Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerataan akses internet di Indonesia tak bisa lagi mengandalkan satu jenis teknologi. 

Kombinasi antara Fiber to the Home (FTTH), fixed wireless access (FWA), hingga mobile (seluler) menjadi kunci untuk menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah yang selama ini belum terlayani.

Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan kondisi geografis Indonesia membuat pendekatan tunggal sulit diterapkan.

“Kesimpulannya saling melengkapi. Karena enggak semuanya bisa pakai kabel, ada yang harus pakai seluler,” ujarnya, di Aula Timur Institut Teknologi Bandung, Selasa(7/4/2026). 

Ia menjelaskan, pembangunan jaringan fiber tetap menjadi fondasi utama dalam ekosistem telekomunikasi. 

Kendati demikian, untuk memperluas jangkauan layanan, distribusi akses dilakukan melalui berbagai teknologi lain seperti FWA dan jaringan seluler.

Dalam kondisi tertentu, pemerintah juga mengandalkan satelit sebagai solusi cepat untuk membuka akses di wilayah yang belum tersentuh jaringan.

“Kalau yang paling cepat kan pakai satelit, ada Starlink, ada Satria. Walaupun kecepatannya masih terbatas, tapi paling tidak sudah ada akses,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan infrastruktur secara bersama guna menekan biaya pembangunan jaringan.

Sementara itu, Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ITB, Ian Josef Matheus Edward, menilai pendekatan multi-teknologi ini harus dibarengi dengan pemahaman yang sama antar pemangku kepentingan.

Menurutnya, selama ini implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, termasuk belum selarasnya kebijakan dari pusat hingga daerah.

“Kita sudah punya seluler, wireless access, dan FTTH. Tapi di lapangan implementasinya belum sepenuhnya selaras,” ujarnya.

Dikatakannya, pengembangan FWA tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan jaringan fiber sebagai backbone.

“Tidak bisa berdiri sendiri, tetap harus ada backbone fiber,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya penataan biaya regulasi agar tidak membebani operator maupun masyarakat.

 Jika tidak dikendalikan, biaya tersebut justru bisa menghambat perluasan akses internet.

“Jangan sampai karena kebijakan daerah malah membebani masyarakat. Tujuan kita kan supaya layanan ini terjangkau,” ucapnya.

Dia menjelaskan, bahwa pemerataan internet bukan hanya soal konektivitas, tetapi juga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah tertinggal.

Ia mencontohkan, pembangunan satu BTS di wilayah 3T mampu memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat setempat.

“Di daerah tertinggal, satu BTS itu dampaknya bisa besar sekali. Kalau dibagi ke jumlah penduduk, nilainya tinggi dan bisa meningkatkan daya beli,” katanya.

Menurutnya, efek domino dari pembangunan infrastruktur digital juga mencakup peningkatan lapangan kerja hingga pengurangan pengangguran.

Tak hanya itu, Ian menyebut target besar pemerintah untuk mencapai 100 persen akses internet pada 2029-2030 menjadi momentum penting untuk mendorong integrasi data nasional.

“Kalau 100 persen internet tercapai, penyaluran bantuan bisa tepat sasaran, pengawasan juga lebih mudah karena berbasis data,” ujarnya.

Ia menambahkan, ke depan konektivitas yang merata juga akan mendorong integrasi identitas digital berbasis NIK, sehingga berbagai layanan publik bisa berjalan lebih efektif.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pembangunan jaringan harus diiringi dengan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

“Jangan cuma bangun jaringan, tapi masyarakatnya juga harus naik kelas. Dari yang tidak mampu jadi mampu, bahkan bisa jadi pembayar pajak,” tuturnya. (*)