Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Andika Satria Bharata
TRIBUNPALU.COM, SIGI - Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Lindu, tepatnya di Desa Tomado, untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas pendukung menjelang pelaksanaan Festival Danau Lindu 2026 yang dijadwalkan berlangsung pertengahan tahun ini.
Kunjungan tersebut tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi menjadi bagian dari langkah evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan kawasan wisata Danau Lindu sebagai salah satu destinasi unggulan Kabupaten Sigi.
Dalam agenda itu, Bupati turut didampingi Ketua TP-PKK Sigi Siti Halwiah serta sejumlah pimpinan OPD lintas sektor.
Sejumlah kepala dinas yang hadir di antaranya Kepala Dinas PUTR Edy Dwi Saputro, Kepala Dinas Sosial Ariyanto, Kepala Dinas Pariwisata Jufrin, Kepala BKAD Mahmud, Kepala Bapperida Agus Munandar, Kepala Dinas Perkim Amrin, Kepala Dinas Dikbud Hajar Modjo, serta Kepala Distanhorbun Mohamad Afit Lamakarate.
Kehadiran unsur kecamatan, pemerintah desa, tenaga kesehatan, hingga pihak puskesmas menunjukkan pendekatan kolaboratif yang dibangun dalam pengembangan kawasan tersebut.
Baca juga: Benahi Wajah Kawasan, Bupati Sigi Tekankan Penataan Lindu Jelang Festival Danau Lindu 2026
Dalam peninjauan lapangan, Bupati menyoroti persoalan mendasar yang dinilai masih menjadi kendala utama, yakni ketersediaan air bersih.
Ia menegaskan perlunya pembenahan total sistem distribusi air dengan mengganti jaringan pipa lama menggunakan material yang lebih berkualitas agar dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata.
Selain itu, ia juga mengarahkan penerapan sistem meterisasi air di setiap rumah warga sebagai bagian dari upaya penataan pengelolaan yang lebih tertib dan berkelanjutan.
Menurutnya, skema awal dapat diberikan secara gratis, namun ke depan perlu diatur agar memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Awalnya bisa digratiskan untuk masyarakat, namun ke depan perlu diatur agar ada kontribusi yang masuk sebagai PAD, sehingga manfaatnya bisa kembali ke masyarakat,” tegas Rizal.
Di sektor pariwisata, perhatian Bupati juga tertuju pada kondisi fasilitas penginapan sederhana atau “kotek” yang berada di sekitar kawasan Danau Lindu.
Ia meminta dilakukan perbaikan menyeluruh, tidak hanya pada tampilan luar tetapi juga kualitas interior, agar mampu memenuhi standar kenyamanan wisatawan.
Menurutnya, pengalaman pengunjung menjadi faktor penting dalam membangun citra destinasi. Karena itu, kesiapan fasilitas dasar harus menjadi prioritas sebelum promosi wisata dilakukan secara lebih luas.
“Kalau kita ingin orang datang ke Lindu, maka kita harus pastikan tempat ini nyaman. Kita sendiri harus bangga dulu dengan daerah ini,” ujarnya di hadapan camat, kepala desa, dan masyarakat setempat.
Tak hanya fokus pada sektor wisata, Bupati juga menyinggung pentingnya penataan kawasan pelabuhan serta akses pendukung lainnya.
Baca juga: Bupati Sigi Tegaskan Penataan Menyeluruh Kawasan Lindu Jelang Festival Danau Lindu 2026
Pemerintah daerah, kata dia, telah menyiapkan anggaran ratusan juta rupiah untuk mendukung pembenahan tersebut, termasuk penataan satu pelabuhan utama agar lebih representatif dan fungsional.
Langkah ini dinilai strategis karena aksesibilitas menjadi faktor kunci dalam mendukung mobilitas wisatawan maupun distribusi logistik masyarakat di kawasan Lindu yang relatif terpencil.
Di sektor pertanian, Rizal mendorong optimalisasi lahan tidur melalui program oplah (optimalisasi lahan), khususnya pada bekas sawah yang tidak lagi produktif. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat lokal.
Dengan mengintegrasikan sektor pariwisata dan pertanian, Pemerintah Kabupaten Sigi berupaya menciptakan efek ganda (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah Lindu.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari langkah konkret pemerintah daerah dalam memastikan Festival Danau Lindu 2026 tidak hanya sukses sebagai event tahunan, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan dasar, serta kesejahteraan masyarakat setempat. (*)
