TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Kondisi jalan penghubung antar desa di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Provinsi Kalimantan Timur masih memprihatinkan.
Jalan yang sebagian besar berupa tanah berubah menjadi berlumpur saat hujan, sehingga sulit dilalui kendaraan dan hanya bisa dilewati mobil berpenggerak ganda.
Permasalahan ini mendapat perhatian DPRD Kukar yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan, Kamis (2/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut turut hadir sejumlah kepala desa, termasuk Kepala Desa Rantau Hempang, Maman Sulaeman.
Maman menjelaskan, terdapat dua titik lokasi yang ditinjau.
Baca juga: Ketua DPRD Kutim Ingatkan Pemudik Waspadai Ruas Jalan Rusak, Soroti Jembatan Kandolo Saat Arus Balik
Pertama, ruas jalan penghubung Desa Rantau Hempang, Benua Puhun, Teratak hingga Selerong di Kecamatan Sebulu.
Kedua, ruas jalan di wilayah Seberang Mahakam yang melintasi Desa Muara Kaman Ulu, Muara Kaman Ilir, Rantau Hempang, Benua Puhun, Teratak hingga Jambe.
Ia menyebut, panjang jalan dari Rantau Hempang menuju Selerong mencapai sekitar 14 kilometer, dengan sekitar 6 kilometer di antaranya dalam kondisi paling rusak, terutama di jalur Benua Puhun menuju Selerong.
“Dari 14 kilometer itu, yang paling parah sekitar 6 kilometer, apalagi kalau hujan,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).
Menurutnya, jalan tersebut awalnya dibuka oleh masyarakat sebelum tahun 2000 dan kemudian diusulkan pembangunannya ke pemerintah daerah.
Sejumlah peningkatan sempat dilakukan, mulai dari tanah timbunan, agregat hingga semenisasi, namun belum menjangkau seluruh ruas.
“Semenisasi hanya sampai di Rantau Hempang, belum sampai ke Selerong,” jelasnya.
Selain faktor cuaca, aktivitas kendaraan perusahaan turut memperparah kondisi jalan.
Padahal, jalur ini dinilai strategis karena menjadi akses alternatif yang lebih dekat menuju Tenggarong.
“Kalau lewat jalur ini bisa sekitar 50 kilometer ke Tenggarong, sedangkan lewat Kota Bangun bisa lebih dari 100 kilometer,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kukar, Aini Farida, yang turut dalam sidak tersebut, membenarkan bahwa kondisi jalan di lapangan cukup memprihatinkan dengan banyak titik rusak berat.
“Kalau pakai mobil biasa, bukan double gardan, itu tidak bisa lewat. Harus pakai mobil besar, karena rusaknya memang parah,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).
Ia mengaku bahkan kendaraan jenis SUV yang umum digunakan tidak mampu melintasi jalur tersebut saat peninjauan berlangsung.
Baca juga: Bupati Kukar Pastikan Perbaikan Jalan Rusak Rampung Sebelum Lebaran
“Kemarin kami tidak pakai mobil seperti Terios atau Innova, karena memang tidak bisa masuk. Bahkan dari dinas yang ikut, pakai mobil Expander juga tidak bisa,” katanya.
Menurut Aini, jika kondisi jalan tersebut baik, maka dapat menjadi jalur penghubung yang efektif bagi masyarakat di Rantau Hempang, Benua Puhun, dan Teratak menuju Kecamatan Muara Kaman.
“Kalau tidak rusak parah, ini bisa jadi akses lebih cepat. Tapi karena kondisinya sekarang, waktu tempuh jadi lebih lama,” jelasnya.
Ia menambahkan, usulan pembangunan jalan tersebut sebenarnya sudah diajukan sejak 2004 dan bahkan telah melalui proses persetujuan serta pengukuran oleh Dinas Pekerjaan Umum, namun belum terealisasi hingga saat ini.
“Proposalnya sudah lama, bahkan sudah diukur, tapi belum ada realisasi. Makanya kemarin desa menyurati DPRD dan kami lakukan RDP sebelum turun ke lapangan,” ujarnya.
Dari hasil sidak, sebagian ruas jalan telah mendapat penanganan dari pihak perusahaan, namun masih banyak titik yang belum tersentuh perbaikan, khususnya di jalur Benua Puhun menuju Muara Kaman Ilir.
“Sebagian ada yang sudah diperbaiki, tapi banyak juga yang masih rusak parah,” katanya.
Ke depan, DPRD Kukar akan mendorong agar perbaikan jalan tersebut dapat masuk dalam perencanaan pembangunan daerah secara bertahap.
“Kalau di APBD 2026 mungkin belum bisa, tapi diharapkan bisa direncanakan dan direalisasikan pada 2027. Minimal titik-titik yang rusak dulu bisa ditangani,” tegasnya.
Sementara itu, Maman Sulaeman berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan infrastruktur di wilayah hulu.
“Ini akses penting bagi masyarakat. Harapannya bisa segera dibangun agar layak digunakan,” tutupnya. (*)
