TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di DKI Jakarta mengalami peningkatan pada akhir 2025, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
TPT naik dari 6,05 persen pada Agustus 2025 menjadi 6,31 persen pada November 2025.
Kenaikan tersebut membuat jumlah pengangguran di Ibu Kota bertambah sekitar 19 ribu orang, sehingga totalnya mencapai 349 ribu jiwa.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, menilai meningkatnya pengangguran ini tidak lepas dari lemahnya perencanaan pendidikan dan arah pengembangan sektor industri di Jakarta.
Menurut Justin, perkembangan ekonomi terbagi dalam tiga era, yakni era pertanian, industri, serta jasa dan teknologi.
“Jakarta saat ini sudah masuk ke era jasa dan teknologi, yang membutuhkan tenaga profesional dengan pendidikan tinggi,” kata Justin, Kamis (2/4/2026).
Ia menjelaskan, pada era tersebut, kebutuhan tenaga kerja lebih mengarah pada profesi seperti dokter, pengacara, ahli IT, akuntan, hingga analis keuangan.
Namun, kondisi di Jakarta dinilai belum siap menghadapi tuntutan tersebut. Pasalnya, mayoritas angkatan kerja masih didominasi lulusan SMA ke bawah.
“Data BPS 2023 menunjukkan 78,7 persen penduduk usia produktif di Jakarta berpendidikan SMA ke bawah, sementara lulusan S1 ke atas hanya 21,3 persen,” jelasnya.
Justin menilai kondisi ini menyebabkan banyak warga kesulitan bersaing untuk mendapatkan pekerjaan profesional, sehingga bergantung pada sektor informal seperti ojek online dan pedagang.
Di sisi lain, ia juga menyoroti fenomena lulusan sarjana yang kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Menurutnya, hanya lulusan dari kampus-kampus terbaik yang relatif mudah terserap di dunia kerja.
“Banyak sarjana akhirnya melamar pekerjaan seperti PPSU demi mendapatkan penghasilan,” katanya.
Justin turut mengkritik kualitas pendidikan di Jakarta. Ia mengungkapkan, berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI Jakarta, hanya 34,29 persen guru yang lulus uji kompetensi pada 2022.
“Kalau kualitas guru masih rendah, bagaimana bisa mencetak lulusan yang siap bersaing di era ekonomi modern,” ucapnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya keselarasan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri.
Menurutnya, sektor seperti keuangan, teknologi, wisata medis, hingga hiburan memiliki potensi besar di Jakarta.
“Harus ada link and match antara pendidikan dan kebutuhan industri, agar lulusan bisa terserap,” tuturnya.
Justin pun meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk memberi perhatian serius terhadap sektor pendidikan sebagai solusi jangka panjang mengatasi pengangguran.
Ia menilai, program seperti job fair atau pembukaan lowongan PPSU dan Damkar bukan solusi utama.
“Kalau hanya mengandalkan itu, solusinya terlalu dangkal dan jangka pendek,” tegasnya.
Ia juga menyoroti besarnya anggaran pendidikan DKI Jakarta yang mencapai Rp19,75 triliun atau 26,59 persen dari APBD 2026.
Menurutnya, anggaran tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka pengangguran.
“Jakarta saat ini dalam kondisi darurat, baik di bidang pendidikan maupun arah pembangunan industrinya,” pungkas Justin.
