SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Eskalasi konflik di Timur Tengah mulai memicu lonjakan harga berbagai komoditas di Jawa Timur, termasuk plastik yang menjadi kebutuhan vital pelaku usaha.
Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, memastikan pemerintah provinsi tengah melakukan pemetaan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terdampak guna menentukan intervensi yang tepat.
Emil Dardak juga mendorong masyarakat beralih ke tas belanja ramah lingkungan guna menekan beban biaya operasional pedagang.
Kondisi perang di Timur Tengah antara Iran melawan Amerika dan Israel tidak hanya menyasar sektor Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG (Liquefied Petroleum Gas), harga beberapa komoditas lain juga ikut terkerek naik.
Kenaikan harga plastik, kini mulai memicu keresahan para pedagang dan pelaku usaha.
Baca juga: DPRD Kota Malang Akan Buka Dialog dengan Diskopindag Perihal Survei Pedagang Pasar Besar
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) akan berupaya mencarikan solusi agar dampak kenaikan ini tidak semakin memberatkan pelaku usaha kecil.
Emil menjelaskan, lonjakan harga terjadi akibat distribusi bahan baku yang tidak lancar di tingkat dunia.
“Harga plastik naik karena rantai pasoknya memang sedang terganggu dan memang kondisinya demikian,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Kondisi ini berdampak langsung kepada pedagang, khususnya di sektor makanan dan minuman yang sangat bergantung pada kemasan plastik.
Kenaikan harga tersebut turut menekan margin keuntungan pelaku usaha, terutama UMKM dan pedagang pasar tradisional.
Merespons hal tersebut, Emil mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah perangkat daerah terkait untuk melakukan pendataan.
Baca juga: Wali Kota Malang Larang Praktik Jual Beli Kios Pasar, Siapkan Sanksi bagi si Pelanggar
“Saya sudah koordinasi Disperindag dan juga Dinas UMKM, adakah ruang adaptasi pada para pelaku usaha dan UMKM untuk mengatasi ini,” jelasnya.
Pihaknya meminta OPD Pemprov Jatim untuk mengategorikan pelaku usaha yang masih bisa beradaptasi dan yang membutuhkan intervensi lebih lanjut.
“Kita data betul, mana UMKM yang bisa menyesuaikan mana yang tidak, maka kita kategorisasikan dulu,” ungkapnya.
Selain dari sisi pelaku usaha, Emil menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat untuk mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
Emil mendorong masyarakat untuk semakin membudayakan membawa tas belanja sendiri setiap berbelanja sebagai solusi menghadapi kenaikan harga.
Baca juga: Viral Keributan Wisatawan vs Jasa Kuda di Sarangan Gara-gara Knalpot Brong, Penumpang Bisa Jatuh
“Saat ini masyarakat didorong kalau belanja bawa tas sendiri, jangan pakai kresek dan sudah ini sebenarnya kan sudah dibudayakan,” katanya.
Namun, jika konsumen tetap membutuhkan kantong plastik, Emil menilai penyesuaian biaya menjadi hal yang wajar.
“Misalnya kalau minta kresek ke penjual ya boleh lah membayar lebih karena memang kondisinya sedang naik harganya,” imbuhnya.
Emil mengakui tidak semua jenis usaha bisa dengan mudah beralih dari plastik, terutama produk seperti minuman tradisional atau makanan tertentu yang masih memiliki keterbatasan alternatif kemasan.
Sektor lain yang sulit beradaptasi adalah layanan pesan makanan melalui ojek online, karena biaya kemasan merupakan bagian penting dalam operasional mereka.
Baca juga: Penerapan Parkir Non Tunai, Jukir di Surabaya Wajib Punya Rekening, Setoran 60 Persen untuk Pemkot
“Karena tidak mungkin kalau pesan makanan online piringnya dikirim duluan. Maka ya mungkin penyesuaian ini yang harus kita pikirkan,” ujarnya.
Pemerintah akan memprioritaskan perlindungan pada sektor ekonomi paling mendasar, yakni pasar tradisional.
“Kita utamakan sektor ekonomi paling mendasar, pasar tradisional baik penjual dan pembeli kan dari banyak kalangan. Kalau kalangan yang punya daya beli, kita harap mereka bisa beradaptasi dengan situasi seperti ini,” pungkasnya.
