SURYA.co.id – Rencana pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat pada 2026.
Program ini sebelumnya sempat tersendat setelah ditolak pada 2025, namun kini dilanjutkan dengan skema baru.
Di tengah ambisi pemerintah mendorong efisiensi dan transisi energi ramah lingkungan, proyek ini kembali dihidupkan.
Motor listrik diproyeksikan menjadi tulang punggung mobilitas operasional di lapangan.
Namun, muncul pertanyaan krusial, apa yang berubah dari proposal lama hingga kini lolos kembali ke tahap realisasi?
Apakah ada perbaikan harga, perubahan vendor, atau sekadar karena kebutuhan operasional yang mendesak?
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkap bahwa pengadaan serupa sebenarnya pernah diajukan sebelumnya, namun tidak mendapat persetujuan.
“Setahu saya setahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer. Kalau nggak salah, ditolak. Yang tahun ini saya nggak tahu. Nanti saya double check lagi. Harusnya sama treatment-nya,” ujar Purbaya ketika ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (7/4/2026), dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews.
Penolakan tersebut diduga berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran negara. Evaluasi biasanya mencakup kewajaran harga satuan, urgensi kebutuhan, hingga manfaat langsung bagi program utama.
“Enggak tahu programnya seperti apa. Tapi harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnisnya udah cukup untung. Mereka harusnya cicil dari sana.”
Pernyataan ini menegaskan bahwa fokus utama program MBG seharusnya tetap pada pemenuhan gizi, bukan belanja penunjang yang berpotensi membebani anggaran jika tidak dirancang matang.
Bahkan, Purbaya sempat meragukan kabar yang beredar luas mengenai pengadaan tersebut, dan mempertanyakan apakah isu itu hanya sekadar spekulasi.
Pihak Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa pengadaan motor listrik memang masuk dalam anggaran 2025 dan mulai direalisasikan bertahap.
"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," kata Kepala BGN, Dadan Hindayana.
Jumlah unit yang direalisasikan hingga kini mencapai 21.801 unit dari total 25.000 unit yang direncanakan, bukan 70.000 unit seperti yang viral di media sosial.
"Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," kata Dadan.
Motor tersebut ditujukan untuk mendukung mobilitas operasional, terutama bagi kepala SPPG dan petugas lapangan dalam menjalankan distribusi program MBG.
Namun hingga kini, unit yang sudah tersedia belum didistribusikan karena masih menunggu proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).
"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan."
Secara logika distribusi, wilayah dengan konsentrasi pesantren dan penerima manfaat terbesar seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah diperkirakan menjadi prioritas awal.
Meski pemerintah belum merinci secara terbuka revisi teknis dari proposal sebelumnya, terdapat beberapa indikasi perbaikan yang patut dicermati:
Namun, publik masih menunggu jawaban penting:
Apakah harga per unit sudah lebih kompetitif dibanding tahun lalu?
Apakah vendor yang digunakan sudah mengutamakan produk dalam negeri (TKDN)?
Apakah ada audit pembanding harga pasar untuk mencegah markup?
Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa revisi proposal benar-benar memperbaiki kelemahan sebelumnya.
Dalam proyek pengadaan skala besar seperti ini, pengawasan menjadi faktor krusial.
Keterlibatan lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat diperlukan untuk memastikan proses lelang berjalan transparan.
Selain itu, kesiapan infrastruktur juga menjadi sorotan.
Motor listrik membutuhkan dukungan listrik yang stabil. Pertanyaannya, apakah seluruh wilayah penerima, terutama pesantren di daerah terpencil, sudah memiliki kapasitas listrik yang memadai?
Tanpa kesiapan tersebut, risiko pemborosan anggaran menjadi nyata: kendaraan tersedia, tetapi tidak bisa dimanfaatkan optimal.
Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari BGN mengenai merek beserta spesifikasi sepeda motor listrik yang akan digunakan untuk keperluan MBG. Meski demikian diduga kuat motor itu adalah Emmo – JVX GT.
Emmo – JVX GT adalah sepeda motor trail listrik yang diluncurkan oleh Emmo Electric Mobility. Perusahaan ini didirikan tahun 2021 dan punya misi menghadirkan revolusi transportasi listrik di Indonesia.
Emmo Electric Mobility mengklaim telah memiliki jaringan 50 diler resmi di berbagai kota besar di Indonesia. Motor trail listrik pertamanya diluncurkan tahun 2025.
Menurut laman resminya, Emmo – JVX GT dibanderol dengan harga Rp56.800.000. Tenaganya mencapai 7.000 W dengan jarak tempuh maksimal 70 km.
Motor ini bisa dicas dari 30 persen menjadi 80 persen hanya dalam waktu 1 jam. Emmo mengklaim motor ini tangguh di jalan raya maupun medan off-road.
Dimensi dan bobot:
Dimensi: 2080 × 860 × 1150 mm proporsional dengan desain adventure
Ground clearance: 320 mm tinggi dan aman untuk jalur off-road
Berat Kosong: 110 kg ringan dengan handling lincah
Kapasitas Angkut: 200 kg untuk kebutuhan harian maupun touring
Fitur:
Panel instrumen digital
Layar digital modern menampilkan informasi penting seperti kecepatan, jarak tempuh, kapasitas baterai, dan mode berkendara secara jelas.
Suspensi belakang adjustable
Dilengkapi suspensi belakang dengan pengaturan yang dapat disesuaikan, memberikan kenyamanan berkendara di berbagai medan.
Rem cakram hidrolik
Sistem rem cakram depan dan belakang memastikan pengereman responsif serta keamanan maksimal di segala kondisi.
Baterai terintegrasi
Baterai berkapasitas tinggi dengan desain terintegrasi yang mudah diakses, mendukung jarak tempuh lebih jauh dan pengisian praktis.
Rantai dan gear tahan Lama
Menggunakan sistem rantai dan gear kokoh, dirancang untuk ketahanan tinggi dalam penggunaan jangka panjang di medan berat.
