SURYA.co.id – Pertemuan mengejutkan antara ahli digital forensik Rismon Sianipar dan Ketua Jokowi Mania Andi Azwan pada awal April 2026 menandai babak baru dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Jika sebelumnya publik disuguhi perdebatan teknis soal keaslian dokumen, kini arah pembicaraan keduanya bergeser ke isu yang lebih sensitif: pendanaan atau “bohir” di balik bergulirnya isu tersebut.
Pertemuan yang ditayangkan melalui kanal YouTube Catatan Andi Azwan itu memperlihatkan keduanya duduk bersama dan membahas kemungkinan adanya pihak berkepentingan yang membiayai polemik ijazah selama bertahun-tahun.
Fokus pembahasan tak lagi sekadar benar atau salah secara teknis, melainkan siapa yang berada di belakang layar dan memiliki kepentingan politik maupun finansial.
Secara logika, sebuah isu besar yang bertahan lama di ruang publik membutuhkan dukungan logistik yang tidak kecil.
Inilah yang kemudian menjadi pertanyaan baru bagi Rismon dan Andi Azwan, siapa yang diuntungkan dari isu ini, baik secara politik maupun finansial?
Rismon bahkan mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada penyidik Polda Metro Jaya agar penyelidikan tidak berhenti pada polemik permukaan saja.
"Saya sudah jelaskan kepada penyidik kalau mau menyelesaikan kasus ini, selesaikan pendananya. Selesaikan aktor otak di belakangnya," kata Rismon Sianipar saat berbincang dengan Andi Azwan, dikutip SURYA.co.id dari kanal YouTube Catatan Andi Azwan, Minggu (5/4/2026).
Baca juga: Masalah Baru Rismon Sianipar di Kasus Ijazah Jokowi, Terancam Dilaporkan JK, Ini Duduk Perkaranya
"Catatan Andi Azwan benar ya, ada bohir (penyokong dana di balik isu ijazah palsu Jokowi)," ucap Andi Azwan.
Dari pernyataan tersebut, muncul dugaan adanya dana operasional yang digunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari pengumpulan data, menghadirkan saksi, hingga menggerakkan kampanye opini di media sosial.
Jika benar, maka isu ijazah bukan sekadar polemik akademik, melainkan bagian dari operasi yang lebih besar.
Hubungan Rismon dan Andi Azwan sebelumnya dikenal panas.
Keduanya bahkan sempat nyaris terlibat adu jotos saat berdebat soal ijazah Jokowi di salah satu program televisi pada Agustus 2025.
Saat itu, perdebatan memanas ketika Andi Azwan mengungkap kejanggalan ijazah Rismon Sianipar di Universitas Yamaguchi.
Kini situasinya berubah. Rismon membawa keahlian pelacakan jejak digital, sementara Andi Azwan memiliki jaringan dan perspektif politik.
Kolaborasi ini dinilai sebagai sinyal perubahan strategi: dari perdebatan terbuka menjadi penelusuran aktor di balik layar.
Rismon juga menyinggung adanya pengacara dari kubu Roy Suryo yang diduga hanya menjalankan perintah pihak tertentu.
"'Oh, maaf Bang, saya disuruh AS.'," ujar Rismon menirukan ucapan salah satu kuasa hukum Roy Suryo.
"Kejam enggak itu?" imbuhnya.
Rismon juga mengaku telah menyampaikan enam poin kepada penyidik, termasuk pengakuannya merasa dimanfaatkan dalam pusaran isu tersebut.
"Kepada penyidik saya bilang ada enam poin. Salah satunya adalah saya merasa dieksploitasi menjadi free political tool yang anytime bisa disposable, dibuang kapan saja, dipenjarain kapan saja," kata Rismon.
Pernyataan ini menguatkan dugaan bahwa ada kepentingan yang lebih besar daripada sekadar perdebatan akademik.
Munculnya kembali isu ijazah pada 2026 memunculkan spekulasi politik.
Tahun ini merupakan periode penting dalam dinamika politik nasional, terutama terkait suksesi kepemimpinan dan peta kekuatan baru.
Dalam konteks ini, isu lama bisa menjadi “kartu politik” bernilai tinggi jika dimainkan oleh pihak yang memiliki sumber daya besar.
