Tribunjogja.com -- Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026.
Kepastian ini menjadi kabar yang cukup melegakan bagi masyarakat, mengingat harga energi sering kali menjadi faktor penentu daya beli dan stabilitas ekonomi.
Selain itu, Purbaya juga menegaskan bahwa defisit anggaran masih dapat dijaga di kisaran 2,9 persen, sebuah angka yang dianggap cukup aman untuk menjaga keseimbangan fiskal negara.
Namun, di balik kepastian tersebut, muncul sejumlah pandangan kritis dari kalangan akademisi. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Amirullah Setya Hardi, menilai bahwa masyarakat memang sebaiknya percaya pada kebijakan resmi pemerintah.
Akan tetapi, ia juga mengingatkan bahwa harga minyak dunia sangat sulit diprediksi.
Menurutnya, gap harga minyak dunia yang bisa melonjak drastis perlu dipikirkan secara matang. “Kalau sekarang kisaran US$100 sampai US$126, lalu tiba-tiba memburuk hingga US$200, apa yang akan terjadi dengan kita?” ujarnya.
Amirullah menyoroti bahwa subsidi BBM saat ini mencapai sekitar 12,6 persen dari total keseluruhan anggaran. Ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penyesuaian porsi subsidi, bahkan mungkin menurunkannya di bawah 12 persen.
• Sekolah Terdampak Tol Jogja–Solo, SD Nglarang Pindah ke Lahan Baru Seluas 4.800 m⊃2;
Selain itu, pembatasan konsumsi BBM juga bisa menjadi opsi kebijakan, tergantung kondisi global.
Ia mencontohkan dinamika di Selat Hormuz, yang sempat memunculkan kekhawatiran ketika Iran berpotensi menahan kapal tanker. Meski situasi kini lebih longgar, ketidakpastian tetap ada.
“Mungkin di tempat kita agak berbeda, pemerintah lebih berorientasi pada masyarakat, berusaha sekuat tenaga agar harga BBM tidak bergeming,” tambahnya.
Di sisi lain, Amirullah menekankan pentingnya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Menurutnya, efisiensi memang tidak mengubah total anggaran, melainkan hanya memindahkan alokasi dari satu pos ke pos lain.
Namun, langkah ini tetap berpotensi memengaruhi perekonomian dalam negeri. Ia menilai perlambatan ekonomi bisa terjadi, terutama karena konsumsi masyarakat masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Kalau daya beli masyarakat berkurang, tentu ada dampak pada pertumbuhan,” jelasnya.
Meski begitu, ia menilai bahwa pertumbuhan ekonomi tetap mungkin terjadi selama pemerintah aktif mengeluarkan dana melalui belanja negara.
Dengan kata lain, sumber pertumbuhan ekonomi bisa bergeser dari konsumsi masyarakat ke pengeluaran pemerintah. “Nampaknya memang ke sana arahnya. Bukan lagi konsumsi, tapi government expenditure,” ujarnya. (maw)
