WARTAKOTALIVE.COM – Klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa Iran telah mengalami perubahan rezim menuai perdebatan tajam.
Alih-alih membawa arah baru yang lebih moderat, sejumlah analis justru menilai kepemimpinan baru di Teheran kini semakin keras dan lebih represif.
Pernyataan Trump yang menyebut rezim baru Iran 'lebih masuk akal' dinilai tidak sejalan dengan realitas di lapangan.
Baca juga: Misteri Pemimpin Tertinggi Iran: Dubes Rusia Bocorkan Keberadaan Mojtaba Khamenei, Dirumorkan Cedera
Realitas di lapangan menunjukkan arah yang berbeda bagi Republik Islam Iran.
Meski struktur kepemimpinan puncak mengalami suksesi pasca-perang, para analis menilai Teheran justru sedang bertransformasi menjadi entitas yang lebih radikal, militeristik, dan represif terhadap rakyatnya sendiri.
Pusat perhatian kini tertuju pada Ayatollah Mojtaba Khamenei.
Putra dari mendiang Pemimpin Agung Ali Khamenei ini naik takhta dengan sokongan penuh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
Hubungan organik Mojtaba dengan elit militer ini menandakan berakhirnya era diplomasi hati-hati, berganti dengan kendali mutlak faksi garis keras yang tidak mengenal kata kompromi.
Represi Tanpa Ampun di Balik Tirai Digital
Direktur Program Timur Tengah di Center for Strategic and International Studies, Mona Yacoubian, menyebut bahwa kekuasaan kini semakin terkonsentrasi pada faksi garis keras.
Menurutnya, tidak ada perubahan signifikan dalam arah kebijakan Iran, terutama dalam hubungannya dengan Amerika Serikat.
“Yang terjadi bukan transformasi sistem, melainkan konsolidasi kekuatan kelompok militer yang lebih keras,” ujarnya.
Bagi warga sipil, kata dia, rezim baru ini bukan membawa kebebasan, melainkan ketakutan yang lebih dalam.
Baca juga: Rezim Mojtaba Eksekusi Mati Pegulat Muda Iran 19 Tahun Juara Internasional, Dunia Desak Boikot
Sejak protes besar-besaran Januari lalu, Teheran telah mengeksekusi sedikitnya sembilan aktivis dan terus melakukan penangkapan terhadap tokoh kemanusiaan, termasuk pengacara Nasrin Sotoudeh.
Upaya pembungkaman ini diperparah dengan pemadaman internet nasional yang telah memasuki hari ke-36.
Melalui teknologi sensor terbaru, akses informasi kini menjadi barang mewah yang hanya dimiliki pemegang izin keamanan.
Strategi ini menciptakan isolasi total bagi 85 juta rakyat Iran dari dunia luar.
Ambisi Nuklir: Pelajaran dari Korea Utara
Kekhawatiran global kini memuncak pada potensi persenjataan nuklir.
Dengan fatwa pelarangan nuklir yang dianggap gugur seiring wafatnya Ali Khamenei, IRGC diprediksi akan mempercepat pengayaan uranium sebagai benteng terakhir pertahanan mereka.
“Rezim ini merasa terpojok,” ujar Mona Yacoubian.
“Mereka melihat Korea Utara sebagai model sukses: memiliki senjata nuklir adalah satu-satunya cara untuk memastikan kelangsungan hidup dari serangan luar," kata dia.
Direktur Iran Project di International Crisis Group, Ali Vaez, bahkan menyebut rezim saat ini sebagai “lebih radikal” dibanding sebelumnya.
Ia menilai tekanan terhadap masyarakat sipil akan semakin meningkat, terutama setelah gelombang protes besar yang terjadi awal tahun ini.
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Iran dilaporkan melakukan penangkapan aktivis, pembatasan akses internet secara masif, hingga eksekusi terhadap sejumlah warga yang dituduh terlibat dalam aksi protes.
Bagi warga Iran, perubahan kepemimpinan tidak membawa harapan baru.
Justru sebaliknya, rasa takut dan ketidakpastian semakin terasa di tengah pengawasan ketat negara.
Di sisi lain, dinamika geopolitik turut memperkeruh situasi.
Baca juga: Netanyahu Ancam Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei, Ketegangan Timur Tengah Memanas
Para analis menilai konflik dengan AS dan sekutunya mendorong Iran semakin defensif—dan lebih agresif.
Bahkan, isu pengembangan senjata nuklir kembali mencuat.
Dengan lebih dari 400 kilogram uranium yang telah diperkaya, para ahli menilai Iran kini memiliki “jalan pintas” menuju senjata nuklir, terutama setelah fatwa pelarangan nuklir dari Ali Khamenei tidak lagi berlaku pascakematiannya.
Dalam kondisi tersebut, kepemimpinan baru disebut tidak memiliki banyak pilihan selain memperkuat deterrence militer.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengakui adanya ketidakpastian.
Ia menyebut perubahan di Iran bisa saja mengarah ke arah yang lebih baik, namun kemungkinan sebaliknya tetap besar.
Di tengah klaim dan realitas yang bertolak belakang, satu hal menjadi jelas: perubahan wajah kepemimpinan di Iran belum tentu berarti perubahan arah.
Bagi rakyatnya, harapan akan kebebasan masih jauh dari kenyataan.
Di bawah bayang-bayang Mojtaba, Iran mungkin terlihat berbeda di permukaan, namun esensinya tetap sama—sebuah teokrasi otoriter yang kini bersenjatakan paranoia dan kekuatan militer tanpa batas.
