TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Kepastian dari pemerintah untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir tahun 2026 disambut baik oleh masyarakat dan pelaku usaha kecil di Kabupaten Sleman.
Kepastian ini dinilai sangat penting untuk mencegah efek domino kenaikan harga bahan pokok yang kerap membebani daya beli masyarakat.
Seorang warga sekaligus pengusaha warung makan di Jalan Damai, Ngaglik, Sleman, Dani Eko mengungkapkan rasa senangnya atas kepastian tersebut. Menurut dia, stabilitas harga BBM adalah kunci bagi keberlangsungan usaha mikro seperti warung makan yang menjual pecel lele dan ayam penyet yang dikelolanya.
"Sebagai rakyat, kepastian ini sangat menguntungkan. Jika BBM naik, akan memicu kenaikan berbagai kebutuhan, termasuk harga sembako karena ongkos transportasi meningkat," katanya, Selasa (7/4/2026).
Dani mengatakan, bagi pengusaha kecil seperti dirinya, kenaikan BBM dapat berdampak langsung pada biaya produksi dan modal pembelian bahan baku. Sebab itu, Ia berharap pemerintah benar-benar konsisten menjaga ketersediaan anggaran subsidi tersebut agar harga BBM tetap stabil.
"Jangan sampai ketika bantalan cadangan uang subsidi habis, harga BBM tiba-tiba naik," ujar dia.
Dalam kesempatan ini, Dani juga memberikan catatan terkait alokasi anggaran pemerintah. Ia menyarankan agar program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih baik dievaluasi dan alokasi anggarannya bisa dimanfaatkan untuk memperkuat subsidi energi. Ia menilai, menjaga stabilitas ekonomi jauh lebih mendesak bagi kesejahteraan masyarakat luas.
"Kalau saya boleh saran, lebih baik evaluasi program MBG, karena sebenarnya alokasi anggarannya bisa digeser untuk yang lain. Karena MBG hanya mendidik siswa pintar dalam hal makan, tapi belum tentu dalam berfikir," katanya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta telah memberikan jaminan bahwa subsidi BBM tidak akan dihilangkan meski tekanan harga minyak dunia masih tinggi. Pemerintah tetap mempertahankan kebijakan subsidi BBM sebagai bentuk perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
"Subsidi terhadap BBM bersubsidi itu tidak akan dihilangkan, akan terus diadakan sampai dengan akhir tahun," tutur Purbaya dalam Konferensi Pers terkait Kebijakan Transportasi dan BBM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah telah melakukan pelbagai simulasi fiskal dengan asumsi harga minyak dunia mencapai 100 dolar AS per barel hingga akhir tahun. Hasil dari perhitungan tersebut dan beberapa skema perhitungan lainnya, defisit anggaran masih dapat dijaga di kisaran 2,9 persen.
"Dengan exercise yang lain, pemotongan dan penghematan di sana-sini, kita bisa pastikan defisitnya masih di sekitar 2,9 persen," ucap Menkeu.
Selain itu, pemerintah juga menegaskan harga BBM bersubsidi tidak akan naik, karena kondisi anggaran dinilai masih memadai untuk menahan beban subsidi energi. Menurut Purbaya, pemerintah masih memiliki bantalan fiskal yang cukup besar untuk mengantisipasi kondisi darurat.
Saat ini terdapat cadangan dana sekitar Rp 420 triliun dalam bentuk Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang dapat digunakan jika tekanan harga energi semakin meningkat. Ia menilai peluang harga minyak dunia bertahan di atas 100 dolar AS per barel dalam jangka panjang relatif kecil, dengan mempertimbangkan dinamika politik global, termasuk di Amerika Serikat.
"Kalau kepepet (dana) itu masih bisa dipakai, tapi rasanya kita ke sana masih jauh, karena harga minyak kecil peluangnya bertahan di atas 100 dolar AS per barel untuk waktu yang berkepanjangan, kalau kita lihat politiknya di Amerika Serikat," jelas dia.(*)
