TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara merespons soal reaksi masyarakat terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang selalu defisit.
Menurut Suahasil, APBN defisit dikarenakan memang belanja negara didesain selalu lebih besar dibandingkan pendapatan.
Hal itu didasari karena pemerintah di tiap periode memiliki target pembangunan di masa kepemimpinannya.
Baca juga: Ekonom Ingatkan Pemerintah Defisit APBN Bisa Mencapai 4 Persen
"Kenapa kami ingin belanja lebih banyak? Karena memang kami nggak mau nunggu sampai 20 tahun. Kalau kami mau membangun infrastruktur, kami mau bangun infrastruktur sekarang. Kalau kami punya ide-ide besar, kami ingin jalankan sekarang," kata Suahasil saat memberikan closing remakrs dalam acara Tutur Economic Dialog, di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Karena adanya target pembangunan yang besar tersebut, akhirnya pemerintah membuat rancangan pembiayaan yang juga termasuk rancangan utang.
Hanya saja, penyusunan pembiayaan hingga utang tersebut tidak boleh sembarangan dilakukan, harus didasarkan pada hasil pembahasan bersama seluruh stakeholder termasuk DPR RI.
"Artinya kami buat pembiayaannya. Kami create pembiayaannya, artinya kami create utang. Utangnya tapi nggak boleh sembarangan. Harus terkontrol, harus kita konsultasikan dengan para stakeholder terutama di dalam penyusunan Undang-Undang APBN dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat," beber dia.
Tak hanya itu, utang terhadap APBN tidak boleh defisit di atas dari 3% sebagaimana yang diatur dalam ketentuan.
Meski demikian, Suahasil menegaskan kalau laporan pemerintah yang menyatakan APBN mengalami defisit bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan oleh publik.
Sebab kata dia, sejak awal tahun pembahasan penyusunan APBN memang didesain kalau keperluan belanja negara lebih besar dibandingkan dengan pendapatan.
"APBN-nya memang didesain begitu. APBN itu didesain belanjanya lebih besar dibandingkan penerimaan, didesain memiliki defisit. Jadi itu bukan maunya pemerintah sendirian, dari awal sebelum tahun anggarannya dimulai sudah didesain seperti itu supaya apa? Supaya kami bisa belanja lebih banyak. Tapi nggak boleh sembarangan," kata Suahasil.
"Maka kami taruh ukuran-ukurannya. Kami taruh defisit APBN tidak boleh lebih besar dari 3 persen terhadap PDB. Debt-to-GDP ratio tidak boleh lebih tinggi dari 60 persen," sambung dia.
Meski demikian, Suahasil memastikan kalau pemerintah tetap melakukan evaluasi terhadap APBN yang berjalan tiap bulannya.
Kata dia, melalui batasan APBN tidak boleh defisit di atas 3ri PDB itu menjadikan pagar bagi pemerintah dalam melakukan belanja negara hingga menjalankan program.
"Tentu kami akan terus melakukan evaluasi bagaimana strategi fiskal ini ke depannya. Namun saya bisa katakan sebagai penutup, APBN memang salah satu fondasi dari membangun Indonesia," tukas dia.
APBN RI Triwulan I 2026 Desfisit Rp240,1 T
Menteri Keuangan RI (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada triwulan I 2026 atau hingga per 31 Maret mengalami defisit Rp240,1 triliun atau sebesar 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Terjadinya defisit APBN suatu negara dikarenakan belanja negara lebih tinggi ketimbang pendapatan negara.
Dimana, belanja negara RI tercatat sebesar Rp815 Triliun atau naik 31,4 persen year on year (YoY), sementara pendapatan negara tercatat hanya sebesar Rp574,9 triliun atau meningkat 10,5 persen.
Meski begitu Purbaya, meminta kepada seluruh publik untuk tidak terkejut dengan anggaran yang defisit ini, sebab APBN memang selalu didesain defisit.
"Dengan demikian, defisit APBN sebesar 240,1 triliun rupiah atau 0,93 persen terhadap PDB. Jadi ketika ada defisit, masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu jangan kaget memang anggaran kita didesain defisit," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).
Purbaya menjelaskan APBN didesain defisit lantaran belanja negara dibuat merata sepanjang tahun.
Hanya saja menurut Purbaya, desain anggaran yang demikian merupakan suatu hal yang normal. Terpenting pemerintah kata dia, akan terus memonitor perkembangan setiap tahunnya.
"Kita monitor terus selama setahun akan seperti apa pendapatannya dan belanjanya. Jadi kita berhati-hati dalam hal ini," ujar Purbaya.
Purbaya lantas memerinci sumber pendapatan negara pada triwulan I 2026 yang sebesar Rp574,9 triliun.
Kata dia dari penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp462,7 triliun, apabila dirincikan lagi yang berasal dari pajak sebesar Rp394,8 triliun dan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp67,9 triliun.
Lalu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp112,1 triliun, sementara itu pendapatan dari penerimaan hibah sebesar Rp100 miliar.
Kemudian, belanja negara sebesar Rp815 triliun jika didetailkan paling besar adalah belanja pemerintah pusat sebesar Rp610,3 triliun.
Detailnya, belanja kementerian/lembaga sebesar Rp281,2 triliun dan belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp329,1 trilliun. Sementara itu, transfer ke daerah sebesar Rp204,8 triliun.
