TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Tekanan geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai dirasakan industri petrokimia dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengungkapkan pelaku usaha terus mencermati arah pasar, terutama terkait pasokan bahan baku utama seperti nafta.

Nafta adalah cairan hidrokarbon hasil olahan minyak bumi yang menjadi bahan baku utama industri petrokimia, khususnya untuk memproduksi plastik dan turunannya. Di Indonesia, kebutuhan nafta mencapai sekitar 3 juta ton per tahun dan seluruhnya masih bergantung pada impor.

Baca juga: Harga Plastik Melonjak Imbas Perang Timteng, Masyarakat Kelas Bawah Paling Terdampak

Struktur industri yang masih bergantung pada impor memperbesar kerentanan terhadap gejolak eksternal. Kebutuhan bahan baku yang tinggi belum sepenuhnya diimbangi oleh kapasitas produksi domestik.

"Untuk nafta kebutuhan 3 juta ton per tahun dan 100 persen impor. Untuk bahan baku plastik seperti PE (Polyethylene), PP (Polypropylene), PET (Polyethylene Terephthalate), PS (Polystyrene), dan PVC (Polyvinyl Chloride) dan lainnya sekitar 8 juta ton, dengan 50 persen masih impor," katanya kepada wartawan.

Ketergantungan terhadap nafta menjadi titik krusial bagi industri ini dan Ia berharap pasokan nafta lancar. Gangguan distribusi sedikit saja dapat langsung memengaruhi rantai produksi. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, pelaku industri mulai membuka opsi penggunaan bahan baku alternatif.

"Nol persen bea masuk LPG sebagai bahan baku alternatif. Pasokan gas," kata Fajar.

Ketersediaan energi dinilai menjadi faktor yang lebih mendesak dibandingkan relaksasi kebijakan fiskal. Tanpa jaminan pasokan yang stabil, efisiensi dan daya saing industri sulit dipertahankan di tengah tekanan global yang meningkat.

Di sisi lain, situasi global yang tidak menentu juga mendorong banyak negara memperketat pengamanan pasokan. Lonjakan permintaan di sejumlah kawasan menjadi sinyal meningkatnya kekhawatiran terhadap ketersediaan bahan baku di pasar internasional.

Upaya untuk mengurangi ketergantungan pada satu kawasan pun mulai dilakukan. Pelaku industri bersama pemerintah membuka komunikasi dengan berbagai negara alternatif sebagai sumber pasokan baru, meski konsekuensi logistik menjadi tantangan tersendiri.

"Sudah mulai komunikasi dengan Asia Tengah, Afrika, dan Amerika. Yang jelas lead time lebih lama, paling cepat sekitar 50 hari. Semua negara sedang berusaha untuk mengamankan feedstock" jelas Fajar.

Dalam kondisi seperti saat ini, persaingan mendapatkan bahan baku semakin ketat karena hampir semua negara berada dalam posisi yang sama, yakni mengamankan kebutuhan industri masing-masing. Strategic Research Manager di Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa durasi konflik menjadi faktor penentu utama dalam membaca arah dampaknya.

Baca juga: Soal Kenaikan Harga Plastik Imbas Perang, Industri Minta Insentif Pajak dan Masyarakat Berhemat

“Kalau kita melihat konflik Timur Tengah ini dalam kerangka skenario, kuncinya sebenarnya ada pada durasi. Selama konflik masih berkaitan dengan tujuan strategis seperti tekanan politik atau perubahan rezim, maka kecil kemungkinan selesai dalam waktu cepat. Artinya, yang kita hadapi bukan lagi sekadar gejolak jangka pendek, tapi tekanan yang bisa berubah menjadi lebih struktural,” ujarnya.

Meski demikian, dalam fase awal ini pemerintah dinilai masih memiliki ruang untuk merespons melalui kebijakan yang fleksibel, baik dari sisi fiskal maupun stabilitas nilai tukar. Namun, tantangan akan berubah signifikan jika konflik berlangsung lebih lama, misalnya hingga enam bulan atau lebih. Pada titik tersebut, tekanan dinilai tidak lagi bersifat sementara.

Dalam menghadapi situasi tersebut, Yusuf menekankan pentingnya respons kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga adaptif terhadap skenario jangka panjang.

“Dalam jangka pendek, pemerintah perlu menjaga fleksibilitas fiskal dan memastikan subsidi semakin tepat sasaran, sambil menjaga stabilitas nilai tukar. Tapi kalau konflik berlanjut lebih lama, penyesuaian yang lebih struktural menjadi tidak terhindarkan,” katanya.

Di sisi industri, terutama sektor yang bergantung pada energi dan bahan baku impor seperti kimia, diperlukan dukungan kebijakan agar tetap bertahan di tengah tekanan biaya.

“Dalam jangka pendek, yang paling mendesak adalah insentif fiskal yang targeted, seperti subsidi energi untuk industri kecil dan menengah yang paling rentan, insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam efisiensi energi, serta akses pembiayaan yang lebih longgar agar arus kas tetap terjaga,” jelas Yusuf.

Terkait opsi kebijakan impor energi, ia melihat adanya ruang untuk langkah darurat, namun tetap perlu kehati-hatian agar tidak berdampak pada sektor hulu domestik.

Baca juga: Efek Domino Industri Mengintai, Gangguan Nafta Bisa Tekan Manufaktur dan PDB

“Terkait bea masuk gas atau LPG impor, ini bisa menjadi opsi dalam situasi darurat, terutama untuk menekan biaya input dan mempercepat diversifikasi pasokan. Namun kebijakan ini sebaiknya bersifat temporer dan selektif,” ujarnya.

