TRIBUN-TIMUR.COM - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menegaskan keputusan pemerintah mengizinkan kenaikan tarif tiket pesawat harus dikawal ketat dalam pelaksanaannya di lapangan.

Tujuannya agar kenaikan tarif oleh maskapai penerbangan tidak kebablasan dan membebani masyarakat di tengah krisis suplai avtur saat ini.

“Jangan sampai setiap ada tekanan biaya operasional, rakyat selalu jadi pihak pertama yang diminta memahami. Sementara transparansi struktur biaya dari maskapai dan kebijakan mitigasi dari pemerintah justru minim,” kata Rivqy kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Rivqy menjelaskan, krisis avtur kini menjadi tantangan serius bagi industri penerbangan.

Namun, hal itu tidak boleh serta-merta mengorbankan daya beli masyarakat.

“Kalau kenaikan ini dianggap sebagai langkah darurat, maka harus jelas indikatornya, batas waktunya, dan mekanisme evaluasinya. Jangan dibiarkan menjadi kebijakan permanen yang merugikan publik,” ujarnya.

Rivqy juga menekankan pemerintah harus konsisten dan adil dalam mengatur harga tiket, tidak hanya saat kondisi naik tetapi juga ketika situasi membaik.

“Kita tidak boleh hanya gaduh saat harga naik, tapi diam ketika harga seharusnya turun. Kalau nanti harga avtur kembali normal, pemerintah juga harus tegas memastikan harga tiket ikut disesuaikan dengan kondisi keekonomian global,” katanya.

Ia menambahkan, masyarakat berhak mendapatkan manfaat ketika biaya operasional maskapai kembali turun.

Pemerintah, regulator, dan maskapai diminta duduk bersama mencari solusi jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan industri, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat luas.

“Jangan sampai ada kesan: kalau naik cepat sekali disesuaikan, tapi kalau turun malah sunyi, seolah tidak ada kewajiban untuk menurunkan harga. Ini soal keadilan dan kepercayaan publik,” kata Rivqy.

“Industri harus sehat, tapi rakyat juga harus tetap bisa terbang tanpa merasa diperas keadaan,” ujarnya.

Maskapai Tertekan

Konflik di Timur Tengah mulai memberi dampak nyata dan mengkhawatirkan bagi industri penerbangan global.

Sejumlah maskapai, khususnya di kawasan Asia, terpaksa mengambil langkah taktis untuk bertahan.

Mulai dari memangkas jadwal penerbangan, membawa bahan bakar cadangan dari bandara asal, hingga menambah titik pengisian bahan bakar (refuelling).

Langkah ini diambil menyusul menipisnya pasokan bahan bakar jet (avtur) di sejumlah negara.

Kondisi ini semakin memperberat beban industri yang sebelumnya telah dihantam lonjakan biaya operasional.

Berdasarkan data Kpler, penutupan Selat Hormuz oleh Iran telah memangkas hampir 21 persen dari total pasokan avtur yang dikirim melalui jalur laut global.

Dampak dari kondisi ini tidak hanya dirasakan di Asia.

Maskapai-maskapai di Eropa juga mulai bersiap menghadapi potensi gangguan serupa.

Berbeda dengan krisis minyak sebelumnya yang lebih banyak memicu kenaikan harga, krisis kali ini justru langsung membatasi ketersediaan fisik avtur di lapangan.

Situasi tersebut memaksa pemerintah, maskapai, hingga pengelola bandara di berbagai negara untuk mulai mempertimbangkan kebijakan penjatahan bahan bakar secara ketat.

Pendiri lembaga konsultan penerbangan Endau Analytics, Shukor Yusof, turut menyoroti kondisi ini.

Shukor mengungkapkan kekhawatiran besar dari para pelaku industri penerbangan terhadap ketidakpastian yang terjadi saat ini.

“Dalam percakapan saya dengan maskapai penerbangan, mereka sangat prihatin dengan seperti apa masa depan nanti. Kita tidak tahu kapan perang akan berakhir dan kapan rantai pasokan bahan baku akan kembali normal dari kawasan Teluk,” ujar Yusof.

Ia menilai, pasar penerbangan di Asia, Eropa, dan Afrika menjadi wilayah yang paling rentan terdampak krisis ini.

Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di kawasan Amerika.

Amerika Serikat dinilai relatif aman karena memiliki pasokan domestik yang melimpah.

Asia menjadi kawasan terdampak lebih cepat karena memiliki bantalan pasokan yang lebih tipis dibandingkan Eropa.

Selain itu, kawasan ini juga sangat bergantung pada jalur perdagangan dari Selat Hormuz.

