TRIBUNGAYO.COM - Menjelang musim haji 2026, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus memperkuat peran strategisnya dalam mencegah praktik haji ilegal.
Upaya ini dilakukan melalui penguatan sinergi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj, Ahmad Abdullah, menegaskan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Kami di Kemenhaj juga melakukan pengawasan di bandara untuk memastikan tidak ada jemaah yang berangkat secara ilegal,” ujar Abdullah dilansir dari website Kemenhaj, Sabtu (4/4/2026).
Ia menambahkan, penguatan pengawasan ini juga diiringi dengan langkah deteksi dini yang dilakukan di berbagai daerah.
Hal itu sebagai bagian dari komitmen Kemenhaj dalam menekan praktik penipuan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
Sejalan dengan itu, Sekretaris Ditjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Achmad Gunawan, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam pertukaran data.
“Kami akan mengikuti tim satgas Kemenko, karena jika bergerak sendiri, kekuatan kami akan lebih terbatas,” kata Gunawan.
Dari sisi koordinasi lintas kementerian, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian, Achmad Brahmantyo Machmud, menekankan bahwa sinergi menjadi kunci utama dalam menutup celah keberangkatan jemaah ilegal.
“Jika satu orang jemaah haji ilegal membayar sekitar 100 juta, maka angka tersebut bisa mencapai ratusan milyar jika banyak yang lolos ke Arab Saudi,” ungkap Achmad.
Ia juga mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan visa, termasuk penggunaan visa pekerja untuk kepentingan ibadah haji atau umrah.
“Jemaah yang berangkat ilegal bisa tertangkap dan dijatuhi hukuman berupa denda atau larangan untuk bepergian dalam waktu lama,” tambahnya.
Lebih lanjut, Achmad menegaskan pentingnya pembentukan tim gabungan lintas kementerian untuk memperkuat langkah preventif secara sistematis, mulai dari tahap persiapan hingga keberangkatan jemaah.
Kemenhaj memandang sinergi ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan nasional, sekaligus memastikan penyelenggaraan haji 2026 berjalan tertib, aman, dan sesuai ketentuan.
Kementerian Haji dan Umrah RI terus melakukan persiapan untuk penyelenggaraan haji tahun 2026.
Persiapan-persiapan yang dilakukan menyangkut dengan aspek transportasi dan konsumsi.
Menteri Haji dan Umrah RI Irfan Yusuf (Gus Irfan) mengatakan bahwa kesiapan penyelenggaraan haji tahun ini sudah hampir mencapai 100 persen yang meliputi aspek transportasi dan konsumsi.
"Akomodasi di Mekkah dan Madinah, layanan konsumsi, transportasi, hingga perlengkapan jemaah telah dipersiapkan," ucapnya alam kegiatan manasik haji Kota Blitar yang digelar di Masjid Ar Rahman, Kota Blitar, Jawa Timur, dikutip dari siaran pers, Jumat (27/3/2026).
Ia mengungkapkan pemberangkatan kloter pertama jemaah haji 1447 Hijriah atau tahun ini direncakan akan dimulai April 2026. (*)
Baca juga: Persiapan Haji Hampir 100 Persen, Kloter Pertama Indonesia Berangkat April 2026
Baca juga: Pesawat Boeing 737 Non Operasional di Asrama Haji Aceh Diresmikan Sebagai Simulasi Perjalanan Haji
