TRIBUNBENGKULU.COM - Soal pengadaan motor untuk kepala SPPG yang kini ramai diperbincangkan ternyata sempat ditolak oleh Menteri Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya mengatakan jika ketika itu tak hanya motor tetapi juga komputer.

“Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer kalau enggak salah, tapi ditolak,” ujar Purbaya kepada awak media di Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Sementara itu ditanya soal apakah tahun ini di setujui, Purbaya justru tidak tahu tentang itu dan akan dicek kembali.

“Yang tahun ini saya enggak tahu, nanti saya akan cek lagi. Harusnya sama treatmentnya,” jelasnya

Menurut Purbaya penolakan tersebut bukan tanpa alasan, tapi menurutnya sebaiknya anggaran lebih difokuskan untuk makanan.

 “Bukan enggak boleh, kita enggak tahu programnya seperti apa. Tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnisnya kan sudah untung cukup,” tuturnya.

Ia kembali menegaskan bahwa pada pengajuan sebelumnya, pemerintah menilai pembelian komputer dalam jumlah besar serta sepeda motor belum menjadi prioritas utama.

“Tapi saya akan coba cek lagi. Tapi tahun lalu sempat kita enggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor. Tapi sekarang saya belum tahu,” kata Purbaya.

Baca juga: Viral Kepala SPPG MBG Bakal Dapat Motor, Kepala BGN: Dukung Operasional

Kepala BGN Sebut untuk Operasional

Baru-baru ini viral jika Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan mendapatkan motor.

Rupanya isu ini bukanlah isu belakang.

Hal ini langsung dijawab oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Menurut Dadan ada sejumlah motor berlogo BGN yang viral di medsos memang milik BGN sebagai bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025.

Dadan menyebutkan, motor itu ditujukan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan dalam keterangan pers, Selasa (7/4/2026).

Dadan mengatakan, proses realisasi pengadaan motor itu dilakukan secara bertahap dimulai pada Desember 2025.

Sementara itu, terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai jumlah pengadaan mencapai 70.000 unit, Dadan menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoaks.

"Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," sebut Dadan.

Namun, Dadan memastikan bahwa motor tersebut hingga saat ini belum didistribusikan kepada setiap kepala SPPG.

Sebab, kendaraan yang dibeli menggunakan anggaran itu harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.

"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," jelasnya.

Ia berharap masyarakat dapat memahami bahwa pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah demi memastikan kelancaran pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia.