TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Masyarakat Kota Pekanbaru tak perlu khawatir, dengan kebijakan work from home (WFH) bagi ASN di lingkungan Pemko Pekanbaru setiap hari Jumat.

Sebab, Pj Sekda Pekanbaru Ahmad Ingot Hutasuhut sudah memastikan, beberapa OPD pelayanan tetap buka (bekerja di hari Jumat).

Seperti layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, layanan kesehatan dan pajak daerah.

Merespon hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Tekad Indra Pradana Abidin menyebutkan, kebijakan WFH merupakan bagian dari upaya peningkatan efisiensi BBM dan listrik, turunan dari pemerintah pusat.

Namun demikian, pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh terganggu. Meski sudah dirilis OPD mana saja yang tetap buka, tapi itu diharapkan tidak hanya sekadar formalitas belaka.

“Jangan sampai masyarakat saat datang ke MPP, Puskesmas, RSD Madani, petugas tidak ada. Atau hanya dibatasi satu dua jam. Apalagi hari Jumat kan," sebut Tekad kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (3/4/2026).

Disampaikan, selain MPP, layanan kesehatan dan pajak, OPD lain yang harus buka yakni Damkar (jika ada kasus kebakaran), ;BPBD (kasus karhutla), plus Bank Riau Kepri, untuk layanan membayar PBB atau BPHTB.

Legislator meminta agar sistem kerjanya diatur secara bergiliran, sehingga tidak terjadi kekosongan petugas di lapangan atau di konter Bank Riau Kepri.

Lebih dari itu, DPRD juga menekankan harus ada pengawasan dari masing-masing pimpinan OPD, untuk memastikan kebijakan WFH tidak disalahgunakan.

"Ini semata-mata, agar masyarakat bisa dilayani dengan nyata, bukan sekadar program, slogan atau kebijakan semu saja. Ini kita ingatkan, karena sudah biasa terjadi seperti itu," sebutnya lagi.

DPRD Pekanbaru secara lembaga mengharapkan, agar penerapan WFH ini berjalan sesuai harapan, bukan hanya seremonial belaka.

(Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).