Di Asia, dampak paling besar dirasakan oleh negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada impor, seperti Vietnam, Myanmar, dan Pakistan.

Situasi ini semakin diperparah oleh kebijakan China dan Thailand yang menghentikan ekspor avtur mereka.

Langkah serupa juga mulai diterapkan Korea Selatan dengan membatasi volume maksimal ekspor setara dengan tingkat tahun lalu.

Pemangkasan Rute

Akibat krisis ini, sejumlah maskapai berbiaya rendah mulai menerapkan kebijakan baru, seperti yang dilakukan AirAsia X.

Demi menghadapi kondisi tersebut, AirAsia X kini mengisi bahan bakar tambahan di Malaysia sebelum terbang ke bandara-bandara di Vietnam.

CEO AirAsia X, Bo Lingam, menjelaskan situasi di Vietnam kepada wartawan pada Senin (6/4/2026).

“Bukan berarti mereka tidak memberi kami bahan bakar, tetapi mereka membatasi jumlah bahan bakar,” katanya.

Pada masa lalu, kelangkaan avtur yang bersifat sementara biasanya dapat diatasi dengan penjatahan, mengurangi muatan kargo, atau membawa bahan bakar ekstra.

Namun, untuk krisis yang berpotensi berkepanjangan ini, pemangkasan rute penerbangan menjadi solusi yang tidak terhindarkan.

Hal ini diamini CEO Ryanair, Michael O'Leary, yang menyuarakan pesimismenya bahwa konflik di Timur Tengah tidak akan segera berakhir dalam waktu dekat.

“Jika ada risiko pada 10 persen atau 20 persen pasokan bahan bakar pada Juni, Juli, atau Agustus, maka kami dan maskapai lain harus mulai mempertimbangkan untuk membatalkan beberapa penerbangan atau mengurangi sebagian kapasitas,” tegasnya.

Dampak penjatahan bahan bakar ini pada akhirnya memaksa sejumlah maskapai memangkas operasionalnya.

Di Vietnam, otoritas penerbangan setempat mencatat Vietnam Airlines telah memangkas 23 penerbangan domestik per minggu demi menghemat bahan bakar.

Sementara itu, di Myanmar, Kementerian Transportasi setempat menyatakan sejumlah maskapai menangguhkan penerbangan domestik sejak pertengahan Maret akibat kelangkaan avtur.

Data dari penyedia analitik penerbangan Cirium juga menunjukkan tren pemangkasan kapasitas terus berlanjut hingga akhir April.

Kondisi ini turut berdampak pada jadwal penerbangan lintas negara.

Maskapai Air India, misalnya, harus melakukan perhentian di Kolkata untuk mengisi bahan bakar saat perjalanan kembali dari Yangon menuju Delhi akibat minimnya ketersediaan avtur di Bandara Yangon.

Situasi serupa juga terjadi di kawasan Pasifik Selatan.

Bandara Internasional Tahiti terpaksa membatasi pengisian bahan bakar untuk penerbangan internasional.

Pengisian hanya diperbolehkan dalam jumlah yang benar-benar diperlukan untuk keselamatan penerbangan sebagai imbas langsung dari krisis di Timur Tengah.

Selain memangkas jumlah rute penerbangan, penggabungan keberangkatan penumpang juga menjadi salah satu solusi.

Chief Commercial AirAsia X, Amanda Woo, Senin (6/4/2026) mengungkapkan pihaknya tengah melakukan optimalisasi jaringan.

Optimalisasi ini dilakukan dengan cara mengurangi jadwal penerbangan serta menggabungkan kapasitas pada sejumlah rute utama.

Maskapai mengonfirmasi bahwa sekitar 10 persen kapasitas telah dipangkas dalam jangka pendek menyusul konflik yang terjadi.

Kebijakan ini juga telah diterapkan di Indonesia sejak periode libur Lebaran beberapa waktu lalu.

Penyesuaian tersebut berdampak pada sejumlah penerbangan, termasuk keterlambatan dan pembatalan, sebagai langkah untuk memastikan seluruh operasional tetap memenuhi standar keselamatan yang berlaku.

Menanggapi kekisruhan yang terjadi akibat kebijakan tersebut, Indonesia AirAsia menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pelanggan.

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Indonesia AirAsia, Capt. Achmad Sadikin.

“Indonesia AirAsia juga memahami bahwa dalam situasi ini, sebagian tamu mungkin belum menerima informasi terkait perubahan penerbangan. Untuk itu, perusahaan telah meningkatkan upaya komunikasi dan layanan guna memastikan seluruh tamu terdampak dapat segera memperoleh informasi dan bantuan yang diperlukan,” kata Achmad Sadikin.