Pemerintah Tak Cukup Hanya Mengecam Saja, Pakar Soroti Gugurnya 3 Prajurit TNI di Lebanon
Firmauli Sihaloho April 04, 2026 12:16 PM

TRIBUNPEKANBARU.COM - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Prof. Hikmahanto Juwana, menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia memiliki dua langkah alternatif selain sekadar melontarkan kecaman keras menyusul insiden wafatnya tiga prajurit TNI yang bertugas dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), atau Pasukan Sementara PBB di Lebanon.

Peristiwa tersebut terjadi dalam kurun waktu 24 jam pada akhir Maret 2026, ketika dua kejadian terpisah di wilayah Lebanon selatan mengakibatkan gugurnya tiga anggota TNI.

Ketiganya adalah sebagai berikut:

Minggu (29/3/2026):

Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon, anggota Yonif 113/JS, gugur setelah sebuah proyektil meledak di markas UNIFIL yang berada di dekat Adchit Al Qusayr, Lebanon Selatan. 

Peristiwa ini terjadi di tengah eskalasi kontak senjata antara militer Israel (IDF) dan Hizbullah.

Senin (30/3/2026):

Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dari Grup 2 Kopassus dan Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan dari Kesdam IX Udayana gugur ketika kendaraan tempur yang mereka tumpangi terkena ledakan di Bani Hayyan, Lebanon Selatan.

Sumber ledakan masih belum diketahui. UNIFIL tengah melakukan investigasi terhadap peristiwa ini.

Insiden pada hari Minggu juga menyebabkan tiga personel TNI luka-luka, yakni Praka Rico Pramudia yang mengalami luka berat, serta Praka Bayu Prakoso dan Praka Arif Kurniawan yang mengalami luka ringan.

Baca juga: QR Code MyPertamina Bermasalah untuk Transaksi BBM Subsidi, Begini Cara Mengatasinya

Baca juga: 9 Ketua Ormas Sambangi Jokowi di Solo, Darmizal Bongkar Isi Pertemuan Tertutup Itu

Sementara, dalam insiden ledakan pada Senin, dilaporkan ada dua prajurit yang mengalami luka-luka, yakni Lettu Inf. Sulthan Wirdean Maulana dari Yonif 320 dan Prajurit Kepala (Praka) Deni Rianto dari AU Lanud Atang Sanjaya.

Terkait tragedi gugurnya tiga prajurit TNI ini, Utusan Tetap RI untuk PBB Umar Hadi menyampaikan kecaman terhadap Israel dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB (DK) pada Selasa (31/3/2026).

"Indonesia mengecam keras serangan Israel di Lebanon Selatan, yang merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon," papar Umar.

Umar Hadi yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Korea Selatan itu juga mendesak agar PBB dan Dewan Keamanan PBB (DK) melakukan penyelidikan, sekaligus tak akan menerima alasan apa pun dari Israel.

"Oleh karenanya, kami mendesak penyelidikan segera, menyeluruh, dan transparan. Izinkan saya memperjelas, kami menuntut investigasi dari PBB, bukan alasan dari Israel," tegas Umar.

"Kami mendesak DK PBB untuk melakukan investigasi dan segera memberi follow up mengenai hasilnya."

"Kami meminta para pelaku serangan agar mempertanggungjawabkan tindakan mereka di hadapan hukum, imunitas tidak boleh dijadikan standar."

Namun, kecaman terhadap Israel saja tidak cukup.

Perlu ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah Indonesia menyusul gugurnya Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, dan Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan

  • Minta Orang Indonesia Dilibatkan dalam Penyelidikan UNIFIL

Hal pertama yang menurut Hikmahanto Juwana bisa dilakukan pemerintah adalah, meminta orang Indonesia dilibatkan atau dijadikan pengawas dalam penyelidikan yang dilakukan UNIFIL.

"Pertama adalah kita minta kepada UN agar penyelidikan yang dilakukan oleh UNIFIL juga diisi oleh orang-orang kita, orang-orang Indonesia," tutur Prof. Hik, sapaan akrab Hikmahanto, dalam program On Point yang tayang di kanal YouTube KompasTV, Jumat (3/4/2026).

"Memang tidak ada prosedur khusus mengenai masalah ini, tetapi kalau kita sebagai negara di mana prajuritnya jadi korban, harusnya diperbolehkan [penyelidikan diisi oleh orang Indonesia]."

Menurut Rektor Universitas  Jenderal Achmad Yani 2020-2025 itu, jika orang Indonesia dilibatkan, maka pemerintah dapat memberikan penjelasan yang berhak diketahui oleh masyarakat mengenai serangan di Lebanon selatan itu.

Serta sebagai bentuk tuntutan dari Indonesia agar investigasi berjalan dengan transparan.

"Karena ada akuntabilitas; pemerintah kita juga harus bisa menjelaskan kepada publik, apa yang terjadi pada saat insiden, dan kita ingin bahwa penyelidikan ini ya memang transparan dan kredibel seperti dijanjikan," ucap Hikmahanto.

"Nah, sebenarnya kita bisa minta apakah diikutsertakan atau sebagai pihak yang mengawasi proses penyelidikan yang akan dilakukan oleh UNIFIL."

  • Desak DK PBB untuk Gelar Rapat Darurat Bahas Keberadaan UNIFIL

Lalu, hal kedua yang menurut Hikmahanto perlu dilakukan pemerintah adalah mendesak DK PBB untuk menggelar rapat darurat guna membahas keberadaan UNIFIL ketika konflik atau aksi saling balas serangan malah berlanjut.

Menurutnya, UNIFIL sebagai pasukan perdamaian tidak seharusnya mendapat risiko keselamatan dengan ditempatkan di wilayah yang eskalasi konfliknya justru meningkat.

"Yang kedua adalah kita bisa datang ke Dewan Keamanan PBB, meminta diadakan pertemuan darurat lagi, untuk membahas apakah UNIFIL itu patut untuk dipertahankan, karena UNIFIL ini akan bubar pada akhir tahun ini, 2026," jelas Hikmahanto.

"Saya katakan kita perlu mendesak itu, karena sekarang yang kita lihat kan Israel sudah melakukan serangan ke Hizbullah, Hizbullah juga sudah melakukan serangan balasan ke Israel. Artinya untuk apa UNIFIL di situ?"

"Ini kan merisikokan para prajurit peacekeeping operation yang ada di sana, karena mereka yang harusnya menjaga supaya tidak ada serangan, ini malah udah terjadi serangan lagi kan ya. Buat apa?"

"Oleh karena itu, untuk juga menjaga keselamatan dari peacekeepers, termasuk peacekeepers Indonesia, maka Indonesia bisa mengusulkan agar dilakukan pembahasan, dan kemudian berharap bahwa Dewan Keamanan akan membubarkan [UNIFIL]."

Upacara Pelepasan Jenazah

Upacara pelepasan tiga jenazah prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL dan gugur di Lebanon selatan telah digelar di Bandara Internasional Beirut-Rafic Hariri (BEY) pada Jumat (3/4/2026).

Upacara Memorial Service berlangsung penuh haru dan dipimpin langsung oleh Kepala Misi dan Komandan Pasukan UNIFIL, Mayor Jenderal Diodato Abagnara.

Abagnara pun memberikan penghormatan terakhir sebelum ketiga jenazah dipulangkan ke Indonesia.

Tiga peti jenazah berbalut bendera Merah Putih tampak digotong oleh para prajurit dengan penuh khidmat.

Suasana duka menyelimuti prosesi tersebut sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan para prajurit yang gugur saat menjalankan misi perdamaian dunia.

Dalam sambutannya, Abagnara mengenang ketiga prajurit sebagai sosok pemberani yang mengabdikan diri untuk perdamaian.

"Mereka datang ke sini jauh dari rumah dengan satu tujuan untuk melayani perdamaian. Mereka melakukannya dengan keberanian. Mereka melakukannya dengan hormat. Mereka melakukannya sampai akhir," kata Abagnara.

Ia juga menegaskan bahwa kehilangan tersebut merupakan duka mendalam yang tidak dapat tergantikan.

"Ketahuilah, mereka tidak akan dilupakan. Mereka akan tetap menjadi bagian dari misi ini, bagian dari kita semua," ujarnya.

Menurutnya, pengorbanan para prajurit menjadi pengingat akan risiko besar dalam misi perdamaian.

Di sisi lain, hal tersebut juga memperkuat komitmen seluruh personel untuk terus melanjutkan tugas mulia tersebut.

"Kita berutang kepada mereka kekuatan untuk meneruskan misi mereka dan untuk menghormati pengorbanan mereka melalui pengabdian kita. Mari kita perkuat komitmen kita untuk solidaritas dan perdamaian. Untuk mengenang mereka, kita bersatu. Untuk mengenang mereka, kita melanjutkan misi kita," pungkasnya.

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.