TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah menjadi tantangan baru bagi pelaku usaha pariwisata di Bumi Sembada.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Sleman menyebut situasi ini seolah 'memaksa' pelaku wisata untuk lebih mandiri dalam memasarkan destinasinya, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor atau join promotiont melalui strategi pemasaran digital yang lebih efisien.
Ketua PHRI Sleman, Andhu Pakerti menyampaikan bahwa sektor perhotelan saat ini tengah menghadapi beban operasional yang kian berat di tengah tren liburan yang menurun.
Fenomena ini terlihat dari fluktuasi okupansi hotel selama libur Lebaran tahun ini.
Menurut dia, puncak okupansi masa libur lebaran 2026 hanya berlangsung selama empat hari yakni 21-24 Maret yang sempat menembus rata-rata di atas 90 persen.
"Namun, setelah itu drop kembali ke kisaran 55 hingga 65 persen," ujar Andhu, Jumat (3/4/2026).
Menurut dia, penurunan tren liburan wisatawan yang menginap di hotel ini berbarengan dengan adanya pergeseran beban promosi.
"Secara jujur, kita melihat ada pergeseran beban promosi. Ketika anggaran pemerintah melakukan efisiensi atau penyesuaian, pelaku wisata memang 'dipaksa' lebih mandiri dalam memasarkan destinasinya," imbuh dia.
Baca juga: Alasan Bupati Sleman Akhirnya Ikuti Arahan Pemerintah Pusat Terkait WFH ASN
Meski demikian, PHRI Sleman enggan melihat kondisi ini sebagai beban semata. Efisiensi anggaran APBD justru dipandang sebagai pelecut bagi sektor swasta, mulai dari hotel, restoran, hingga pengelola destinasi untuk berhenti berjalan sendiri-sendiri dan mulai menggencarkan strategi joint promotion.
"Promosi yang selama ini dibiayai penuh oleh APBD mungkin berkurang, sehingga sektor swasta harus lebih agresif melakukan joint promotion dan memaksimalkan kanal digital yang lebih hemat biaya namun tepat sasaran," jelas Andhu.
Menghadapi dinamika tersebut, pelaku wisata di Sleman menitipkan harapan besar pada empat pilar utama yaitu penyelenggaraan event yang berkualitas, kemudahan regulasi dan pajak, sinergi lintas sektor, serta fokus pada pengembangan wisata berkualitas atau quality tourism. Sinergi ini dianggap kunci agar pariwisata Sleman tetap kompetitif meski di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.
Terpisah, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Sleman, Kus Endarto mengamini adanya penurunan performa akomodasi di libur lebaran tahun ini.
Merujuk data BPD PHRI DIY, rata-rata okupansi hotel di Sleman pada Lebaran 2026 tercatat sebesar 70 persen, turun 12,5 persen dibandingkan periode tahun 2025 yang mencapai 80 persen.
"Kondisi ekonomi yang belum membaik membuat banyak pemudik lebih memilih tinggal di rumah kerabat. Selain itu, menjamurnya akomodasi tak berizin dengan harga miring turut menggerus pasar hotel resmi," jelas dia.
Hal ini terlihat dari turunnya persentase belanja akomodasi wisatawan dari 29,5 persen di tahun lalu menjadi 25,4 persen tahun ini.
Kus Endarto mengungkapkan bahwa pihaknya terus mencermati fenomena yang terjadi. Satu di antara upaya yang dilakukan dengan melakukan penguatan promosi langsung atau direct promotion ke pasar potensial seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Pihaknya juga telah menjadwalkan rangkaian table top dan travel dialog di Jawa Timur pada pekan kedua April 2026, serta partisipasi dalam pameran nasional di JICC pada akhir April.
Kegiatan ini diharapkan bisa mempertahankan capaian pergerakan wisatawan ke Kabupaten Sleman tahun 2025 yang lalu
"Selain itu, kami juga terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan semua stakeholder pariwisata, dalam kaitannya untuk mengatasi keterbatasan yang ada," ujar dia.(*)
