TRIBUNJATIM.COM - Reshuffle kabinet seharusnya bukan perombakan teknis semata.
Sebab, menurut pengamat politik Herry Mendrofa, wacana reshuffle seharusnya menjadi penyegaran agar program bisa berjalan lebih efektif.
Kabar isu reshuffle kabinet menguat seiring dinamika politik yang semakin kompleks.
Presiden disebut-sebut sedang mempertimbangkan perombakan untuk perkuat kinerja pemerintah.
Terutama di sektor ekonomi dan pelayanan publik.
Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Presiden Prabowo, Seskab Teddy Angkat Bicara
Dorongan ini muncul setelah evaluasi internal menunjukkan perlunya penyegaran agar program prioritas dapat berjalan lebih efektif.
Bagi pengamat politik Herry Mendrofa, wacana tersebut seharusnya bukan sekadar perombakan teknis semata.
"Saya rasa reshuffle kabinet tidak hanya mengganti wajah. Jika tidak mengubah logika kekuasaan, maka reshuffle ini hanyalah politik kosmetik, sebuah teater kekuasaan yang menipu publik dengan ilusi perubahan,” ujar Herry kepada Tribunnews.com, Rabu, 8 April 2026.
Menurutnya, dalam konteks konsolidasi demokrasi, reshuffle seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat institusi, bukan sekadar memperkuat patronase.
"Jika Presiden berani menempatkan teknokrat independen dan bahkan kritikus dalam kabinet, maka itu akan menjadi langkah radikal yang menantang tradisi oligarki. Namun, bila reshuffle hanya menjadi ajang barter politik, maka kita sedang menyaksikan reproduksi elit yang sama, sebagaimana dijelaskan Pareto dalam teori sirkulasi elit: wajah berganti, tetapi struktur tetap stagnan,” kata Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) itu.
Lebih lanjut, Herry menyebut bahwa April 2026 bisa menjadi titik balik sejarah.
"Publik berhak menuntut lebih dari sekadar teater kekuasaan. Reshuffle kali ini adalah ujian apakah pemerintah berani keluar dari zona nyaman oligarki menuju reformasi institusional yang nyata,” ucap Herry Mendrofa.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya merespons mengenai isu perombakan atau reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.
Menurutnya, perombakan kabinet tinggal menunggu waktu.
"Tunggu saja," kata Teddy singkat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Teddy tidak menjawab tegas apakah perombakan kabinet akan dilakukan dalam pekan ini atau tidak.
Menurutnya, soal perombakan kabinet akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo.
"Nanti Bapak Presiden yang menceritakan," katanya.
Sebelumnya, kabar perombakan atau reshuffle kembali mengemuka setelah libur Lebaran 2026.
Isu perombakan kabinet jilid VI ini sebelumnya santer akan dilakukan Presiden pada Februari lalu setelah Thomas Djiwandono bertukar posisi dengan Juda Agung, dari posisi Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Awalnya, reshuffle akan dieksekusi pada Januari sepulang dari lawatan luar negeri, yakni Inggris dan London.
Perombakan kabinet yang rencananya akan dilakukan Presiden diisukan akan menyasar lebih dari lima kementerian.
Perombakan atau reshuffle semakin menguat setelah adanya tukar guling antara Thomas Djiwandono dengan Juda Agung.
Namun, pelantikan Wamenkeu dilakukan lebih dulu.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menanggapi isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Dia menyatakan reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Prabowo.
Doli meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi berlebihan karena Presiden Prabowo yang paling memahami kebutuhan kabinet di tengah situasi geopolitik internasional saat ini.
"Kalau namanya reshuffle kabinet itu kan kewenangan mutlak atau apa namanya, hak prerogatif privilege-nya Pak Presiden, Pak Prabowo, gitu loh," ujar Doli di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (6/4/2026).
Menurut Doli, Presiden Prabowo memiliki penilaian tersendiri mengenai dampak situasi global terhadap kondisi dalam negeri sebelum mengambil langkah strategis.
"Nah tentu beliau yang paling bisa menilai ya. Apakah situasi apa pun yang dihadapi, termasuk situasi geopolitik internasional sekarang ini, apakah punya dampak terhadap Indonesia sehingga memang harus kemudian diambil langkah-langkah termasuk soal reshuffle," lanjutnya.
