TRIBUNDEPOK-Pemerintah pusat resmi menerapkan kebijakan work form home (WFH) untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN) dalam rangka penghematan energi di tengah perang Timur Tengah.
Kebijakan WFH untuk ASN itu mulai berlaku pekan ini Rabu (1/4/2026).
Kebijakan WFH ASN ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah, yang mulai berlaku 1 April 2026.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MenPAN-RB), Rini Widyantini menjelaskan penyesuaian ini menjadi panduan bagi instansi pemerintah dalam mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara lebih fleksibel dengan tetap mengedepankan kinerja organisasi.
Lalu bagaimana dengan WFH untuk ASN Depok?
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok juga akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH bagi ASN di Depok setiap hari Jumat, sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat.
Wali Kota Depok, Supian Suri, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penerapan kebijakan tersebut.
“Setiap Jumat kita WFH mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat,” ujarnya usai kegiatan rapat entry meeting BPK RI di Aula Edelweis, Balai Kota Depok, Kamis (2/4/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan WFA yang sebelumnya diterapkan setiap Senin kini dialihkan menjadi setiap Jumat.
Sementara itu, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok tengah merumuskan teknis pelaksanaan WFH agar berjalan efektif dan tidak mengganggu pelayanan publik.
Menurutnya, sejumlah pejabat struktural seperti kepala dinas, camat, dan lurah tidak mendapatkan porsi WFH karena harus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Iya, pokoknya kita pedomani semua ketentuan yang dibuat pemerintah pusat,” ucapnya.
Kebijakan WFH bagi ASN ini menyiasati krisis energi karena perang Timur Tengah yang sudah berlangsung tiga pekan.
Hingga satu bulan, belum ada tanda-tanda gencatan senjata untuk perang Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel.
Baca juga: Ikut Arahan Pemerintah Pusat, ASN Pemkab Bogor Nikmati WFH Tiap Jumat
Hal ini membuat sejumlah negara was-was terlebih atas blokade Selat Hormuz sebagai jalur distribusi utama minyak dunia.
Oleh karena itu, Indonesia memutuskan akan mengadakan WFH selama satu hari dalam sepekan setelah periode Lebaran untuk siasati penghematan energi fosil yakni bahan bakar minyak (BBM).
Kebijakan ini dirancang sebagai bagian dari langkah efisiensi sekaligus adaptasi terhadap dinamika ekonomi global, khususnya terkait lonjakan harga energi.
Kebijakan ini tidak hanya akan berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta.
Namun demikian, implementasinya tetap akan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor pekerjaan.
Sementara itu Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penerapan kebijakan WFH atau bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan bisa menghemat penggunaan BBM hingga 20 persen per hari.
"Ada hitungan kasar sekali, bukan saya yang hitung. Kalau kasar lah seharian, seperlimanya, 20 persen kira-kira," ujarnya Sabtu (21/3/2026).
Namun tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara optimal jika penerapan WFH terlalu lama.
"WFH biar bagaimana itu kadang-kadang ada hal-hal yang enggak bisa dikerjakan dengan baik di WFH," ucap dia.
Terkait rencana penerapan WFH pada hari Jumat sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Purbaya memandang pemilihan hari tersebut mempertimbangkan dampak paling kecil terhadap produktivitas.
“Kalau diliburkan kan yang dipilih yang berdampak paling kecil ke produktivitas, Jumat kan paling pendek jam kerjanya. Jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil,” tambahnya.
Meski demikian kebijakan tersebut tidak bersifat wajib bagi sektor swasta