Spekulasi pun berkembang: apakah pengusutan soal “bohir” ini merupakan langkah untuk membersihkan panggung politik dari pengaruh penyokong dana tertentu? Atau justru bagian dari pertarungan kekuatan besar yang selama ini bermain di balik layar tanpa terlihat publik?
Pertemuan Rismon Sianipar dan Andi Azwan tampaknya bukan sekadar rekonsiliasi dua tokoh yang sebelumnya berseteru.
Lebih dari itu, pertemuan tersebut bisa dibaca sebagai awal dari aliansi baru untuk mengungkap siapa aktor pendana di balik polemik ijazah yang telah berlangsung lama.
Pada akhirnya, publik berhak mengetahui apakah isu ijazah ini benar-benar murni upaya mencari kebenaran, atau justru hanya instrumen pesanan yang digerakkan oleh kepentingan politik dan dibiayai oleh seorang “bohir” misterius yang hingga kini masih berada di balik bayang-bayang kekuasaan.
Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan mengungkap ada agenda besar di balik isu ijazah palsu yang sudah empat tahunan bergulir.
Jokowi selama ini diam saja dan tidak banyak menanggapi karena dia yakin dengan ijazah asli yang dipegangnya.
Dia tidak menunjukkan ijazah karena dua alasan. Pertama, karena ada aduan di Bareskrim.
"Yang kedua, saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya, yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu. Coba dibuktikannya seperti apa?," katanya dikutip dari wawancara eksklusif Kompas TV pada Selasa (9/12/2025).
Menurut Jokowi, akan lebih baik kalau pembuktian tudingan ijazah palsu ini di pengadilan karena akan kelihatan proses hukum yang adil.
"Karena yang membuat ijazah saya sudah menyampaikan asli, masih tidak dipercaya, gimana?," kata Jokowi sambil tersenyum.
Jokowi melihat ada agenda besar politik dan ada operasi politik sehingga isu ijazah palsu ini sampai bertahun-tahun tidak selesai.
Menurut Jokowi, ada keinginan pihak tertentu yang mau men-downgrade dan menurunkan reputasi yang dia miliki.
"Meskipun saya enggak merasa punya reputasi apa-apa," ujarnya sambil tersenyum.
Kenapa harus diturunkan reputasinya?
Jokowi menduga ada kepentingan politik di baliknya.
"Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekkan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh? Semua dilakukan untuk apa? Kalau hanya untuk main-main kan mesti ada kepentingan politiknya di situ," katanya.
Jokowi pun masih dengan keyakinannya bahwa ada orang besar di balik isu ijazah palsu terhadap dirinya.
"Saya pastikan. Iya," katanya.
Siapa orang besar itu?
"Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi (saya) tidak tidak berusaha sampaikan," jawabnya.
Menurut Jokowi, di tengah masa-masa ekstrem seperti ini, seharusnya konsentrasi untuk hal yang besar, untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini.
"Misalnya tadi yang berkaitan dengan menghadapi masa-masa ekstrem, menghadapi masa-masa perubahan karena artificial intelligence, karena humanoid robot. Sehingga jangan malah kita energi besar kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya ya urusan ringan," ujarnya.
Masih dalam wawancara eksklusif Kompas TV, Jokowi juga menutup pintu mediasi di kasus tudingan ijazah palsu yang kini sudah menyeret Roy Suryo Cs sebagai tersangka.
Menurut Jokowi untuk pembelajaran bersama, kasus ini lebih baik diputuskan di ranah hukum.
"Iya, untuk pembelajaran kita semuanya. Bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, memfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang," kata Jokowi dikutip dari wawancara Eksklusif Kompas TV pada Selasa (9/12/2025).
Jokowi berharap demi penegakan hukum kasus ini bisa diputus di pengadilan.
"Akan lebih baik untuk pembelajaran kita semuanya," katanya.
Jokowi juga berjanji akan menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan.
"Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya akan saya bawa," tegasnya.
Jokowi khawatir jika isu ijazah palsu ini terus bergulir, maka akan merembet yang lainnya seperti menteri, presiden, gubernur, bupati, walikota, dengan semuanya dengan tuduhan asal-asalan.
"Ini untuk pembelajaran kita semuanya," tegasnya.
