Oleh: M. Zubair, S.H., M.H,
Praktisi Pemerintahan Daerah pada Pemkab Bireuen
SEBAGIAN kecil korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang sebelumnya masih tinggal di tenda-tenda, terutama yang berada di pusat pemerintahan Kabupaten Bireuen, kini telah kembali ke desa masing-masing.
Para penyintas bencana tersebut pulang setelah adanya jaminan bahwa hunian tetap akan segera dibangun bagi mereka oleh Bupati Bireuen, Mukhlis, ST.
Di tengah kondisi tersebut, langkah yang diambil oleh Bupati Mukhlis patut diapresiasi sebagai sebuah ikhtiar yang tidak biasa.
Alih-alih hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah yang terbatas, ia memilih jalan kolaborasi dengan pihak swasta untuk menghadirkan hunian tetap bagi para korban.
Ini bukan hanya solusi pragmatis, tetapi juga cerminan kepemimpinan adaptif yang mampu membaca situasi dan memanfaatkan potensi yang ada.
Baca juga: Urgensi Penetapan Ulang Batas Wilayah Pascabencana
Dalam konteks ini, langkah Bupati Mukhlis menggandeng sektor swasta patut dipahami sebagai upaya keluar dari jebakan pola lama penanganan bencana yang sering kali lamban dan birokratis.
Namun, pada saat yang sama, langkah ini juga menjadi “taruhan kebijakan”: apakah akan berhasil menjadi model kolaborasi progresif, atau justru terjebak dalam problem klasik tata kelola.
Selama ini, penanganan pascabencana di banyak daerah cenderung berhenti pada fase tanggap darurat dan rehabilitasi awal.
Hunian sementara menjadi solusi yang berkepanjangan, sementara hunian tetap kerap tertunda karena persoalan anggaran, lahan, dan koordinasi lintas sektor.
Kita tidak bisa menutup mata bahwa setiap bencana selalu diikuti dengan persoalan klasik: keterbatasan anggaran, lambannya proses rehabilitasi, serta panjangnya birokrasi dalam penanganan pascabencana.
Sering kali, korban harus berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tinggal di hunian sementara yang jauh dari kata layak.
Oleh sebab itu, kehadiran negara melalui pemerintah daerah memang menjadi kewajiban utama.
Namun, realitas menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah tidak selalu mampu menjawab seluruh kebutuhan secara cepat dan menyeluruh. Di sinilah diperlukan pendekatan baru yang lebih inklusif dan kolaboratif.
Langkah Bupati Mukhlis yang menggandeng sektor swasta, seperti pembangunan hunian tetap di Kecamatan Jangka oleh Yayasan Darul Tauhid Bandung, menjadi penting karena membuka ruang partisipasi yang lebih luas.
Swasta tidak lagi dipandang sekadar entitas bisnis, tetapi sebagai mitra strategis dalam pembangunan sosial.
Kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan hunian tetap merupakan pendekatan yang memiliki banyak keunggulan.
Pertama, dari sisi pendanaan, keterlibatan swasta dapat mempercepat realisasi pembangunan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada APBD maupun APBN.
Kedua, dari sisi manajemen dan efisiensi, sektor swasta sering kali memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, inovasi, dan kualitas pembangunan. Ketiga, kolaborasi ini juga memperkuat semangat gotong royong dalam skala yang lebih luas, di mana semua pihak turut bertanggung jawab terhadap pemulihan pascabencana.
Namun, kolaborasi ini tentu tidak boleh berjalan tanpa arah. Pemerintah tetap harus menjadi aktor utama yang memastikan bahwa pembangunan hunian tetap dilakukan secara adil, transparan, dan tepat sasaran. Jangan sampai niat baik justru melahirkan persoalan baru, seperti ketimpangan distribusi atau kualitas bangunan yang tidak memadai.
Penting untuk dipahami bahwa hunian tetap bukan hanya sekadar bangunan fisik. Ia adalah fondasi bagi kehidupan yang lebih baik. Di dalam rumah itulah anak-anak kembali belajar, keluarga kembali merajut kebersamaan, dan masyarakat mulai membangun kembali masa depan mereka.
Oleh karena itu, pembangunan hunian tetap harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari lokasi yang aman dari potensi bencana, akses terhadap fasilitas umum, hingga kelayakan lingkungan. Jangan sampai rumah yang dibangun justru berada di kawasan rawan yang berpotensi menimbulkan bencana serupa di masa depan.
Selain itu, pendekatan pembangunan juga perlu melibatkan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek. Aspirasi korban harus didengar agar hunian yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.
Apa yang dilakukan oleh Bupati Mukhlis menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang responsif dan solutif. Dalam situasi krisis, seorang pemimpin dituntut tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi juga mampu mengambil keputusan yang berdampak nyata.
Keberanian untuk membuka ruang kolaborasi dengan swasta adalah langkah strategis yang tidak selalu mudah. Dibutuhkan kepercayaan, komunikasi yang baik, serta komitmen untuk menjaga integritas dalam setiap prosesnya.
Lebih dari itu, langkah ini juga memberikan pesan kuat bahwa penanganan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama.
Meski demikian, jalan menuju pemulihan tentu tidak tanpa tantangan. Koordinasi antar pihak, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, serta memastikan keberlanjutan program menjadi hal-hal yang harus terus diperhatikan.
Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa kolaborasi ini tidak bersifat jangka pendek semata. Ke depan, model kerja sama seperti ini dapat dijadikan sebagai pola dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan lainnya.
Harapannya, hunian tetap yang dibangun tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi benar-benar menjadi awal dari kehidupan baru yang lebih baik bagi para korban.
Bencana memang tidak bisa dihindari, tetapi dampaknya dapat diminimalisir melalui kebijakan yang tepat dan kerja sama yang solid. Upaya Bupati Mukhlis dalam menggandeng sektor swasta untuk menghadirkan hunian tetap adalah contoh nyata bahwa di tengah keterbatasan, selalu ada ruang untuk menghadirkan solusi.
Dari tenda darurat menuju rumah yang layak, perjalanan para korban mungkin masih panjang. Namun, dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen yang tulus, harapan itu bukan sesuatu yang mustahil.
Kini, yang dibutuhkan adalah konsistensi dan pengawalan bersama agar ikhtiar ini benar-benar sampai pada tujuan: menghadirkan kepastian hunian tetap bagi para korban dan mengembalikan kehidupan yang lebih bermartabat bagi masyarakat Bireuen. Harapan tersebut seperti tergambar dalam puisi di bawah ini:
Di tanah luka yang belum reda,
langkah itu tak pernah jeda.
Bupati Mukhlis merajut asa,
menggandeng tangan dunia usaha.
Bukan sekadar janji di udara,
tapi kerja nyata penuh makna.
Dari kolaborasi yang terjaga,
lahirlah harapan bagi mereka.
Rumah-rumah tumbuh di tanah harap,
menghapus duka yang sempat menetap.
Bagi penyintas, ini bukan sekadar tempat,
melainkan hidup yang kembali hangat. (*)