Dalam jangka panjang, tantangan yang lebih besar justru terletak pada struktur industri nasional yang masih bergantung pada impor, khususnya di sektor kimia. Padahal Indonesia memiliki potensi untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

“Selama ini kita memiliki bahan baku seperti gas, sawit, dan mineral, tetapi rantai industrinya tidak terbangun secara utuh. Akibatnya, kita mengekspor bahan mentah dan mengimpor produk turunannya,” kata Yusuf.

Karena itu, strategi hilirisasi dan integrasi industri dinilai menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Pengembangan petrokimia berbasis gas domestik, hilirisasi sawit ke oleokimia, serta pemanfaatan mineral untuk industri kimia lanjutan menjadi kunci. Di saat yang sama, pembangunan kawasan industri yang terintegrasi juga penting agar tercipta efisiensi dan daya saing yang lebih kuat dibanding produk impor,” pungkasnya.

Tertekan

Tekanan global akibat konflik di Timur Tengah mulai merambat ke sektor strategis dalam negeri. Industri petrokimia menjadi salah satu yang paling rentan, seiring tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor, khususnya nafta.

Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, menilai gangguan pasokan bahan baku akan langsung menekan kapasitas produksi industri petrokimia dan memicu efek berantai ke berbagai sektor lainnya.

“Ketika bahan baku terganggu, volume produksi pasti akan terdampak. Dampaknya tidak hanya di sektor petrokimia, tetapi juga menjalar ke industri lain yang bergantung pada pasokan tersebut,” ujar Esther, Kamis (26/3/2026).

Sebagai sektor hulu, industri petrokimia memasok bahan baku bagi berbagai industri manufaktur. Karena itu, gangguan pasokan berpotensi menekan aktivitas produksi secara luas.

“Jika pasokan terganggu, maka industri manufaktur secara keseluruhan akan mengalami perlambatan dari sisi produksi,” jelasnya.

Penurunan output tersebut pada akhirnya berimplikasi langsung terhadap kinerja ekonomi nasional.

“Ketika output menurun, kontribusi terhadap PDB juga akan berkurang. Artinya, pertumbuhan ekonomi berpotensi tertekan,” tegas Esther.

Di tengah situasi tersebut, sejumlah negara seperti Jepang dan Korea Selatan telah bergerak cepat mengamankan pasokan melalui jalur diplomasi. Menurut Esther, Indonesia perlu mengambil langkah serupa.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah negosiasi, apalagi Indonesia memiliki hubungan yang cukup baik dengan negara-negara di Timur Tengah. Ini penting karena sekitar 70 persen pasokan nafta kita berasal dari kawasan tersebut,” ujarnya.

Tingginya ketergantungan ini dinilai menjadi titik lemah struktural yang perlu segera diantisipasi, terutama jika konflik berlangsung berkepanjangan.

“Dengan ketergantungan yang tinggi, setiap gangguan suplai akan sangat terasa dampaknya,” tambahnya.

Selain risiko pasokan, tekanan juga datang dari sisi harga. Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan berpotensi mendorong kenaikan biaya produksi.

“Jika suplai menurun sementara permintaan tetap, maka harga akan naik. Kenaikan biaya produksi ini sulit dihindari,” jelas Esther.

Ia menambahkan, substitusi bahan baku nafta tidak mudah dilakukan dalam waktu singkat, mengingat kompleksitas dan spesifikasi industri petrokimia.

“Tidak mudah mencari pengganti dengan spesifikasi yang sama seperti pasokan dari Timur Tengah,” katanya.

Dalam jangka panjang, Esther menekankan pentingnya penguatan kemandirian industri nasional melalui diversifikasi sumber bahan baku dan peningkatan kapasitas produksi domestik.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada satu kawasan. Diversifikasi dan penguatan produksi dalam negeri menjadi kunci,” ujarnya.

Di sisi lain, tekanan global juga berdampak pada fiskal negara, terutama akibat lonjakan harga minyak dunia yang melampaui asumsi dalam APBN.

“Harga minyak yang sebelumnya berada di kisaran USD60–70 per barel sempat menyentuh USD100, sementara asumsi APBN berada di sekitar USD70. Ini menciptakan tekanan tambahan pada anggaran,” ungkapnya.

Kenaikan harga tersebut berdampak langsung terhadap beban subsidi energi.

“Setiap kenaikan USD1 per barel berpotensi menambah sekitar Rp6,8 triliun pada APBN,” jelas Esther.

Tekanan semakin besar ketika pelemahan nilai tukar rupiah terjadi di tengah ketidakpastian global.

“Depresiasi Rp100 terhadap dolar AS dapat menambah beban sekitar Rp0,8 triliun pada APBN,” tambahnya.

Dalam kondisi ini, risiko inflasi juga meningkat, terutama akibat potensi kenaikan harga energi.

“Jika subsidi energi dikurangi, maka harga BBM akan naik dan memicu imported inflation,” ujarnya.

Untuk meredam dampak yang lebih luas, Esther mendorong pemerintah memberikan insentif kepada industri, khususnya sektor strategis seperti petrokimia.

“Insentif diperlukan agar industri tetap beroperasi. Jika terjadi perlambatan atau bahkan penutupan, dampaknya akan meluas ke pengangguran dan daya beli masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya alokasi anggaran yang lebih produktif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

“Insentif sebaiknya diarahkan pada sektor produktif karena dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan output ekonomi,” ujarnya.

Di tengah ketidakpastian global, Esther menegaskan perlunya strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi dan industri nasional.

“Pelajaran utamanya adalah kita tidak boleh terlalu bergantung pada pihak luar. Penguatan kemandirian menjadi kunci untuk menghadapi risiko global ke depan,” pungkasnya.