TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengintensifkan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan dengan menyasar peningkatan pendapatan masyarakat tidak mampu.
Langkah strategis terbaru yang dilakukan adalah melalui pemberdayaan ekonomi, baik bagi calon pekerja migran maupun kelompok usaha lokal.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, pemerintah ingin meningkatkan pendapatan masyarakat miskin secara langsung.
Hal ini diwujudkan melalui dua pendekatan utama, yaitu pelatihan keterampilan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan penyaluran bantuan modal usaha.
"Program pelatihan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini agar memiliki keahlian yang lebih kompetitif," kata Erwan.
Selain fokus pada pekerja migran, pemerintah juga menyasar penguatan ekonomi akar rumput melalui sektor kewirausahaan.
Tercatat sebanyak 57 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) telah menerima penyaluran bantuan modal usaha.
"Kami menyalurkan bantuan modal usaha kepada kelompok usaha bersama (KUBE) sebanyak 57 KUBE untuk meningkatkan pendapatan fakir miskin," ujar Erwan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) berhasil mencapai kinerja yang tinggi dalam melaksanakan pembangunan daerah pada 2025 dengan skor 3,6672 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri.
Beberapa dampak positif dari kinerja tinggi tersebut yakni penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka di Jabar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Jabar pada 2025 sebesar 6,78 persen atau 3,55 juta jiwa. Angka tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,08 persen.
Menurut Erwan, beberapa upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan telah dilakukan Pemda Provinsi Jawa Barat, mulai dari pengurangan kantong kemiskinan, pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin.
Untuk mengurangi kantong kemiskinan, Pemprov Jabar mengawasi lokasi daerah rentan rawan pangan dan menyusun peta kerawanan dan ketahanan pangan.
Sementara itu, untuk menekan pengeluaran masyarakat, Pemprov Jabar selama 2025 melaksanakan Gerakan Pangan Murah sebanyak 1.874 kali di 27 kabupaten/ kota dan Operasi Pasar Bersubsidi.
Pada kegiatan tersebut, masyarakat bisa mendapatkan komoditas pangan dengan harga terjangkau.
Upaya menekan pengeluaran masyarakat miskin juga dilaksanakan melalui sektor kesehatan hingga energi dan sumber daya mineral.
"Pemda Provinsi Jawa Barat membiayai iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin sehingga dapat menekan pengeluaran masyarakat miskin," kata Erwan, Senin (30/3/2026).
Pada sektor energi dan sumber daya mineral, upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dilakukan dengan meningkatkan menyediakan jaringan listrik.
Pemprov Jabar telah melakukan identifikasi data terhadap masyarakat tidak mampu penerima jaringan listrik sebanyak 76.123 satuan sambungan di 1.367 desa/ kelurahan.
