TRIBUNLOMBOK.COM - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) resmi menjalin kerja sama strategis dalam rangka memperkuat kesiapan tenaga kesehatan Indonesia untuk bersaing di pasar kerja internasional.
Kerja sama tersebut diwujudkan melalui pembentukan Migrant Career Center di seluruh Politeknik Kesehatan (Poltekkes) di bawah naungan Kementerian Kesehatan.
Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyiapan Pekerja Migran Indonesia Bidang Kesehatan, yang berlangsung di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, pada Kamis (2/4/2026).
Penandatanganan disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani.
Langkah ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya permintaan tenaga kesehatan dari berbagai negara, sekaligus kebutuhan mendesak untuk memastikan perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi pekerja migran Indonesia di sektor kesehatan.
Baca juga: 357 Nakes Non Database di Lombok Tengah Akan Dialihkan Jadi Tenaga Profesional Melalui Skema BLUD
Wamenkes Dante menekankan pentingnya sinergi antara kedua kementerian demi memberikan kepastian bagi tenaga kesehatan yang ingin berkarier di luar negeri.
"Sinergi dengan KP2MI sangat penting untuk memfasilitasi tenaga kesehatan kita agar bisa berkarier secara profesional di mancanegara dengan perlindungan hukum dan kesejahteraan yang pasti," ujar Dante.
Wamen Christina menegaskan bahwa inti dari kerja sama ini adalah aspek perlindungan serta pemastian agar setiap pekerja memahami hak dan kewajibannya sebelum ditempatkan di luar negeri.
"Pembentukan Migrant Career Center di 38 Poltekkes akan menyediakan ekosistem informasi menyeluruh, termasuk skema pembiayaan, demi memperkuat daya saing pekerja migran Indonesia di pasar internasional," kata Christina.
Migrant Career Center yang akan didirikan di 38 Poltekkes Kemenkes dirancang sebagai pusat layanan terpadu (one-stop service) bagi mahasiswa, alumni Poltekkes, maupun masyarakat umum.
Melalui pusat layanan ini, calon pekerja migran dapat mengakses informasi mengenai peluang kerja, skema pembiayaan, hingga fasilitas penempatan yang legal dan prosedural.
Selain pengembangan kapasitas, ruang lingkup kerja sama ini juga mencakup pertukaran data antarinstansi serta sosialisasi masif mengenai migrasi aman, guna mencegah terjadinya penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai prosedur.
Indonesia sesungguhnya memiliki modal yang sangat besar. Setiap tahun, 38 Poltekkes Kemenkes meluluskan lebih dari 42.000 tenaga kesehatan.
Pada tahun 2029, Indonesia diproyeksikan mengalami surplus lulusan keperawatan hingga lebih dari 50.000 orang.
"Kita akan menghadapi surplus lulusan keperawatan di Indonesia sebanyak 50.000 orang pada tahun 2029. Saat ini, baru sekitar 10 persen yang terserap bekerja di luar negeri. Artinya, ada potensi 90 persen lagi yang sangat besar untuk kita maksimalkan," tutur Dante.
Namun demikian, potensi tersebut belum diimbangi dengan penyerapan yang optimal.
Sejak 2021, tercatat permintaan sekitar 33.000 tenaga kesehatan dari berbagai negara, antara lain Jepang, Jerman, Arab Saudi, dan Qatar.
Akan tetapi, Indonesia baru mampu memenuhi sekitar 20 persen dari total kebutuhan tersebut. Bahkan dalam tiga tahun terakhir, hanya sekitar 1.100 lulusan Poltekkes yang berhasil ditempatkan di pasar global.
Kesenjangan ini, menurut pihak Kemenkes, bukan disebabkan oleh rendahnya kompetensi klinis para lulusan, melainkan oleh minimnya kesiapan berbahasa asing, kemampuan adaptasi budaya, serta belum terstrukturnya ekosistem penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, Yuli Farianti, menyatakan bahwa melalui kemitraan ini, pemerintah berkomitmen untuk menyediakan skema pemberangkatan yang transparan dan terstruktur, sehingga para lulusan tidak lagi menghadapi ketidakpastian dalam mengejar peluang kerja di luar negeri.
"Selama ini banyak lulusan kita yang punya potensi, tetapi belum memiliki jalur yang jelas untuk ke luar negeri. Dengan kerja sama ini, kita ingin memastikan jalur itu ada, jelas, dan aman," pungkas Yuli.
(*)
