TRIBUNNEWS.COM - Eks aktivis 1998, Haris Rusly Moti menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik.
Pendiri 98 Resolution Network, komunitas yang berisi eks aktivis 1998 itu menilai stabilitas menjadi prioritas pemerintah di tengah dinamika global.
Wujud antikritik pemerintahan saat ini, kata Haris, terlihat dari kerapnya Prabowo maupun Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengajak berdialog berbagai kalangan yang berbeda pandangan dengan pemerintah.
“Prof Dasco bahkan sering menghadiri forum-forum diskusi formal maupun informal dan mendengar langsung pandangan kritis dari berbagai kelompok yang berbeda spektrum."
"Sangat tidak beralasan jika ada pihak yang mengatakan pemerintah antikritik dan antidialog," ungkap Haris dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).
Menurut Haris, pemerintahan saat ini tidak menganut aliran politik devide et impera, yaitu kekuasaan yang membenturkan secara horizontal masyarakat untuk tujuan memperkuat kekuasaan.
Ia menilai sejumlah warisan konflik horizontal yang direkayasa di masa lampau, secara senyap telah diupayakan Prabowo untuk dihentikan.
Haris juga mencermati secara khusus Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi sorotan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah juga menyerap segala kritik yang membangun tentang MBG.
“Selaku pendukung pemerintah, kami mencermati dan mencoba memahami kritik yang ditujukan kepada Presiden Prabowo."
"Beberapa di antaranya masih bisa dimaklumi karena terkait koreksi terhadap tata kelola program prioritas pemerintah, seperti tata kelola program Makan Bergizi Gratis dan sejumlah program lainnya yang dinilai berpotensi menjadi sumber kebocoran baru yang sedang diberantas oleh Presiden Prabowo," ujar Haris.
Baca juga: Fadli Zon: Prinsipnya MBG Itu Adalah Pelayanan, Bukan Bisnis
Koreksi tersebut, menurut Haris, telah didengar dan telah diakomodir oleh pemerintah yang ditunjukkan dengan perbaikan terhadap tata kelola program MBG.
Menurutnya, Kepala Negara telah memerintahkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menginvestigasi dan telah menutup ribuan dapur MBG yang melakukan penyimpangan.
“Ini adalah bukti Presiden Prabowo tidak menutup mata dan telinga terhadap kritik dan koreksi terhadap tata kelola program pemerataan gizi nasional melalui MBG," tegas Haris.
Haris membandingkan sejumlah program kerakyatan yang telah berjalan cukup lama juga masih perlu diperbaiki.
Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), bansos beras, subsidi pupuk, gas, solar subsidi, dan sebagainya, dinilai masih terjadi penyimpangan tata kelola maupun penyalahgunaan anggaran.
Sehingga, program-program tersebut terus membutuhkan perbaikan tata kelolanya hingga hari saat ini.
“Apalagi program yang baru dirintis oleh Presiden Prabowo, dan baru berjalan satu tahun lebih, tentu kita akui belum sempurna dalam pelaksanaannya, masih membutuhkan perbaikan pada level tata kelola," ungkapnya.
Lebih lanjut, Haris juga memberi sorotan mengenai situasi geopolitik yang berdampak pada banyak negara di dunia, terutama urusan energi.
Sementara di Indonesia, Haris menyebut masyarakat perlu bersyukur lantaran pemerintah masih mampu memastikan pasokan energi yang stabil dan terjangkau.
"Memang terjadi beberapa titik kelangkaan gas elpiji, namun telah berhasil diatasi. Pemerintah melalui Menteri Keuangan bahkan memastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi hingga akhir tahun," ujar Haris.
“Kita bisa bayangkan jika terjadi kelangkaan BBM seperti yang terjadi di sejumlah negara, maka dampaknya bisa menghambat distribusi pangan, sembako, dll. Kelaparan bisa menimpa rakyat kita."
"Mereka yang menentang pemerintah juga pasti terdampak jika terjadi krisis energi dan krisis pangan, anak-anak dan keluarga kita juga terkena dampak. Kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar malapetaka seperti itu tidak terjadi pada bangsa kita," harap Haris.
Baca juga: Fadli Zon Bilang yang Ingin Harga BBM Naik Mazhabnya Kapitalis
Haris juga menilai Prabowo di awal pemerintahannya telah memperkirakan akan terjadi guncangan geopolitik yang berdampak pada kelangkaan energi dan pangan.
Oleh karena itu, sejumlah kebijakan dibuat untuk menjaga bangsa kita terhindar dari krisis energi dan krisis pangan.
“Bahkan sebelum meledak perang Iran versus Israel-Amerika, Presiden Prabowo telah menginstruksikan mempercepat program swasembada pangan."
"Kita saat ini bisa berdiri tegak tanpa kekuatiran kelangkaan beras, itu juga karena keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program swasembada pangan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Haris menegaskan persatuan dan stabilitas diperlukan dalam menghadapi situasi seperti ini.
“Stabilitas jangan dipersepsikan semata soal politik dan keamanan semata. Kita bisa bayangkan, jika situasi ekonomi tidak stabil, harga-harga kebutuhan tidak terkendali, maka banyak pabrik bisa tutup dan terjadi PHK yang merugikan buruh."
"Pelaku UMKM juga tidak bisa berdagang karena harga bahan bakunya tidak terjangkau," jelas Haris.
Haris mengajak berbagai pihak untuk mengedepankan kepentingan bangsa.
"Kita mestinya dapat berjuang bersama agar selamat secara bersama-sama dalam menghadapi situasi destabilisasi geopolitik dan ancaman perang dunia," seru Haris.
Persatuan dan kerja sama, lanjutnya, diperlukan untuk menjaga bangsa dan negara dari musibah dan malapetaka ekonomi dan politik yang dapat mengancam keselamatan rakyat.
Haris juga mengingatkan secara keras kepada seluruh pemangku kepentingan, baik ASN, TNI dan Polri untuk tidak menyalahgunakan niat baik Presiden Prabowo.
"Jangan sampai ada yang sengaja bermain-main mengacaukan tata kelola untuk mengeruk rente," serunya.
Haris menjelaskan melalui sejumlah program prioritas, Presiden bermaksud melakukan pemerataan kesejahteraan, pemerataan pendapatan dan pemerataan pendidikan.
“Kami selaku relawan dan pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, akan bertanggung jawab mengawal, memperkuat dan memastikan agar program-program prioritas Presiden Prabowo dapat dilaksanakan dengan tata kelola yang baik yang dapat mencegah kebocoran yang sedang diberantas oleh Presiden Prabowo."
"Karena itu, kami apresiasi koreksi dukungan dari berbagai pihak agar program tersebut berjalan dan memberi manfaat maksimal kepada rakyat," tutup Haris.
(Tribunnews.com)
