaraan dan kerugian-kerugian  yang timbul akibat antrian tidak terulang kembali," ujar Togar.