Laporan Wartawan Tribun Gayo Bustami | Bener Meriah
TribunGayo.com, REDELONG - Bupati Bener Meriah, Ir Tagore Abubakar memberikan klarifikasi terkait polemik pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi korban banjir dan tanah longsor yang menggunakan lahan pribadi miliknya.
Langkah ini diambil guna menanggapi pertanyaan publik mengenai status bangunan Huntara sebanyak 914 unit yang diperuntukkan bagi 3.116 jiwa.
Lalu kemudian muncul pertanyaan mengenai status bangunan tersebut apabila masa tanggap darurat telah berakhir.
Saat dikonfirmasi oleh TribunGayo.com pada Sabtu (4/4/2026), Tagore membenarkan bahwa sebagian Huntara didirikan di atas tanah miliknya.
Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai solusi darurat akibat keterbatasan lahan milik pemerintah daerah saat bencana terjadi.
"Benar, ada empat lokasi yang dibangun di atas lahan pribadi saya, yaitu di Kampung Wonosobo, Tuyang, Rakal, dan wilayah Samarkilang," ujar Tagore.
Ia menegaskan bahwa penggunaan lahan tersebut bersifat cuma-cuma demi mempercepat penanganan pengungsi.
"Semua ini dilakukan demi masyarakat. Lahan tersebut diberikan secara gratis tanpa biaya sewa karena sebelumnya kami terkendala ketiadaan lahan yang siap pakai," tambahnya.
Menurut Bupati, secara keseluruhan, pembangunan Huntara di Bener Meriah tersebar di delapan lokasi berbeda.
Dimana dengan rincian masing-masing empat lokasi dibangun di atas lahan pribadi Bupati Bener Meriah serta empat lokasi dibangun di atas aset lahan milik Pemkab Bener Meriah.
Sementara terkait keberlanjutan unit Huntara tersebut, Tagore mengungkapkan telah berkomunikasi dengan kementerian terkait.
Ia berencana untuk menghibahkan bangunan Huntara di beberapa titik untuk kepentingan sosial.
"Khusus untuk bangunan di Tuyang dan Samarkilang, saya sudah meminta kepada Kementerian agar tidak dibongkar.
Rencananya bangunan itu akan saya hibahkan untuk pembangunan pesantren. Sedangkan untuk lokasi lainnya, dipersilakan jika ingin dibongkar sesuai prosedur," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini murni diambil atas dasar kemanusiaan dan upaya percepatan penanganan korban bencana di Kabupaten Bener Meriah.
Pantauan Wartawan TribunGayo.com Bustami di lapangan kedatangan para tokoh ini bukan tanpa alasan melainkan menyampaikan sejumlah permasalah yang terjadi di Bener Meriah, termasuk pascabencana.
Perwakilan RGM, Sutrisno, dihadapan Ketua dan anggota DPRK, menyampaikan tuntutannya dengan lantang.
Ia menyoroti lambannya respons pemerintah dalam menangani dampak bencana yang terjadi.
Selain itu, ia mempertanyakan fungsi pengawasan DPRK serta menuntut transparansi anggaran penanganan bencana, baik yang bersumber dari APBD maupun donasi pihak ketiga.
"Kehadiran kami merupakan bentuk kepedulian terhadap Bener Meriah.
Kondisi pascabencana sangat memprihatinkan, terutama pada infrastruktur jalan dan jembatan," ujar Sutrisno.
Ia mencontohkan kondisi jembatan Wih Kanis yang menghubungkan Kecamatan Bandar dan Mesidah yang hingga kini belum diperbaiki.
Menurutnya, kerusakan tersebut telah melumpuhkan urat nadi ekonomi masyarakat.
"Pernahkah Bapak turun langsung ke sana? Sedih melihatnya.
Pertumbuhan ekonomi masyarakat terhambat, bahkan lumpuh karena kondisi jembatan yang tidak layak dan rawan kecelakaan," tegasnya.
Tak hanya infrastruktur, massa juga menyoroti pembangunan Hunian Sementara (Huntara) yang dibangun diatas tanah pribadi milik Bupati.
Masalah pendataan korban bencana yang dianggap tidak tepat sasaran juga menjadi poin penting yang disampaikan dalam aksi tersebut. (*)
Baca juga: Jaksa akan Tahan Dua Tersangka Korupsi Bumdesma Bener Meriah Pekan Depan
Baca juga: Kodim Bener Meriah Gelar Ujian Kenaikan Tingkat Pencak Silat Militer dari Sabuk Putih ke Kuning
