Denpasar (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menekankan kualitas bangunan yang kuat dalam membangun Sekolah Rakyat di Kabupaten Karangasem.

“Bangunan ini harus memiliki kekuatan, memberikan fungsi, dan estetika, jadi ketiga variabel tersebut harus dijalankan dengan baik,” kata KSP usai meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Bali di Desa Tulamben, Karangasem, Selasa.

Ia dalam keterangan Pemprov Bali di Denpasar, menyebut untuk membangun sekolah ini nilai kontraknya sebesar Rp255.500.000.000 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025–2026.

Untuk itu selain kualitas bangunan yang perlu diperhatikan, ketepatan waktu pengerjaan juga menjadi sorotan, agar dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kehadiran saya selaku Kepala Staf Kepresidenan di lapangan bertujuan untuk mengetahui secara langsung apakah program yang direncanakan sudah berjalan atau belum,” ujarnya.

Saat ini sendiri, Sekolah Rakyat di Karangasem realisasi pembangunannya baru mencapai 19,41 persen dengan pengerjaan sejak 30 Maret–5 April 2026.

Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Karangasem sendiri meliputi pekerjaan persiapan dan SMKK; pembangunan gedung SD, SMP, dan SMA; kantin SD dan SMP-SMA; asrama putri dan putra masing-masing 4 gedung; rumah susun guru (dua gedung); gedung ibadah; pura; gedung serbaguna; gudang dan dapur; gudang perawatan; guest house; rumah pompa; tempat sampah; pos keamanan (dua gedung); serta lapangan dan kawasan.

Lebih jauh, KSP dalam kunjungannya juga menyoroti adanya perbedaan desil 1 (sangat miskin) dan desil 2 (miskin) di Bali serta adanya permohonan perluasan desil, persoalan tata kelola penyelenggaraan Sekolah Rakyat ke depannya, hingga tantangan program berasrama bagi siswa yang orang tuanya enggan memberi izin asrama.

Untuk itu, Qodari meminta Pemprov Bali mendata siswa yang memenuhi syarat program afirmasi pendidikan berasrama gratis ini.

Ia berharap Sekolah Rakyat ini mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bali, sekaligus membuka harapan bagi masyarakat kurang mampu.

Merespons arahan untuk pendataan itu, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyatakan bahwa program Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan masyarakat Bali, sehingga ia memastikan akan mengakomodir.

“Program ini memberikan dampak bagi masyarakat, sarana dan prasarana Sekolah Rakyat ini juga sangat memadai, lengkap dengan laptop dan akses internet, oleh karena itu, program ini harus dikoordinasikan dengan orang tua dan para siswa agar dapat berjalan dengan baik serta mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045,” kata Giri.