TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Ada dua lagi dapur SPPG di Tarakan Kalimantan Utara dihentikan operasionalnya. Jadi totalnya 11 dapur SPPG Tarakan ditutup sementara pengoperasiannya. Tentu dampaknya banyak anak sekolah yang dihentikan pasokan MBG (makan bergizi gratis).

"Benar tambahannya di Tarakan dua dapur SPPG dihentikan sementara," ucap Korwil SPPG Tarakan, Dewi saat dikonfirmasi TribunKaltara.com, Selasa (7/4/2026).

Dua dapur SPPG yang ditutup sementara masing-masing Kelurahan Pamusian dan Jalan Mulawarman. Dihentikan sementara karena persoalan IPAL.

Dengan bertambahnya dua SPPG di Tarakan yang ditutup sementara karena persolaan IPAL, Ketua Komisi II DPRD Tarakan Simon Patino sangat menyayangkan hal ini terjadi. Pasalanya ini berdampak dengan penghentian pasokan MBG bagi anak sekolah.  "Bertambah dan ini sangat disayangkan," ucap Simon Patino. 

Baca juga: DLH Tarakan Tinjau Pengolahan IPAL Dapur SPPG, Tindaklanjuti Hasil Koordinasi dengan DPRD

Berarti dengan dua penambahan dapur SPPG dihentikan sementara operasionalnya, jadi ada 11 dapur SPPG di Tarakan dihentikan sementara. 

"Sangat disayangkan ksrena lagi dan lagi korbannya adalah anak-anak kita di Tarakan," uxap Simon Patino.

Menurut Simon Patino,  persoalan IPAL seperti di wilayah pesisir menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk diselesaikan. Ia berharap permasalahan IPAL segera selesai, sehingga anak sekolah kembali dapat MBG. 

"Kita berharap masalah ini cepat diselesaikan. Biar anak-anak kita terlayani, dan kewajiban kita kepada negara untuk program ini harus sampai ke anak-anak kita," kata Simon.

Ia mengatakan, upaya komisi II DPRD Tarakan saat ini sifatnya pengawasan. Jika ada yang tidak sesuai SOP dan melanggar aturan pihaknya tak menutup mata. Termasuk juga persoalan IPAL.

"Untuk IPAL saya selalu tanya ke SPPG apakah ada standar dari BGN. Dan itu tidak ada," paparnya.

Baca juga: SPPG Wajib Miliki SLHS, Dinkes Tana Tidung Pastikan Standar Pengolahan Program MBG Terpantau 

Namun di daerah, IPAL diawasi DLH dan pihak DLH juga sudah memiliki acuan standar yang diterapkan. "Pertanyaannya apakah standar DLH dan BGN sinkron. Ini yang perlu kita ketahui. Sama sekali BGN tidak ada," ujarnya.

Ditanya lagi apakah ada upaya DPRD Tarakan memanggil lagi pihak BGN, dalam hal ini pihaknya sudah koordinasi ke Korwil SPPG, mengingat 11 dapur SPPG ditutup sementara karena persoalan IPAL. 

"Mereka sampaikan tidak sesuai. Tapi pertanyaannya apakah standar BGN dan DLH sama, memang dibahasakan di dalam UU. Mudahan ada pengecualian, intinya paling utama kita mau itu masalah clear dan tertangani," harapnya.

Sehingga lanjutnya, penerima MBG dari siswa bisa menerima program ini. Agar MBG kembali bisa berjalan sesuai diharapkan.

"Tidak berlarut-larut. Ini bertambah lagi muncul masalah. Harapan kami segera dicari solusi, mungkin nanti kami berkoordinasi dengan Korwil SPPG dan DLH, kita mau cari titik temunya, masalahnya dimana, secepatnya," pungkasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah