Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Galih Lintartika

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pasuruan turun tangan melakukan pembinaan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terindikasi mengalami penurunan kinerja.

Langkah ini diambil menyusul munculnya laporan dan temuan adanya oknum PPPK yang dinilai kurang disiplin hingga tidak optimal dalam menjalankan tugas setelah menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan.

Baca juga: Pura-pura Coba Test Drive, Motor PCX Milik Samsul Arifin Malah Raib di Pangarengan

Kepala BKPSDM Kabupaten Pasuruan, Faturrahman mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan pejabat yang membidangi kepegawaian di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan koordinasi dan evaluasi.

"Ada indikasi sebagian kecil PPPK yang kinerjanya menurun, bahkan terkesan santai dan tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Ini langsung kami tindak lanjuti," ujarnya, Senin (6/4/2026).

Tak berhenti pada koordinasi, BKPSDM juga melakukan langkah konkret dengan turun langsung ke lapangan.

Menurutnya, pembinaan dilakukan untuk mengingatkan para PPPK agar tidak menyalahgunakan amanah sebagai aparatur negara.

Faturrahman menjelaskan, penyerahan SK seharusnya menjadi titik awal peningkatan kinerja, bukan sebaliknya.

Karena itu, kata dia, pihaknya menegaskan komitmen untuk memperketat pengawasan.

"Kami ingatkan, setelah menerima SK, kinerja tidak boleh menurun. Justru harus semakin meningkat sebagai bentuk tanggung jawab," tegasnya.

BKPSDM juga menyiapkan mekanisme penindakan bagi PPPK yang terbukti melanggar disiplin.

Sanksi akan diberikan secara bertahap, mulai dari teguran hingga sanksi berat sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, pihaknya belum merinci jumlah pasti PPPK yang mengalami penurunan kinerja.

Dari total sekitar 16.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pasuruan, lebih dari separuhnya merupakan PPPK.

Dengan komposisi tersebut, keberadaan PPPK dinilai memiliki peran strategis dalam menopang kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan dinilai menjadi kunci untuk menjaga kualitas kinerja aparatur.

"Kami berharap seluruh PPPK dapat menjaga integritas dan profesionalisme."

"Seiring dengan kepercayaan yang telah diberikan dalam mendukung jalannya pemerintahan," tutupnya.