TRIBUNNEWS.COM - Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menyampaikan bahwa perpecahan antar-mahzab sebenarnya diinisiasi oleh Israel.
Menurutnya, pengondisian itu dilakukan agar umat Islam dalam bermahzab menjadi terkotak-kotak dan tercerai berai.
Hal itu disampaikan oleh Boroujerdi saat bertemu sejumlah tokoh Islam di kediaman mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Jakarta Selatan pada Jumat (3/4/2026).
"Perpecahan antar-mazhab, perpecahan antaragama sebenarnya adalah diinisiasi dan dikondisikan oleh Zionis supaya umat Islam kalau dalam bermazhab atau umat manusia dalam jalan beragama menjadi terkotak-kotak, menjadi terpisah-pisah, tercerai-berai," ucapnya kepada wartawan.
Tujuan dari pengkotak-kotakan itu, jelasnya, ialah untuk membuat umat Islam lemah sehingga mudah untuk dihancurkan.
Boroujerdi mengatakan bahwa di Iran sudah tidak ada lagi pembahasan mengenai aliran Sunni dan Syiah.
"Di Iran sudah tidak ada lagi pembahasan Sunni dan Syiah," tuturnya.
Ia menyatakan bahwa di Iran, beberapa wilayah ada yang mayoritasnya Sunni dan begitu pula sebaliknya.
Boroujerdi menegaskan mereka tidak tercerai-berai meskipun memiliki aliran yang berbeda.
Lebih lanjut, ia meminta masyarakat muslim untuk bersatu menghadapi peperangan yang dilancarkan Amerika Serikat (AS)-Israel ke negaranya.
Menurutnya, AS dan Israel telah merencanakan untuk memerangi umat Islam sejak 1.400 tahun yang lalu.
Baca juga: Dubes Iran: Umat Islam Wajib Bersatu Hadapi Amerika-Israel
"Sebaiknya bagi umat Islam, wajib bagi umat Islam untuk bersatu supaya dapat menghadapi bersama-sama serangan-serangan, peperangan-peperangan yang dilancarkan oleh Zionis dan juga bersama Amerika," katanya.
Boroujerdi menyebut, dukungan terhadap Iran ini bukan soal mazhab, melainkan soal martabat seluruh umat Islam.
"Saat ini masalahnya adalah bukan masalah Sunni dan Syiah, masalah Hanafi, Hambali dan mazhab-mazhab yang lain, Syafi'i. Namun masalahnya adalah masalah martabat umat Islam, martabat agama Islam," tuturnya.
Boroujerdi juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang berinisiatif menjadi mediator untuk meredam perang antara AS-Israel dengan Iran.
"Di sini saya juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Republik Indonesia yang setelah orang Amerika-Israel melawan Iran, memiliki kesediaan, memiliki kesiapan, menyatakan kesediaannya untuk menjembatani bagi terwujudnya perdamaian untuk menjadi fasilitator dalam terciptanya perdamaian di wilayah tersebut," ungkapnya.
Di sisi lain, mayoritas warga Amerika Serikat menginginkan konflik dengan Iran segera diakhiri, seiring meningkatnya kelelahan publik terhadap perang yang memasuki bulan kedua.
Survei yang dirilis Reuters dan Ipsos mencatat sekitar 66 persen warga Amerika mendukung percepatan akhir perang, bahkan jika tujuan militer belum sepenuhnya tercapai.
Sementara itu, survei Economist/YouGov menunjukkan 59 persen responden menentang perang secara keseluruhan, dengan hanya 28 persen yang menyatakan dukungan.
Hasil serupa juga terlihat dalam jajak pendapat AP-NORC, di mana 60 persen responden menilai tindakan militer Amerika Serikat telah melampaui batas.
Data ini mencerminkan meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintah untuk segera mencari jalan keluar dari konflik.
Penentangan publik paling kuat terlihat pada rencana pengiriman pasukan darat ke Iran.
Dalam ketiga survei tersebut, antara 62 hingga 76 persen responden menyatakan tidak setuju dengan langkah tersebut.
Bahkan, dalam survei Ipsos, sebanyak 86 persen warga mengaku khawatir terhadap risiko yang dapat mengancam keselamatan personel militer jika operasi darat dilakukan.
Kekhawatiran ini mempertegas bahwa masyarakat Amerika tidak menginginkan keterlibatan militer yang lebih dalam.
Di tengah situasi tersebut, publik juga menunjukkan skeptisisme terhadap proses diplomasi.
Sekitar 46 persen responden meragukan bahwa negosiasi damai benar-benar berlangsung, sementara 59 persen menilai penyelesaian konflik dalam waktu dekat sulit tercapai.
Hanya sekitar 30 persen responden yang menyatakan puas terhadap penanganan konflik oleh pemerintah, menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap arah kebijakan saat ini.
(Tribunnews.com/Deni/Namira)
