TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengasuh Pondok Pesantren Sembilangan, Bangkalan, KH Muhammad Shofwan Taj atau Lora Shofwan, menyorot susunan kepanitiaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dinilainya memicu kecurigaan di kalangan Nahdliyyin.

Menurutnya, polemik tersebut bukan sekadar persoalan teknis struktur, melainkan sudah menyentuh marwah jam’iyyah yang dipertaruhkan dalam keputusan pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Baca juga: Gus Ipul jadi Ketua Panitia Muktamar Nahdlatul Ulama 2026

“Nahdliyyin mencermati dengan serius persiapan Muktamar ke-35. Respons awal justru dipenuhi kecurigaan. Ini bukan anomali biasa, tapi sinyal adanya potensi pergeseran arah,” ujar Lora Shofwan kepada wartawan, Jumat (3/4/2026).

Ia menegaskan, secara organisatoris Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sebagai mandataris Muktamar ke-34 memiliki tanggung jawab bersama dalam menyelenggarakan muktamar berikutnya secara proporsional.

Baca juga: Jelang Muktamar NU, Gus Ipul Sowan dan Minta Doa Restu KH Afifuddin Muhadjir

Namun, ia menilai komposisi panitia inti justru menyimpang dari pola yang lazim.

“Ketua Steering Committee dijabat Katib Aam, sekretarisnya Rais PBNU. Kenapa bukan Wakil Rais Aam? Di sisi lain, Ketua OC dijabat Sekjen, sementara sekretarisnya Wakil Ketua Umum. Ini terasa janggal dan tidak proporsional,” kata dia.

Lora Shofwan menilai, penyelenggaraan NU tidak hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut tradisi keilmuan, etika, dan keseimbangan yang selama ini dijaga di lingkungan pesantren.

“Kualifikasi dan etika yang berakar dari pesantren kini seperti dipertaruhkan dalam forum tertinggi jam’iyyah,” katanya.

Dia juga menyoroti fakta bahwa sejumlah figur dalam panitia inti pernah berhadap-hadapan dalam konflik internal PBNU sebelumnya. Hal ini, menurutnya, berpotensi memunculkan kompleksitas tersendiri secara psikologis organisasi.

“Ini memberi kesan panitia berada di bawah kendali figur-figur yang pernah berkompetisi dalam posisi strategis yang sama. Secara organisasi, tentu tidak sederhana,” ucapnya.

Selain itu, dia menyinggung posisi Saefullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai Ketua Panitia yang dinilai memiliki beban ganda, baik sebagai Sekretaris Jenderal PBNU maupun sebagai pejabat publik.

“Kondisi ini membuka ruang asumsi adanya potensi jembatan kepentingan kekuasaan yang bisa masuk ke dalam tubuh jam’iyyah,” katanya.

Lora menegaskan, Muktamar NU tidak boleh dijadikan ajang kepentingan politik praktis.

“NU bukan milik segelintir orang. Apalagi dimanfaatkan untuk kepentingan pragmatis. Independensi dan kedaulatan NU adalah jantung organisasi yang harus dijaga,” tegasnya.

Dia mengingatkan kembali pesan para pendiri NU agar jam’iyyah tetap menjaga jarak dengan kekuasaan demi menjaga kesehatan organisasi.

“Pesan para muassis jelas, jaga jarak dengan penguasa agar NU tetap sehat dan dipercaya umat,” ujarnya.

Baca juga: PBNU Mulai Siapkan Agenda Muktamar NU yang Direncanakan Digelar Agustus 2026

Menurutnya, kritik dari kalangan Nahdliyyin seharusnya dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral, bukan oposisi.

“Ini pengingat agar NU tidak tergelincir menjadi alat kepentingan praktis atau kendaraan ambisi kekuasaan,” katanya.

Di akhir, Lora juga menekankan bahwa agenda strategis seperti Muktamar, Konbes, dan Munas Alim Ulama semestinya tetap berakar pada tradisi pesantren.

“NU lahir dari pesantren. Sudah semestinya marwah itu dijaga. NU bukan corong elit atau selimut propaganda kekuasaan,” pungkasnya.

Sebelumnya, persiapan menuju Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 kini mulai memasuki babak baru. Panitia pelaksana kegiatan besar tersebut telah resmi dibentuk melalui rapat gabungan unsur Syuriyah dan Tanfidziyah.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan struktur panitia. Langkah ini menjadi fondasi awal penyelenggaraan hajatan tertinggi organisasi tersebut.

Dalam hasil rapat gabungan tersebut, disepakati sejumlah nama kunci yang akan mengisi posisi strategis dalam kepanitiaan. KH Said Asrori dipercaya menjabat sebagai Ketua Steering Committee (SC).

Posisi Sekretaris SC akan diisi oleh Muhammad Nuh. Sementara itu, tanggung jawab sebagai Ketua Organizing Committee (OC) atau Panitia Pelaksana diberikan langsung kepada Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Gus Ipul akan bekerja sama dengan Amin Said Rusdi yang telah ditunjuk sebagai Sekretaris OC. Pembentukan struktur ini menandai dimulainya persiapan teknis dan substansial menjelang pelaksanaan Muktamar.

Baca juga: 14 Kandidat Potensial Ketua Umum PBNU Jelang Muktamar ke-35 NU, Ini Daftarnya

Muktamar ke-35 NU

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) dijadwalkan berlangsung pada Juli atau Agustus 2026, setelah sebelumnya PBNU menetapkan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) digelar pada April 2026. 

"Terkait agenda organisasi, rapat menetapkan Munas dan Konbes NU 2026 akan digelar pada bulan Syawal 1447 H atau April 2026, sementara Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada Juli atau Agustus 2026," kata Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

Agenda ini menjadi forum tertinggi dalam organisasi NU untuk menentukan arah kebijakan, kepemimpinan, serta konsolidasi jam’iyyah di tengah dinamika sosial, politik, dan keagamaan nasional.

Muktamar NU merupakan momentum penting karena di forum inilah dilakukan evaluasi terhadap program kerja PBNU, pembahasan isu-isu strategis umat, serta pemilihan kepemimpinan baru, khususnya posisi Rais Aam dan Ketua Umum Tanfidziyah. 

Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, keputusan yang dihasilkan dalam Muktamarbiasanya memiliki dampak luas, tidak hanya bagi warga nahdliyin, tetapi juga bagi arah kebijakan keagamaan dan sosial di tingkat nasional.

Selain aspek kepemimpinan, Muktamar ke-35 NU juga akan menjadi ajang pembahasan isu-isu aktual yang dihadapi umat Islam dan bangsa Indonesia. 

Tema-tema seperti moderasi beragama, peran NU dalam menjaga persatuan nasional, serta respons terhadap tantangan global seperti disrupsi teknologi dan geopolitik diperkirakan akan menjadi bagian dari agenda pembahasan. 

Dengan basis kultural yang kuat melalui jaringan pesantren dan organisasi masyarakat, NU diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan zaman.