Laporan Reporter Tribunbengkulu.com, Yayan Hartono

TRIBUNBENGKULU.COM, SELUMA - DPRD Kabupaten Seluma menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Bupati Seluma Teddy Rahman-Gustianto dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dukungan tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Seluma, Samsul Aswajar sebagai respons atas rencana pemerintah pusat menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). 

Menurut Samsul, peningkatan PAD menjadi langkah strategis dan realistis yang harus ditempuh pemerintah daerah guna menjaga stabilitas fiskal, tanpa harus mengorbankan pelayanan publik maupun belanja pegawai.

“Kami di DPRD sangat mendukung upaya Bupati dalam meningkatkan PAD. Ini langkah yang tepat untuk menyikapi penerapan UU HKPD ke depan,” ujar Samsul Aswajar dikonfirmasi Selasa (7/4/2026). 

Samsul menegaskan, Pemkab Seluma harus bekerja lebih agresif dalam menggali dan memaksimalkan potensi sumber-sumber PAD yang ada, termasuk melalui penguatan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Menurutnya, optimalisasi Perda menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan serta memperluas basis penerimaan daerah.

Baca juga: Pemkab Seluma Kerahkan Damkar ke Wilayah Terdampak Banjir, Suplai Air Bersih dan Bersihkan Lumpur

“Perlu ada penguatan regulasi. Perda yang ada harus dioptimalkan, bahkan jika perlu dilakukan revisi atau penambahan Perda baru untuk mendukung peningkatan PAD,” tegas politisi Partai Golkar Seluma ini. 

Meski di tengah kondisi efisiensi dan pengetatan anggaran, Samsul mengingatkan agar kebijakan peningkatan PAD tidak dilakukan setengah hati.

Ia menilai masih banyak potensi yang belum tergarap maksimal di Kabupaten Seluma.

Beberapa sektor yang dinilai memiliki peluang besar untuk meningkatkan PAD di antaranya retribusi galian C, pajak sarang burung walet gedung, sektor pariwisata, pajak air bawah tanah, hingga pajak sewa alat berat.

“Potensi kita cukup besar. Tinggal bagaimana pengelolaannya dilakukan secara optimal dan terukur,” katanya.

Selain mendorong optimalisasi potensi PAD, DPRD Seluma juga memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap realisasi PAD tahun anggaran 2026.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian khusus adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang dinilai masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.

“Kami akan lakukan pengawasan, terutama pada sektor-sektor strategis seperti PBB. Ini penting agar target PAD bisa tercapai sesuai yang ditetapkan,” ujarnya.

Samsul juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki potensi pendapatan agar lebih aktif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber PAD baru.

OPD tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga harus mampu membaca peluang dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah.

“OPD harus aktif, jangan hanya menunggu. Harus ada inovasi dan terobosan dalam menggali potensi PAD,” sampai Samsul Aswajar.