...Kami sudah siapkan konsep bahwa MBG seperti hajatan besar
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) dapat menjadi bantalan ketahanan pangan dan perekonomian Indonesia di tengah konflik global.
"Jika terjadi krisis akibat perang, dapur-dapur MBG bisa menjadi tempat distribusi logistik bagi rakyat. Koperasi juga menjadi pusat distribusi barang non-makanan seperti sabun, odol, dan kebutuhan lain," ujar dia dalam siniar bersama ANTARA di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, eskalasi konflik berpotensi mengganggu rantai pasok pangan dan energi, sehingga diperlukan infrastruktur distribusi yang siap menghadapi krisis.
"Dengan sekitar 80 ribu koperasi, distribusi kebutuhan manusia non-makanan tersedia, sedangkan dapur MBG menyediakan makanannya. Ini harus dilihat ke arah sana," katanya.
Budiman menambahkan, jaringan dapur MBG yang ditargetkan mencapai puluhan ribu titik dapat difungsikan sebagai pusat logistik pangan apabila terjadi gangguan distribusi.
Menurutnya, kombinasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dan Kopdes diharapkan membentuk sistem distribusi ganda yang mampu menjaga ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu, bagi Budiman, konsep MBG merupakan "hajatan besar nasional" yang membutuhkan jalur produksi dan distribusi tersendiri agar tidak mengganggu konsumsi masyarakat umum. Dengan skema tersebut, kebutuhan Program MBG dipenuhi melalui rantai pasok khusus, sementara pasar umum tetap melayani kebutuhan harian masyarakat.
"Kami sudah siapkan konsep bahwa MBG seperti hajatan besar. Konsumsi untuk MBG harus dipisahkan dari konsumsi harian masyarakat menjadi struktur distribusi dan produksi sendiri, sementara Kopdes akan menjadi pemasok utama MBG, dan masyarakat tetap belanja di pasar umum," paparnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, kelompok rentan miskin di Indonesia mencapai lebih dari 24 juta orang, yang dinilai paling mudah terdampak jika terjadi lonjakan harga pangan akibat gangguan geopolitik global.
Melalui jaringan distribusi berbasis desa, pemerintah dapat menjaga akses pangan bagi kelompok rentan tersebut.
Di sisi lain, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat jumlah koperasi aktif di Indonesia mencapai puluhan ribu unit yang tersebar hingga tingkat desa. Infrastruktur tersebut dinilai dapat diperkuat untuk mendukung sistem distribusi barang kebutuhan pokok secara lebih merata saat terjadi tekanan ekonomi.
Strategi ini dinilai penting karena konflik Iran-Israel berpotensi memicu kenaikan harga energi yang berdampak pada biaya logistik pangan. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat mengganggu distribusi bahan pokok ke daerah-daerah.
Dengan memanfaatkan dapur MBG sebagai pusat pangan siap saji dan Kopdes sebagai pusat distribusi barang, pemerintah berharap mampu menciptakan sistem ketahanan pangan berbasis komunitas, sehingga mampu menjadi bantalan sosial-ekonomi jika konflik global menyebabkan gangguan pasokan atau lonjakan harga kebutuhan pokok.
