PROHABA.CO, ACEH SINGKIL - Aceh Singkil kembali diwarnai aksi tak biasa dari aparatur pemerintah.

Dua camat, yakni Camat Kuala Baru Mansurdin dan Camat Singkil Khairuddin, melakukan orasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil di Kampung Baru, Singkil Utara, pada Rabu (8/4//2026).

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas belum disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2026.

Dalam orasi yang berlangsung bergantian, keduanya menegaskan bahwa pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan terancam lumpuh total jika APBK tidak segera disahkan.

“Saya siap dipecat demi membela kepentingan masyarakat,” tegas Mansurdin di hadapan massa.

Ia menambahkan, tanpa anggaran, pelayanan publik tidak bisa berjalan, bahkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pun belum diterima.

“Bagaimana kami mau bekerja kalau anggaran tidak ada dan tidak gajian,” ujarnya.

Khairuddin menyampaikan hal senada.

Baca juga: Massa Berpita Kuning Geruduk Kantor DPRK Aceh Singkil, Desak Pengesahan APBK 2026

Menurutnya, pihak kecamatan sudah bersepakat untuk menghentikan pelayanan apabila DPRK tidak segera mengambil keputusan.

“Kami telah bersepakat, kalau APBK tidak disahkan, stop pelayanan,” katanya lantang.

Kedua camat menilai kondisi ini sangat memprihatinkan, karena masyarakat menjadi korban dari mandeknya pembahasan anggaran.

Mansurdin juga menyinggung sejarah Kabupaten Aceh Singkil yang telah berusia 27 tahun.

Ia menekankan bahwa baru kali ini pembahasan anggaran tidak kunjung selesai hingga melewati batas waktu yang ditentukan.

“Hutang kami sudah banyak, berbunga pula.

Sementara anggaran ada, tapi tidak bisa ditarik karena APBK belum disahkan,” tambahnya dengan nada kecewa.

Baca juga: Banjir Rendam Pidie Jaya, Brigjen Ali Imran Kerahkan TNI Bantu Warga

Aksi kedua camat tersebut turut disaksikan sejumlah kepala desa yang hadir di kantor DPRK untuk mengikuti rapat paripurna pembahasan APBK 2026.

Kehadiran para kepala desa menunjukkan bahwa keresahan atas belum disahkannya anggaran bukan hanya dirasakan oleh aparatur kecamatan, tetapi juga oleh masyarakat di tingkat desa.

Situasi ini menjadi sorotan karena jarang terjadi pejabat setingkat camat turun langsung melakukan orasi di depan gedung DPRK.

Langkah nekat tersebut mencerminkan betapa mendesaknya kebutuhan akan kepastian anggaran demi kelancaran pelayanan publik.

Kini, masyarakat menunggu apakah DPRK Aceh Singkil segera merespons tuntutan tersebut dengan mengesahkan APBK 2026, agar roda pemerintahan kembali berjalan normal.

(Serambinews.com/Dede Rosadi)

Baca juga: Interupsi Anggota DPRK Hujani Interpelasi Bupati Aceh Singkil

Baca juga: Hak Interpelasi Bergulir, DPRK Aceh Singkil Panggil Bupati Safriadi Oyon 2 Maret

Baca juga: Puluhan Santri Pesantren Aceh Singkil Dirawat Usai Konsumsi Menu MBG