SURYA.CO.ID - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengaku dapat teror berupa intimidasi, penyiraman air keras, hingga ancaman pembunuhan.
Bhima mengungkapkan, serangan ini meningkat setelah pihaknya melayangkan gugatan hukum terkait kebijakan pemerintah dan kerja sama internasional.
Teror mulai membanjiri akun media sosial pribadi Bhima pada akhir Maret 2026.
Pesan-pesan yang masuk tidak lagi sekadar kritik, melainkan mengarah pada tindakan kriminal .
“Awalnya tanggal 31 Maret 2026 muncul banyak sekali pesan di akun sosial media pribadi."
"Intinya melakukan ancaman, dan ancamannya sudah mengarah pada ancaman penganiayaan, misalnya mengancam menyiram air keras, tapi juga mengancam yang sebenarnya masuk kategori ancaman pembunuhan ya,” kata Bhima, dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas TV.
Menurut Bhima, rentetan teror ini merupakan sinyal buruk bagi peneliti di Indonesia.
“Dan saya kira ini menjadi salah satu sinyal bahwa memang kewaspadaan kehati-hatian harus terus ditingkatkan,” tambahnya.
Baca juga: MBG Prasmanan Mulai Diujicobakan di Kota Malang dengan 1600 Porsi dari SPPG Gadang, Siswa Senang
Selain Bhima, ternyata sejumlah rekannya di Celios juga mendapat teror serupa.
Bhima menduga teror ini berkaitan dengan kritik Celios terhadap program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan terkait gugatan perjanjian dagang internasional ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
“Ada banyak sekali rekan-rekan yang melaporkan mendapat intimidasi. Nah, intimidasinya dari serangan digital yang masif dalam satu dua bulan terakhir,” ucap Bhima.
"Terutama, pasca Celios melakukan gugatan terhadap program Makan Bergizi Gratis dan juga agreement of resriprocal trade atau kerja sama Indonesia dengan Amerika Serikat."
"Nah, serangan ini bukan kali pertama dan kita lihat bukan hanya (menyasar) aktivis, tapi juga peneliti terutama di bidang ekonomi."
Bhima Yudhistira Adhinegara merupakan ekonom muda Indonesia yang dikenal luas sebagai Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, sebuah lembaga riset yang fokus pada kajian ekonomi dan kebijakan publik.
Ia lahir di Pamekasan pada 3 November 1989 dan menempuh pendidikan ekonomi di Universitas Gadjah Mada sebelum melanjutkan studi ke University of Bradford di Inggris.
Dalam perjalanan kariernya, Bhima pernah terlibat di berbagai institusi, mulai dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hingga lembaga internasional seperti International Finance Corporation (IFC), bagian dari World Bank Group.
Pengalamannya tersebut membentuk perspektifnya sebagai ekonom yang kritis terhadap berbagai isu strategis, seperti kebijakan fiskal, ketimpangan ekonomi, industri ekstraktif, hingga transisi energi.
Sebagai pimpinan CELIOS, Bhima aktif mendorong riset-riset yang menyoroti dampak ekonomi terhadap masyarakat, terutama terkait distribusi kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan.
Ia juga dikenal sebagai pengamat yang vokal di ruang publik, kerap menyampaikan kritik dan analisis terhadap kebijakan pemerintah melalui media massa maupun forum diskusi.
Dengan kombinasi latar belakang akademik, pengalaman profesional, dan peran aktif dalam advokasi kebijakan, Bhima Yudhistira menjadi salah satu suara penting dalam diskursus ekonomi Indonesia, khususnya dalam isu keadilan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
Pada Jumat (27/3/2026) lalu, Bhima Yudhistira menyebut, terdapat upaya bagi pemerintah untuk menyelematkan fiskal dengan mengalokasikan anggaran besar pada beberapa program kerja yang sedang berjalan saat ini.
Dirinya beranggapan, apabila anggaran tersebut bisa dialokasikan, maka subsidi untuk energi dan juga Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa tetap terjaga.
"Soal subsidi energi harus dijaga bukan dengan naikan harga BBM atau LPG, tapi geser anggaran dulu," kata Bhima kepada Tribunnewscom.
Menurut dia, terdapat program kerja yang sejatinya tidak terlalu urgent dikedepankan di kondisi menghadapi krisis energi saat ini.
Adapun program kerja yang dimaksud yakni, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direncanakan menelan anggaran Rp335 Triliun di 2026 ini dan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hingga proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Perlu ada pembicaraan APBN Perubahan di DPR. Ada pos belanja yang belum urgen bisa dipangkas," ucap Bhima.
"MBG dan Kopdes MP, pembangunan IKN total bisa hemat 340 triliun," sambung dia.
Menurut Bhima, dengan adanya alokasi anggaran tersebut, maka pemerintah akan memiliki cadangan anggaran di tahun ini, serta memberikan relaksasi terhadap defisit APBN.
"Cukup (anggaran itu) untuk tambal pelebaran defisit APBN," tutur dia.
Hal senada juga disampaikan oleh Pengamat Ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet yang menyebut, kebijakan untuk menaikkan harga BBM seperti yang dilakukan oleh beberapa negara tetangga saat ini sejatinya dijadikan opsi terakhir bagi pemerintah RI.
Pasalnya menurut dia, dengan kebijakan kenaikan harga BBM, pengaruhnya justru berpotensi makin memburuk karena melemahnya daya beli masyarakat.
"Kenaikan harga itu opsi, tapi sebaiknya jadi pilihan terakhir karena dampaknya langsung ke inflasi dan daya beli," kata Yusuf.
Dirinya lantas meminta kepada pemerintah untuk bisa mengendalikan tekanan terhadap fiskal RI ini dengan upaya lain, yakni melakukan efisiensi belanja program kerja.
Kata dia, terdapat beberapa pos program yang sejatinya menelan anggaran cukup besar. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
"Yang lebih penting di tahap awal adalah mengelola tekanan fiskalnya dulu. Artinya, pemerintah perlu memastikan subsidi energi tetap terkendali, misalnya dengan memperketat penyaluran agar lebih tepat sasaran dan mengurangi kebocoran," kata dia.
"Di saat yang sama, perlu ada efisiensi belanja, terutama dari program-program yang ruang penyesuaiannya masih ada, supaya beban subsidi tidak langsung mendorong defisit melebar," sambung Yusuf.
Dirinya lantas menaruh fokus pada program kerja dengan anggaran jumbo di tahun ini, yakni MBG yang menurutnya menjadi salah satu opsi untuk dibahas penyesuaian anggarannya.
"Dengan alokasi anggaran yang sangat besar, MBG secara realistis menjadi salah satu pos yang paling punya ruang untuk penyesuaian," ucap Yusuf.
Akan tetapi ditegaskan Yusuf, bukan berarti program MBG tersebut tidak penting, namun dalam situasi tekanan fiskal seperti saat ini, pemerintah perlu melihat ulang skala kecepatan implementasi, atau bahkan penajaman targetnya supaya beban anggarannya lebih fleksibel.
Terlebih kata dia, saat harga energi naik, subsidi bisa membengkak cukup cepat, kalau tidak ada ruang dari sisi belanja lain, tekanan ke defisit anggaran diyakini akan langsung berdampak.
"Di titik ini, program seperti MBG jadi relevan untuk dikaji karena dia menyerap anggaran besar yang sebenarnya bisa sebagian dialihkan sementara untuk meredam shock energi," tandas dia.
===
Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.
Klik di sini untuk untuk bergabung
