Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan langkah antisipatif sejak dini untuk mengendalikan fluktuasi harga pangan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah melalui penguatan pasokan, distribusi, serta pemantauan harga di seluruh wilayah Indonesia.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyatakan pihaknya bergerak lebih dini mengantisipasi fluktuasi harga menjelang Idul Adha, melanjutkan capaian pengendalian inflasi Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
"Bulan Mei nanti kita menghadapi Hari Raya Idul Adha. Tentu ini juga akan ada potensi kenaikan permintaan. Oleh karena itu kami jauh-jauh hari juga akan bergerak untuk mengendalikan harga," kata Ketut di Jakarta, Selasa.
Ia menegaskan langkah antisipatif telah disiapkan, terutama untuk menjaga stabilitas komoditas daging kurban.
"Mudah-mudahan secara umum bisa kita kendalikan dengan baik, khususnya di sisi harga daging kurbannya," ujarnya.
Dia mengatakan penguatan pengawasan harga pangan dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, salah satunya lewat Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan yang telah berjalan sejak sebelum Ramadan lalu.
Menurut dia, harga pangan mulai stabil seiring penurunan inflasi, didukung pembentukan Satgas Saber Pangan yang melakukan pengawasan luas di berbagai daerah.
Ia menjelaskan pengawasan telah dilakukan di sekitar 74 ribu titik sejak 5 Februari hingga 4 April 2026, serta mengapresiasi peran aktif Polri dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
"Hasilnya kita bisa melihat untuk inflasi pangan, kami lihat ada penurunan dari inflasi pangan, month to month (bulanan) ataupun year-on-year (tahunan)," ucapnya.
Secara data, kata Ketut, inflasi pangan (volatile food) pada Maret 2026 tercatat sebesar 1,58 persen secara bulanan atau menurun dari 2,50 persen pada bulan sebelumnya. Sementara secara tahunan, inflasi pangan juga turun menjadi 4,24 persen dari 4,64 persen.
Selain pengendalian harga, pemerintah juga memperkuat kesiapan pasokan guna menghadapi potensi peningkatan permintaan pada momentum Idul Adha sekaligus dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mempengaruhi wilayah selatan ekuator.
Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) menjadi salah satu strategi utama. Adapun per 6 April 2026, stok CPP untuk komoditas beras mencapai 4,4 juta ton, yang merupakan merupakan stok beras pemerintah tertinggi.
Sementara stok CPP untuk komoditas jagung pakan 168 ribu ton, minyak goreng 120 ribu kiloliter, gula pasir 49 ribu ton, daging sapi 8.000 ton, daging kerbau 3.000 ton, serta masing-masing 39 ton dan 17 ton untuk daging ayam dan telur ayam.
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tekanan inflasi pada periode Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini relatif lebih terkendali. Secara historis, periode tersebut kerap memicu lonjakan harga, namun pada 2026 kenaikannya tidak sama tinggi tahun sebelumnya.
"Tahun 2026 di bulan Maret itu ada momen puasa dan Lebaran, ini inflasinya tidak setinggi inflasi tahun lalu," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
"Artinya harga yang diterima oleh masyarakat, kenaikannya tidak setinggi dibandingkan dengan harga yang pada saat Ramadan dan Lebaran tahun lalu," ujar Amalia.
Menurutnya, tren positif tersebut berlanjut pascaIdul Fitri. Berdasarkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu pertama April, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga semakin berkurang. Sementara merupakan daerah yang mengalami penurunan harga justru meningkat.
Rinciannya jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH daging ayam ras menjadi 148 daerah setelah pada minggu sebelumnya sempat 237 daerah. Telur ayam ras menjadi 145 daerah setelah pada minggu sebelumnya pernah hingga 256 daerah.
Cabai rawit pun mengalami perubahan jumlah kabupaten/kota dengan kenaikan IPH menjadi 130 daerah, setelah minggu sebelumnya 200 daerah.
Sementara daging sapi menjadi komoditas yang mengalami perubahan jumlah kabupaten/kota dengan kenaikan IPH paling signifikan. Minggu pertama April menjadi 80 daerah, setelah seminggu sebelumnya sempat 186 daerah dengan kenaikan IPH.
