Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna
TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Pro kontra kebijakan pengelolaan parkir di kawasan Pasar Wisata (PW) Pantai Pangandaran, Jawa Barat, selama momen libur Lebaran hingga akhir pekan, Minggu (5/4/2026).
Sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut merugikan pelaku usaha wisata dan wisatawan yang berkunjung maupun menginap di kawasan wisata.
Keluhan tersebut juga ramai disuarakan di media sosial, termasuk terkait jauhnya jarak antara area parkir dengan lokasi pantai dan hotel yang dituju wisatawan.
Baca juga: Aksi Bupati Citra Turun Langsung Atur Parkir dan Shuttle Saat Pangandaran Dipadati Wisatawan
Beberapa unggahan memperlihatkan sejumlah wisatawan harus berjalan kaki cukup jauh dari kawasan pantai maupun penginapan menuju kantong parkir.
Kondisi ini terjadi akibat terbatasnya jumlah shuttle dan tingginya volume kendaraan di area wisata. Termasuk, miskomunikasi petugas di lapangan.
Sebagian wisatawan bahkan memilih berjalan kaki karena lamanya waktu tunggu shuttle dan kepadatan lalu lintas.
Meski Bupati Citra Pitriyami bersama jajaran pemerintah daerah sudah turun langsung ke lapangan, kepadatan kendaraan tetap memicu kekecewaan sejumlah wisatawan.
Menanggapi hal tersebut, Citra mengakui bahwa penerapan kebijakan parkir saat ini masih memiliki banyak kekurangan.
"Saya sudah banyak mengevaluasi, kekurangannya banyak. Termasuk shuttle kita memang belum siap. Pengunjungnya juga banyak," ujar Citra kepada Tribun Jabar di Pangandaran, Senin (6/4/2026) siang.
Ia memastikan pemerintah daerah akan segera melakukan evaluasi dan perbaikan agar ke depan pelayanan lebih optimal, terutama saat periode libur panjang.
"Semoga ke depan sudah berjalan sesuai harapan wisatawan. Saya juga melihat memang kendaraan cukup lama keluar dari sentral parkir PW Pangandaran," ucapnya.
Baca juga: Kebijakan Parkir di Pangandaran Diprotes Pelaku Usaha, Bupati Diminta Evaluasi
Menurutnya, lamanya waktu keluar kendaraan disebabkan oleh tingginya kapasitas kendaraan yang ditampung di area parkir.
Ke depan, pemerintah berencana melakukan rekayasa lalu lintas, termasuk kemungkinan penambahan akses jalan keluar dari kantong parkir.
Kini, meskipun menuai protes, kebijakan itu akan tetap diterapkan demi penataan kawasan wisata yang lebih tertib.
"Kalau soal protes, pasti ada. Pro dan kontra itu hal biasa. Tapi kebijakan yang kami lakukan adalah yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Pangandaran," kata Citra.
Citra pun menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi mengizinkan parkir di bahu jalan kawasan wisata karena dinilai mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
"Kebijakan ini akan tetap kami jalankan. Kami tidak akan membiarkan ada parkir di bahu jalan wisata," ujarnya. *
Baca juga: Bandung Siaga Lautan Wisatawan Pekan Ini! Walkot Muhammad Farhan: Parkir Liar Kita Sikat Terus