TRIBUN-TIMUR.COM - Kenaikan harga aviation turbine fuel (avtur) mulai berdampak langsung pada biaya perjalanan, termasuk tiket pesawat dan ibadah umrah.
Kondisi tersebut diprediksi mendorong lonjakan harga hingga jutaan rupiah per jamaah.
Ketua DPD Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Sulsel, Nurhayat, menilai kenaikan harga avtur membuat pelaku industri perjalanan harus memutar strategi agar tetap bertahan.
“Jika ini terus berlangsung, tentu berdampak pada sektor pariwisata,” katanya, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, salah satu langkah yang bisa diambil travel agent adalah mengalihkan fokus ke destinasi yang relatif aman dan tidak terdampak penutupan bandara akibat konflik global.
Sejumlah destinasi regional seperti Malaysia, Singapura, Bangkok, Vietnam, hingga China dinilai masih menjadi pilihan yang aman bagi wisatawan.
Di sisi lain, kenaikan harga avtur juga diprediksi berdampak signifikan terhadap biaya perjalanan ibadah umrah, khususnya dari Indonesia.
Nurhayat memperkirakan harga tiket penerbangan umrah rute Makassar-Jeddah bisa Rp19 juta, naik dari sebelumnya yang berada di kisaran Rp15 jutaan.
“Hal ini bisa terjadi jika harga avtur terus naik,” ujarnya.
Avtur merupakan bahan bakar khusus untuk pesawat bermesin jet atau turbin gas, seperti turbojet dan turboprop.
Bahan bakar ini berasal dari fraksi minyak tanah (kerosin) dengan standar spesifikasi sangat ketat.
CEO Al Jasiyah Travel ini menambahkan, tren kenaikan harga tiket pesawat diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.
“Paling tidak hingga pertengahan tahun ini harga tiket akan terus beranjak naik, kecuali jika konflik mereda dan harga BBM kembali turun,” jelas Nurhayat.
Tarif Pesawat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah untuk menjaga harga tiket pesawat di tengah kenaikan bahan bakar pesawat atau avtur.
Airlangga menjelaskan, avtur merupakan bahan bakar minyak non-subsidi, sehingga harga jualnya mengikuti mekanisme pasar.
Ia menyebutkan, sejumlah negara seperti Thailand dan Filipina juga telah lebih dulu menaikkan harga avtur.
“Terkait harga avtur, di beberapa negara sudah mengalami kenaikan. Thailand di angka 29.118, Filipina 25.326,” kata Airlangga.
Sementara itu, per 1 April 2026, harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta tercatat berada di kisaran Rp23.551 per liter.
“Per hari ini, kita lihat di Bandara Soekarno-Hatta, per 1 April kemarin sudah di angka Rp23.551 per liter,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Menurut Airlangga, kenaikan harga avtur akan memengaruhi struktur biaya operasional maskapai nasional.
Ia menjelaskan, komponen avtur menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya operasional penerbangan.
“Kenaikan harga avtur ini tentu memengaruhi struktur harga operasional maskapai nasional, di mana avtur berkontribusi sekitar 40 persen,” jelasnya.
Untuk itu, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi strategis agar harga tiket pesawat tetap terjangkau oleh masyarakat.
“Pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau. Jadi yang kita jaga adalah harga tiketnya,” ungkap Airlangga.
Ia menegaskan, pemerintah telah menetapkan batas kenaikan harga tiket pesawat maksimum di kisaran 9 hingga 13 persen.
Selain itu, pemerintah juga menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen untuk angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, khususnya kelas ekonomi.
Untuk menekan biaya operasional maskapai penerbangan, pemerintah menurunkan bea masuk suku cadang (spare part) pesawat menjadi 0 persen.
Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) dalam negeri.
“Tahun lalu, bea masuk dari spare part sekitar Rp500 miliar. Kebijakan ini diperkirakan memperkuat daya saing industri MRO, dengan potensi aktivitas ekonomi meningkat sekitar Rp700 miliar per tahun. Hal ini tentu dapat mendukung output PDB hingga mencapai Rp1,49 miliar,” kata Airlangga.
Melalui kebijakan bea masuk 0 persen untuk spare part pesawat, pemerintah juga memperkirakan dapat menciptakan lapangan kerja langsung sekitar 1.000 orang, serta lapangan kerja tidak langsung hingga hampir tiga kali lipatnya.
Regulasi teknis terkait kebijakan ini akan dituangkan melalui peraturan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian.
“Langkah ini akan ditindaklanjuti dengan penerbitan regulasi teknis dari Menteri Keuangan dan Kementerian Perindustrian,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
“Seluruh kebijakan ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah terhadap kesinambungan industri penerbangan nasional, serta menjaga aktivitas ekonomi yang efisien, produktif, dan berdaya tahan,” jelasnya.
